Perkuat Ekonomi Desa Redam Dampak PHK

Jakarta, Villagerspost.com – Pelambatan ekonomi yang tengah melanda Indonesia dan negara-negara lainnya membuat roda industri berputar dengan sedikit tersengal. Menurunnya daya beli, meroketnya harga-harga bahan baku membuat banyak pengusaha harus mengetatkan pengeluaran. Salah satunya melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Data Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2015 menyebutkan, 25.506 tenaga kerja telah dirumahkan. Mereka tersebar di beberapa lokasi utama, seperti DKI Jakarta (1.430 orang); Banten (5.424 orang); Jawa Barat (12.000 orang); Jawa Tengah (1.305 orang); Jawa Timur (3.2190 orang); dan Kalimantan Timur (3.128 orang).

Sementara potensi PHK mencapai 6.496 tenaga kerja. PHK terbesar berada di Kalimantan (3.000 orang) disusul Jawa tengah (1.185 orang) dan Banten (1.030 orang). Beberapa provinsi yang mengalami PHK lainnya adalah Kalimantan Selatan (691 orang); Subang, Jawa Barat (430 orang); dan Pangkep, Sulawesi Selatan (160 orang).

Di tengah maraknya, isu PHK ini pemerintah pun berupaya melakukan berbagai upaya untuk menggenjot perekonomian masyarakat agar dampak PHK tak semakin memberatkan perekonomian nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengembangka perekonomian di desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dengan memperkuat ekonomi desa, masyarakat tak perlu risau dengan masalah PHK. “Tidak usah risau dengan isu PHK, masih banyak yang bisa dilakukan di desa. Dengan adanya dana desa, masyarakat desa akan bisa mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa,” ujar Marwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/10) seperti dikutip kemendesa.go.id.

Menurut Marwan, dana desa bisa dijadikan stimulan untuk mengembangkan usaha perekonomian desa dengan mengembangkan beberapa potensi desa melalui BUMDes. “BUMDes sangat efektif untuk memperkuat perekonomian desa. Tidak sekedar bertujuan untuk mengembangkan modal akan tetapi BUMDes juga membangkitkan tradisi gotong royong antart masyarakat,” ujarnya.

Disisi lain, Marwan menambahkan untuk memperkuat perekonomian desa. Kementerian desa juga akan memperbaiki pusat-pusat perekonomian desa seperti pasar tradisional. “Pasar tradisional sebagai sarana sentral perekonomian desa, juga akan kita perbaiki agar gairah masyarakat desa dalam melakukan aktivitas ekonomi semakin meningkat,” pungkasnya. (*)