Permasalahan Data Luasan Perkebunan Sawit Harus Dituntaskan | Villagerspost.com

Permasalahan Data Luasan Perkebunan Sawit Harus Dituntaskan

Perkebunan kelapa sawit (dok. palmoilpledge.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Penyelesaian permasalahan data luasan perkebunan sawit di Indonesia, harus segera dituntaskan, agar peremajaan sawit dan optimalisasi hasil sawit bisa cepat dilakukan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementan dan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam membahas prospek peremajaan sawit di Indonesia, Senin (16/12).

Selain data luasan, Hasan juga meminta pemerintah menyelesaikan data produksi minyak sawit. “Komisi IV meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan data luasan perkebunan kelapa sawit dan data produksi minyak kelapa sawit agar program peremajaan sawit rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari BPDPKS harus dilakukan tepat sasaran tepat waktu tepat guna dan diprioritaskan untuk peremajaan sawit rakyat,” terang Hasan.

Selain itu untuk menjaga keberlangsungan sawit, Komisi IV juga meminta pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan. “Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomasi untuk memperluas pasar kelapa sawit dunia,” jelasnya.

Selain pemerintah, BPDPKS juga diminta untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak lembaga ini dibentuk selambat-lambatnya 1 hari setelah rapat dengar pendapat yang digelar hari ini. Komisi IV DPR pun mendorong agar dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Komisi IV juga meminta pemerintah melalui BPDPKS agar dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan pasal 93 ayat 4 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” papar Hasan.

Untuk membahas sawit secara lebih lanjut dan spesifik, Komisi IV DPR berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kelapa Sawit. “Diharapkan dengan adanya Panja ini mampu menyelesaikan persoalan sawit dari hulu hingga hilir,” pungkas Hasan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *