Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan dan Perempuan Nelayan Masih Minim | Villagerspost.com

Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Nelayan dan Perempuan Nelayan Masih Minim

Nelayan beraksi menuntut keamanan di laut (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Forum Nelayan Jawa Tengah (FJNT) beberapa waktu lalu telah menyerahkan catatan atas 9 permasalahan substansi yang dihadapi oleh nelayan Jawa Tengah kepada DPRD Jawa Tengah. “Kesembilan permasalahan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan kebaharian yang masih belum memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di Jawa Tengah,” kata Perwakilan Nelayan Kendal Sugeng, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (6/9).

Dampaknya, kata Sugeng, nelayan di Jawa Tengah harus berhadapan dengan ancaman perampasan ruang hidup hingga pada potensi pemiskinan terstuktur. Diantaranya kasus perampasan wilayah pesisir oleh pemodal, seperti kasus Reklamasi di pesisir Tapak, Tugurejo, Kota Semarang dan Perampasan melalui pertambangan pasir besi di wilayah pesisir Jepara.

Di sisi lain, ancaman perampasan ruang pun harus dihadapi oleh masyarakat pesisir dengan hadirnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jepara dan Cilacap. “Dampaknya, nelayan dan perempuan nelayan semakin tidak berdaulat atas pesisir dan lautnya sendiri,” tambahnya.

Pada saat bersamaan, Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat sedikitnya 56 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70 persen atau sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan.

“Ironisnya, hingga hari ini kebijakan negara masih belum memberikan pengakuan politik kepada perempuan nelayan yang selama ini berkontribusi besar dalam rantai produksi perikanan di Indonesia. Dampaknya, perempuan nelayan minim perlindungan dan pemberdayaan dari negara,” kata Sekjen KIARA Susan H Romica.

Atas dasar itulah, Forum Nelayan Jawa Tengah menuntut dan meminta kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah agar melaksanakan beberapa rekomendasi yang disodorkan para nelayan. Pertama, memastikan keterlibatan partisipasi masyarakat pesisir dengan menempatkan hak-hak nelayan dan perempuan nelayan. Salah satunya dalam menentukan zonasi kawasan pesisir.

“Raperda Zonasi Jawa Tengah merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang No 01 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-PPK) harus memastikan hak lintas, hak akses, dan hak pengelolaan nelayan atas wilayah tangkapnya, serta terus berupaya mempertahankan ruang ekologi sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat pesisir,” kata Nico Wauran dari Layar Nusantara.

Kedua, mendorong upaya hukum dan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik horizontal atas terbitnya Permen 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Negara harus segera memberikan langkah konkrit terkait skema perubahan alat tangkap pengganti yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nelayan dan perempuan nelayan.

“Tidak kalah penting adalah memastikan masa transisi dengan tidak menjadikan nelayan sebagai korban penegak hukum di laut,” tambah Nico.

Ketiga, memastikan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak tradisional dengan pembuatan Perda yang merupakan mandat Undang-Undang No 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. “Di sisi lain, pemerintah daerah harus menjalankan mandat dari Undang-Undang No 7 tahun 2016 dengan memastikan implentasi asuransi nelayan, peningkatan kapasitas dan teknologi pergaraman, dan lainnya,” tegas Masnuah dari PPNI Demak

“Terakhir, memberikan pengakuan politik bagi perempuan nelayan serta terpenuhinya hak-hak perempuan nelayan, seperti hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan kartu nelayan dan asuransi nelayan,” pungkas Masnuah.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *