Perjanjian Dagang Asia-Pasifik tak Transparan, Langgar Standar Internasional | Villagerspost.com

Perjanjian Dagang Asia-Pasifik tak Transparan, Langgar Standar Internasional

Protes CSOs dalam Stakeholder Engagement Meeting antara CSOs dg Trade Negotiating Committee perundingan RCEP putaran ke 18, di Manila, Filipina (10/05) (dok. igj)

Jakarta, Villagerspost.com – Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Asia-Pasifik sedang dinegosiasikan di Bangkok, Thailand, minggu ini, dinilai kelompok masyarakat sipil sebagai perjanjian yang tak transparan dan telah melanggar standar internasional mengenai transparansi dan keterlibatan publik. Sebuah kajian dari kelompok masyarakat sipil mengungkapkan, kesepakatan yang yang melibatkan enam belas negara dari Asia-Pasifik akan berakibat terhadap kehidupan lebih dari tiga miliar orang itu, berlangsung tertutup.

“RCEP merupakan kesepakatan dagang rahasia yang gagal memenuhi standar yang diakui secara internasional. Kerahasiaan ini akhirnya mengakibatkan korupsi dan keputusan yang buruk. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dengan atas nama mereka,” kata Sam Cossar dari Friends of the Earth International, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (23/7).

Ketidakterbukaan itu tampak dari tiga indikasi. Pertama, diabaikannya ketersediaan publik terhadap informasi resmi mengenai negasi negara, kegagalan dalam merilis draft teks dan rincian posisi pemerintah yang memadai.

Kedua, kurangnya penilaian dampak pada sosial, ekonomi dan lingkungan yang independen, menciptakan kesulitan bagi para jurnalis untuk secara akurat melaporkan kesepakatan dagang ini. Ketiga, dipenuhi oleh banyak kepentingan pribadi yang pada akhirnya mempengaruhi proses, seperti korporasi yang memegang peran resmi semi istimewa dalam negosiasi.

Keempat, kehilangan peran dan masukan dari parlemen Asia dan pejabat terpilih. Seringkali mereka ditutup, tak memiliki peran yang berarti dalam negosiasi dan terkadang tak dapat mengakses teks.

Benny Kuruvilla dari Transnational Institute mengatakan, di India, proses negosiasi RCEP telah dicirikan tak hanya terdapat kurangnya pengawasan parlemen tapi juga keterlibatan pemerintah daerah yang akan sepenuhnya menanggung beban impor pertanian dan manufaktur yang lebih murah. “Perwakilan terpilih seperti Ketua Menteri Negara Bagian di India Selatan, Kerala, berpendapat bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip federalisme yang diabadikan dalam Konstitusi India,” jelasnya.

Kate Lappin dari Public Services International (PSI) mengatakan, serikat pekerja di seluruh Asia Pasifik menentang RCEP karena anti demokrasi, anti pekerja dan anti rakyat. Ini merupakan ancaman terhadap kualitas layanan publik yang penting untuk memajukan hak seluruh orang.

“Pemerintah telah membuat komitmen untuk tri-partisme, untuk melibatkan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap hak-hak buruh. Namun, pemerintah nampaknya mengambil instruksi dari perusahaan multinasional asing dan melindungi kepentingan mereka,” tegas Kate.

“Seruan dari gerakan rakyat adalah agar pemerintah menolak RCEP. Namun pemerintah masih terus mengabaikan seruan ini dengan menyepelekan usaha rakyat untuk mendapatkan teks negosiasi dan membatasi ruang partisipasi rakyat di dalam proses negosiasi. Defisit demokrasi di RCEP diperburuk dengan diberikannya akses istimewa kepada perusahaan-perusahaan,” tambah Joseph Purugganan dari Focus on the Global South.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti, mendesak agar ruang untuk proses deomkrasi di dalam RCEP harus dibuka. “Apabila ruang demokrasi ini tidak tercipta, maka RCEP harus ditolak karena melanggar hak asasi manusia,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *