Perlindungan untuk Kesejahteraan Nelayan | Villagerspost.com

Perlindungan untuk Kesejahteraan Nelayan

Nelayan membawa hasil tangkapan. RUU Perlindungan nelayan dibuat untuk kesejahteraan nelayan (dok. kiara)

Nelayan membawa hasil tangkapan. RUU Perlindungan nelayan dibuat untuk kesejahteraan nelayan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat memulai serangkaian proses pengumpulan masukan dari para pakar di perguruan tinggi dalam rangka menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Hari ini, Selasa (3/2), DPR menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) di dua universitas yaitu Universitas Udayana, Denpasar, Bali dan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Dalam kesempatan membuka FGD di Universitas Udayana Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, substansi dari RUU Perlindungan Nelayan adalah untuk kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. “Selama ini, mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil. Oleh karena itu, negara harus punya peran besar untuk kesejahteraan mereka. Hal ini menjadi landasan konstitusional yang menjiwai lahirnya UU ini,” kata Edhy Prabowo.

Dia berharap dengan disahkannya RUU ini nanti, diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap bentuk ketidakadilan dan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam karena adanya subsidi, serta jaminan asuransi. “Sekarang misalnya, nelayan hanya mampu mendapatkan ikan 5 ton/hari, nantinya bisa ditingkatkan lebih dari itu,” katanya.

Politisi F-Gerindra ini meyakini, UU ini dapat menjadi solusi ketergantungan terhadap impor dan pembudidayaan ikan yang biasanya terkendala dengan mahalnya biaya pakan. “Mudah-mudahan dengan UU ini maka permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi,” harap Edhy.

Menanggapi hal itu, Dosen Fakultas Hukum Udayana Profesor Rai Setiabudi mengatakan, RUU ini telah mengakomodir banyak masalah dan efektif. Hanya saja, kata dia, masih banyak kelemahan yang dikandung RUU ini karena mencakup hal yang luas, terutama pada pasal 1 dalam hal definisi.

Ia menambahkan, satu aturan hukum, ruang lingkup dan konsep harus jelas, misalnya definisi nelayan itu sendiri. “Apakah orang yang membudidayakan rumput laut termasuk nelayan atau petani? Setahu saya petani, dalam RUU ini secara konsep dan ruang lingkupnya belum sampai pada aspek tersebut, masih kabur, maka perlu didefinisikan ulang,” ujanya.

Sementara itu dalam FGD yang digelar di Universitas Brawijaya, isu kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam juga menjadi titik perhatian utama. Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam mengatakan, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km2 atau mencakup sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 95,181 Km.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, potenai fisik tersebut menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan yang besar dari sumberdaya perikanan laut, pesisir dan perairan umum. Namun potensi sumber daya alam tersebut belum diikuti dengan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam secara menyeluruh.

“Pemasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga Komisi IV memandang perlu menggunakan usul inisiatif membenruk RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Penambak Garam,” papar Ibnu.

Terkait masalah kesejahteraan, selain tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, permasalahan lain yang dihadapi adalah minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan hasil perikanan. Selain itu, kata Ibnu, ada juga masalah kurangnya lahan kegiatan usaha, konflik wilayah tangkap, pendampingan dan perlindungan nelayan yang mengalami masalah hukum.

Di sisi lain, masalah risiko kecelakaan ketika melakukan penangkapan ikan, jaminan masalah kapal dan alat tangkap, kesuliatan akses permodalan, kultur konsumtif, dan belum memiliki managemen pengelolaan keuangan yang baik juga masih menghinggapi para nelayan. Ibnu menegaskan, substansi terpenting dalam strategi perlindungan antara lain, adanya jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan atau usaha pergaraman dalam bentuk asuransi.

“Sedangkan substansi pemberdayaan antara lain, fasilitas pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, termasuk perempuan dalam rumah tangga,” ujarnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *