Persatuan Bangsa Bahari, Rekonsiliasi Paska Pemilu
|
Oleh: Hendra Wiguna, Humas KNTI Semarang
Masa pemilu yang cukup panjang tentu banyak menyita energi, bahkan hampir memecah belah persatuan. Karenanya sangat penting adanya rekonstruksi persatuan bangsa untuk segera dibangun paska pemilu. Kubu 01 dan kubu 02 perlu kembali melebur menjadi sila ke 3 (tiga) “Persatuan Indonesia” yang ada pada idelogi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila.
Pancasila digali dari nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia, karenanya mari kita eratkan kembali persatuan ini sesuai dengan sila ke 3. Kita patut bersyukur, di daerah-daerah pesisir masih kita jumpai budaya persatuan “gotong royong” yang mungkin akan sulit ditemukan ditengah perkotaan.
Di wilayah pesisir Lombok Timur terdapat budaya yang hingga kini masih dipertahankan yakni “besiru”, yaitu tradisi bergotong royong nelayan untuk menaikkan perahu sesama nelayan yang biasanya dilakukan ketikan akan adanya perbaikan perahu.
Mungkin akan banyak sekali budaya kearifan lokal lainya yang bisa kita jumpai di nusantara ini, sebagai tanda bahwa sedari dulu leluhur bangsa ini adalah bangsa yang mencintai dan memegang teguh persatuan. Sehingga leluhur bangsa ini bisa masyhur terutama ketika masa kerajaan Sriwijaya ataupun Majapahit, yang sekarang menjadi kebangga sejarah untuk kita semua. Tentu selain persatuan yang dijungjung tinggi, adanya kesadaran akan goegrafis-pun dirasa menjadi point terpenting kemasyhuran kerajaan-kerajaan tersebut.
Ya, kesadaran akan geografis Indonesia perlu ditanamkan pada setiap diri kita. Indonesia berada di wilayah startegis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, selain itu memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Karenanya kita harus menyadari serta memulai persatuan dalam kesadaran bahwa kita semua adalah bangsa bahari, yang cinta akan persatuan serta sadar dan siap mengoptimalkan potensi kebaharian.
Ya, tentu akan ada yang mengambil peran sebagai oposisi, dan hal itu terbilang positif guna mengawasi keberlangsungan pemerintah. Selama peran oposisi tersebut dimaksudkan untuk memastikan serta mendorong program pemerintah agar hanya diperuntukan demi membangun bangsa dan Negara.
Jika mencermati Presiden terpilih (2019-2024), pada masa kampanye banyak menyuarakan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM). Jika memang demikian, maka sangat diharapkan pemerintah kedepannya mampu menguatakan SDM dalam sektor ke baharian. Kekayaan Indonesia dalam sektor kebaharian sangat besar, karnanya perlu disiapkan SDM-nya agar kekayaan tersebut bisa dikelola oleh putra bangsa sendiri.
Kementerian Kelauatan Perikanan (KKP) tentu sangat erat kaitannya dengan urusan kebaharian, dan saat ini KKP meyakini bahwa mereka memiliki prestasi dalam sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kendati demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja dibeberapa daerah, dan diharapkan bisa melangkah kepada pengolahan hasil penangkapan ataupun hasil budidaya.
Dengan demikian, sumberdaya yang kita ekspor itu bukan berupa bahan baku akan tetapi sudah menjadi olahan hasil, dengan harapan mampu menambah nilai serta menyerap tenaga kerja. Mari kita rawat nilai-nilai luhur bangsa ini serta kita kelola dengan baik anugrah yang Tuhan berikan untuk Negari ini.