Perpres Jokowi Belum Efektif Tekan Harga Kebutuhan Pokok | Villagerspost.com

Perpres Jokowi Belum Efektif Tekan Harga Kebutuhan Pokok

Pedagang di pasar tradisional. Harga kebutuhan pokok naik, pemerintah diminta rajin sidak (dok. semarangkota.com)

Pedagang di pasar tradisional. Harga kebutuhan pokok naik, pemerintah diminta rajin sidak (dok. semarangkota.com)

Jakarta, Villagerspost.com – Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2015. Hal itu dilakukan guna menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar.

Hanya saja, menurut anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar, Perpres yang dikeluarkan oleh Jokowi belum efektif dalam menekan harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Artinya perlu ada keseriusan pemerintah dalam menyiapkan konsep dan implementasi pengawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, real time dan efektif serta menekan penyelewengan oleh sebagian pihak yang tidak bertangggung jawab.

“Perpres tidak efektif menekan harga di pasaran karena masih lemahnya mekanisme monitoring, manajemen stok yang buruk dan tata niaga yang lemah dari Pemerintah. Terbukti di pasaran harga komoditas bahan pokok dan pangan tidak mengalami penurunan,” kata Rofi seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (25/6).

Anggota Dewan dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini mempertanyakan mekanisme pengawasan dan monitoring yang digunakan pemerintah dalam mengontrol pergerakan harga di pasar, mengingat selama ini dalam realitasnya pemerintah tidak memiliki manajemen stok yang memadai terhadap seluruh komoditas yang diatur dalam perpres tersebut. Sehingga pada akhirnya sangat sulit bagi pemerintah melakukan intervensi ke pasar untuk menstabilkan harga yang sudang terlanjur naik, karena tata niaganya hanya mengatur pada aspek regulasi namun lemah di pengadaan.

“Perpres bisa dipastikan tidak akan efektif untuk saat ini, karena persediaan pemerintah minim. Cara yang paling memungkinkan bagi pemerintah nampaknya akan melakukan importasi, padahal dengan cara itu sudah terbukti tidak memberikan banyak manfaat kepada produsen pangan lokal yaitu petani,” kata Rofi.

Jika pemerintah tidak secara serius dalam melakukan pengendalian, pemantauan dan intervensi harga maka bisa dipastikan perpres itu hanya akan bagus di atas kertas, namun buruk dalam implementasi. Pasca dikeluarkannya Perpres berdasarkan pantauan (22/6) di Pasar Kelapadua, Kabupaten Tangerang harga daging sapi misalnya sudah mencapai Rp 120.000/kg yang sebelumnya seharga Rp 98.000/kg.

“Pada umumnya harga komoditas lain naik sekitar 10-15 % dari harga normal, kondisi ini terjadi karena pasokan yang minim dan peningkatan pola konsumsi masyarakat di Bulan Ramadhan,” pungkas Rofi.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *