Perpres Pengendali Harga Terbit, DPR: Telat!

Pedagang sembako (dok. infokubar.org)
Pedagang sembako. DPR menilai Perpres Pengedali Harga telat diterbitkan (dok. infokubar.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, tak mendapat sambutan positif dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan Perpres Pengendali Harga tersebut telat dikeluarkan.

Komisi VI DPR RI sendiri sebelumnya sempat mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkannya sebagai turunan dari UU Perdagangan yang sudah disahkan sejak 2014. Perpres ini diharapkan mempersempit ruang gerak para spekulan dan penimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat. Perpres tersebut kini berada di Kemenkum HAM untuk dicatat dalam Lembaran Negara. Heri berharap, Kemenkum HAM bisa segera menerbitkan salinan Perpres, tanpa perlu menunggu lama.

“Minimal ada kepastian dalam bentuk payung hukum secara tertulis setelah sekian lama menunggu lahirnya UU Perdagangan sejak tahun 1973 sampai dengan 2014,” kata Heri seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (18/6).

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan turunan UU Perdagangan dalam bentuk Perpres harus memuat penetapan harga khusus bahan kebutuhan pokok saat puasa dan lebaran. Perpres juga memuat harga eceran tertinggi dan harga subsidi untuk sebagian barang pokok dan penting.

Setelah Perpres diterbitkan, Kemendag juga membentuk tim pengendali harga dan ketersediaan stok. Tim tersebut nantinya terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, para ahli, produsen, pelaku usaha, dan konsumen. “Kalau melihat unsur dari tim, rasanya cukup mewakili seluruh pemangku unsur kepentingan,” ujar Heri.

Sebelumnya, Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (15/6) lalu sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dengan Pepres ini, diharapkan masalah gejolak harga barang pokok bisa diatasi.

“Jadi dengan Perpres ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menjamin kebutuhan barang pokok dan penting lewat pengendalian stok dan harga, termasuk juga pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya supaya stok terjamin,” kata Teten Masduki seperti dikutip setkab.go.id, Kamis (18/6) siang.

Menurut Teten, dengan Perpres tersebut, untuk keadaan-keadaan khusus misalnya pada saat lebaran atau keadaan tertentu, pemerintah pusat dan daerah bisa ikut mengendalikan, selain  stok  juga. Pemerintah pusat, lanjut Teten, memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga. Pemerintah daerah juga bisa mengendalikan harga juga ketika misalnya harga melonjak.

“Saya kira Perpres ini sangat penting, supaya cadangan bahan pokok terjamin dan juga adanya stabilitas harga,” terang Teten.

Saat ditanya wartawan kenapa baru diumumkan sekarang  padahal di Cimahi sudah ditandatangani 10 hari yang lalu, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, karena Perpres tersebut menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham. “Jadi hanya karena nunggu penomoran saja,” ujarnya.

Apakah sudah bisa digunakan dalam lebaran? “Bisa, saya rasa Menteri Keuangan harus segera mèngeluarkan peraturan SK untuk mengatur. Jadi implementasi mengenai harga di Menteri Keuangan,” pungkas Teten. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *