Perkuat Bulog, Pemerintah Harus Terbitkan Payung Hukum | Villagerspost.com

Perkuat Bulog, Pemerintah Harus Terbitkan Payung Hukum

Stok beras di gudang Bulog. Perkuat Bulog, pemerintah didesak DPR terbitkan payung hukum. (dok hargajateng.org)

Stok beras di gudang Bulog. Perkuat Bulog, pemerintah didesak DPR terbitkan payung hukum. (dok hargajateng.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum untuk memperkuat Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu dinilai penting untuk memperkuat Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.

Terlebih, pemerintah sudah memiliki rencana untuk menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen kebutuhan konsumsi pangan nasional per tahun.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus, mengatakan, Bulog telah diputuskan sebagai lembaga yang berperan menjadi stabilitator dan buffer stock bagi pangan nasional, yang bukan hanya beras tetapi juga bisa jagung, kedalai, daging, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Komisi IV mendorong Bulog agar menjadi lembaga ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas pangan nasional.

“Kita perlu payung hukum yang jelas bahwa Bulog tidak hanya berperan untuk beras tapi untuk pangan yang lainnya,” kata Ichsan, disela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9) seperti dikutip dpr.go.id.

Ichsan mengatakan, hal ini terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Beleid itu mengamanatkan perlunya ada badan pangan nasional yang berperan sebagai stabilitator dan buffer stock pangan nasional. Komisi IV menginginkan Bulog berperan sebagai Badan Pangan Nasional tersebut.

“Karena selama ini harga pangan selalu diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita tidak mau karena pangan ini merupakan suatu kebutuhan strategis yang sangat fundamental bagi rakyat. Bulog harus didorong sebagai Badan pangan Nasional,” tegas Ichsan.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Edhy mengatakan, Bulog merupakan lembaga yang strategis untuk menstabilkan harga dan menjaga stok pangan nasional. Karena itu, Komisi IV ingin Bulog berperan serta terutama keberadaan kebutuhan pangan cukup.

Edhy menilai, Bulog harus diperan kembali untuk menstabilkan harga dan menjaga stok kebutuhan pangan. “Komisi IV meminta pemerintah segera menerbitkan payung hukum untuk memperkuat Perum Bulog,” kata Edhy Prabowo.

Menanggapi hal ini, Kepala Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan, terkait kelembagaan sementara ini Bulog hanya berperan sebagai penyangga harga kebutuhan pokok sebatas menyangkut beras. Djarot mengatakan, masalah ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah membuat payung hukum perlindungan Bulog jika harus juga harus melakukan pengadaan daging, jagung, dan produk pangan lainnya.

Djarot mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, yang intinya ingin segera memberikan payung hukum perlindungan. “Presiden berkeinginan Bulog mampu mengamankan pangan yang sensitif baik terhadap inflasi maupun kebutuhan rakyat banyak,” ujarnya menirukan ucapan Jokowi.

Dia menambahkan ada 11 bahan pangan pokok yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang penting. “Perpres 71 untuk perdagangan yang dikaitkan dengan Bulog, namun kita (Bulog) akan terus menggali payung apa jika harus Bulog menjadi penjamin stabilisasi harga,” terangnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *