Perjanjian RCEP Bisa Menyandera Pemerintah Secara Hukum

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian karena dinilai akan merugikan masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan dan kaum perempuan (dok. koalisi masyarakat sipil)

Jakarta, Villagerspost.com – Selain mendesak pemerintah mengkaji ulang ulang liberalisasi investasi dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) juga mengingatkan pemerintah bahwa perjanjian tersebut bisa menyandera pemerintah dari sisi hukum. Pemerintah bisa tersandera karena adanya mekanisme ratchet dan standstill.

Kartini Samon, dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mengungkapkan, mekanisme ini mengikatkan level liberalisasi dan pembukaan pasar sehingga pemerintah tidak bisa mundur dari komitmen liberalisasi yang telah diikatkan dalam Perjanjian RCEP. “Dengan mekanisme ratchet dan standstill, artinya, tidak dimungkinkan adanya perubahan regulasi nasional yang memberikan kemudahan fasilitasi dan perlindungan investasi jika telah dikomitmenkan oleh Pemerintah Indonesia,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (25/2).

Terlebih, kata Kartini, dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang meningkatkan liberalisasi di seluruh sektor di Indonesia, seperti menghapuskan izin lokasi serta memungkinkan perpanjangan HGU dan HGB di muka yang mempermudah korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai masyarakat. “Melalui mekanisme ratchet dan standstill dalam RCEP pemerintah Indonesia tidak dimungkinkan memberikan perlindungan bagi lahan pertanian atau tanah masyarakat adat di masa yang akan datang, menyebabkan semakin rentannya terhadap perampasan tanah dan ruang dari proyek-proyek ekstraksi skala luas,” papar Kartini.

Bahkan, aturan bab Investasi tidak mencerminkan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dari kegiatan bisnis korporasi. Hal ini karena, bab investasi di dalam Perjanjian RCEP akan memberikan banyak perlakuan istimewa kepada investor ketimbang masyarakat. “Tidak ada mekanisme komplain yang mengikat untuk bisa meminta pertanggungjawaban korporasi atas konflik yang muncul dari aktivitas bisnis dan ekonomi yang muncul dari pelaksanaan liberalisasi investasi tersebut,” kata Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA).

Nibras Fadlillah dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga mengungkapkan, acuan pemerintah dalam mengikatkan komitmen liberalisasi investasi dalam Perjanjian RCEP juga tidak bisa dilepaskan dari pengesahan UU Cipta kerja yang sangat kontroversial, dan diyakini telah menurunkan standar perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. “Tentu, dampak Perjanjian RCEP akan secara nyata berpotensi merugikan masyarakat, termasuk berpotensi melanggar konstitusi,” ungkap Nibras.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi tetap mendesak kepada DPR untuk tidak memberikan persetujuan meratifikasi Perjanjian RCEP tanpa adanya jaminan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi. “Termasuk, DPR RI wajib melakukan analisis dampak secara komprehensif terhadap teks perjanjian RCEP yang ada saat ini,” tegas Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice (IGJ).

“Melibatkan publik luas dalam proses pengambilan keputusan tentang Perjanjian RCEP harus dilakukan sebagai bentuk berjalannya sistem demokrasi di Indonesia secara sejati,” pungkas Rachmi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *