Perpanjang Moratorium Izin Hutan, Jokowi Buktikan Presiden Rimbawan

Presiden Joko Widodo saat blusukan asap ke Riau (Dok. Greenpeace)
Presiden Joko Widodo saat blusukan asap ke Riau (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Kabar gembira yang ditunggu-tunggu para aktivis lingkungan itu, akhirnya datang juga. Pemerintahan Joko Widodo akhirnya memperpanjang moratorium pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut selama dua tahun kedepan. Kebijakan itu sendiri sejatinya sudah bakal berakhir pada 20 Mei mendatang.

Dengan demikian rejim Jokowi berhasil meneruskan kebijakan yang dirintis sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Mei 2011 lalu dan terus diberlakukan hingga sekarang. Kabar perpanjangan moratorium itu sendiri disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di acara Tropical Landscape Summit yang dihelat hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (27/4).

“Ditetapkan pada 20 Maret, moratorium dilanjutkan. Kita bersama telah mengkaji, sempat menjadi bahasan apakah 2 tahun atau selamanya. Tapi berdasarkan perkembangan dan evaluasi, kita pakai angka 2 tahun dulu,” kata Siti Nurbaya.

Siti mengatakan, kebijakan moratorium sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Proses admnistrasinya sedang dilakukan saat ini. Dia mengatakan, pemerintah sendiri menginginkan kebijakan ini tidak berlaku dengan basis tahunan. “Inginnya Moratorium Hutan tak berbasis waktu yang hanya 2 tahun, tapi sulit diputuskan sekarang,” ujar Siti.

Moratorium ini berlaku selama dua tahun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia. “Karena nilainya yang strategis, hutan harus diolah secara bijaksana,” tegas Siti Nurbaya.

Terkait hal ini, menurut Siti Nurbaya, ada beberapa rencana penguatan baru dari moratorium izin hutan alam dan lahan gambut. Pertama, jaminan dengan dalam bentuk Inpres, agar moratorium tetap kuat dari sisi hukum. Kedua, mempertegas soal memungkinkan tata kelola di lahan gambut. Ketiga, hutan primer dan gambut tidak ada izin sama sekali.

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya juga berjanji akan memberikan lahan hutan kepada masyarakat adat. “12,7 juta hektare hutan dipersiapkan sebagai hutan adat untuk masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.

Acara itu sendiri sempat diramaikan dengan kehadiran sejumlah aktivis Greenpeace yang hadir di tengah-tengah acara pembukaan pertemuan tersebut pagi tadi. Mereka menggunakan kaos hitam bertuliskan “Presiden Rimbawan, Perpanjang dan Perkuat Moratorium”.

Para aktivis itu juga membagikan foto-foto terbaru kebakaran hutan di tengah pertemuan yang sedang berlangsung, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan investasi kelestarian ini.

“Para aktivis ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo yang juga seorang rimbawan, bahwa inisiatif investasi hijau (green investmen) harus dapat melindungi hutan alam dan gambut Indonesia dengan cara memperpanjang dan memperkuat moratorium hutan yang masa berlakunya akan habis pada 13 Mei ini,” kata Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi.

“Pada pertemuan ini, Greenpeace meminta kepada pemerintah agar investasi hijau tidak hanya pencitraan saja namun juga harus dapat melindungi hutan dan lahan gambut tersisa di Indonesia,” tegasnya.

Yuyun pun mengingatkan, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan langsung ke Sei Tohor, Riau, yang merupakan salah satu area terparah saat kebakaran tahun lalu, memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut.

“Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” ucapnya saat melakukan blusukan ke Sei Tohor pada 27 November 2014 lalu.

Selain itu Jokowi juga mengatakan: “Jangan sampai tropical rainforest kita habis gara-gara kita konversi ke tanaman monokultur dan kelapa sawit”.

Pimpinan Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bustar Maitar mengatakan, kebijakan moratorium atau jeda penebangan hutan adalah fondasi untuk menghentikan laju perusakan hutan dan lahan gambut. “Disinilah pentingnya moratorium hutan. Untuk memastikan kebijakan perlindungan transparan dan dimengerti seluruh lapisan,” kata Bustar.

Namun kebijakan tersebut harus diperkuat dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh tutupan hutan dan gambut tersisa, tanpa pengecualian selama kebijakan moratorium diberlakukan.  Pembuatan satu peta (One Map Policy) juga harus dipercepat dan harus ada jaminan akses keterbukaan informasi dan data perijinan bagi publik, peninjauan kembali atas izin-izin yang telah diberikan.

“Dan yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan kebijakan moratorium haruslah berbasis capaian dan bukan dibatasi oleh waktu,” tegasnya.

Pada acara Tropical Landscape Summit hari ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar telah memberikan konfirmasi bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang moratorium. Akan tetapi belum ada kepastian soal penguatan tersebut yang sangat diperlukan.

“Kami yakin Presiden Jokowi sebagai presiden rimbawan mengerti pentingnya perlindungan lahan gambut yang tersisa di Indonesia,” tegas Bustar Maitar.

Kebijakan perpanjangan ini sendiri disambut gembira berbagai kalangan. “Sangat menggembirakan mendengar rencana perpanjangan dan penguatan moratorium hutan,” kata VM Climate&Environment Norway Lars Andreas Lunde. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *