Perpanjang Moratorium Hutan, Jokowi Sekadar Lanjutkan Kebijakan Lemah

Hutan gambut mengalami kerusakan untuk perkebunan sawit (dok. greenpeace)
Hutan gambut mengalami kerusakan untuk perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Jokowi akhirnya menyatakan memperpanjang kebijakan penundaan izin baru atau moratorium hutan di detik terakhir kebijakan tersebut berakhir. Hanya saja memperpanjang moratorium hutan belaka dinilai belum cukup jika tanpa menyertakan elemen penguatan perlindungan.

“Ini sama saja artinya sekitar 48,5 juta hektare hutan masih memiliki risiko akan dihancurkan,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (13/5).

Greenpeace, kata Teguh, menyambut baik perpanjangan dua tahun moratorium hutan namun sangat menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak mengalami banyak perubahan. Langkah baik untuk memperpanjang moratorium ini menjadi kurang berarti tanpa penguatan.

“Presiden Rimbawan Joko Widodo telah gagal mendengar seruan dari masyarakat agar melindungi seluruh hutan dan lahan gambut yang tersisa. Di tangan presiden yang juga rimbawan ini, target pemotongan emisi gas rumah kaca Indonesia akan sulit tercapai dan kekayaan hayati bangsa ini tidak akan bertahan lama,” lanjut Teguh.

Analisa Greenpeace terhadap Inpres baru ini mengungkapkan luas hutan yang dilindungi seluas 63,8 juta hektare sementara luas hutan Indonesia yang seharusnya bisa diselamatkan mencapai 93,6 juta hektare. Perpanjangan ini juga tidak menyelesaikan masalah tumpang tindih izin yang ada di hutan moratorium yang mencapai 5,7 juta hektare.
“Dengan demikian sekitar 48,5 juta hektar hutan hujan Indonesia masih tetap terancam,” tegas Teguh.

Kebijakan baru ini juga tidak memberi ruang penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat, lokal dengan pemerintah dan perusahaan karena tidak adanya perlindungan, pengukuhan dan penguatan atas hak dan ruang kelola mereka. Kebijakan lemah ini juga tidak menjamin terbitnya peta tunggal “One Map” dan tidak akan membantu penegakkan hukum kasus-kasus lingkungan termasuk kebakaran hutan.

Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya telah mendorong presiden untuk mengambil kesempatan memperbaiki tata kelola kehutanan namun ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam kampanye mendesak perpanjangan dan penguatan moratorium sejak satu bulan terakhir, Greenpeace telah berhasil mengumpulkan petisi dari 12 ribu masyarakat yang dikirim ke pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Sekretariat Negara.

“Merujuk pada siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Presiden Perpanjang Moratorium, memberikan sebuah harapan penguatan terhadap moratorium. Hanya saja pernyataan tersebut masih tidak jelas dari sisi tenggat waktu, kapan penguatan moratorium ini akan terwujud, sementara wilayah hutan yang tidak tercakup dalam moratorium akan terus berpotensi dirusak. Penguatan moratorium mendesak dilakukan,” pungkas Teguh. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *