Persoalan Kronis Gula Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR Heri Gunawa meninjau gudang gula Bulog (dok. dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi IV DPR Heri Gunawa meninjau gudang gula Bulog (dok. dpr.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Persoalan gula nasional masih juga belum bisa diselesaikan. Anggota Komisi VI Abdul Wachid mengatakan, dalam persoalan produksi Gula Kristal Putih (GKP) misalnya, dari tahun 2000 sampai tahun 2016 tidak ada kenaikan. “Itu baru permasalahan kurangya produksi, apalagi kalau kita berbicara swasembada gula masih jauh dari harapan,” kata Wachid dalam rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR PT Perkebunan Nusantara dan PT RNI di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (29/3).

Wachid meminta, negara segera hadir dalam mengatasi masalah pergulaan nasional ini. Salah satunya dengan dengan menetapkan harga gula yang mengacu pasar internasional  atau  memberikan instruksi kepada PT Perkebunan Nusantara untuk membeli hasil panen para petani tidak kurang dari harga Rp9000/kg.

Dia, menambahkan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercukupinya kebutuhan gula nasional. Antara lain, pemerintah mengeluarkan izin impor gula rafinasi yang terlalu banyak. “Hal ini mengakibatkan gula lokal kalah bersaing,” ujar Wachid.

(Baca juga: DPR Kritisi Defisit Jagung, Gula Pasir dan Daging Sapi)

Politisi Partai Gerindra itu mengakui, jika dihitung memang lebih murah gula impor dibanding produksi sendiri. Di Thailand misalnya, harga gula hanya sebesar Rp6000/kg. Karena alasan itulah, pemerintah memberikan keleluasaan izin impor terhadap gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Faktor berikutnya, kata Wachid, kondisi cuaca pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kekeringan yang panjang, sehingga tanaman tebu banyak yang mati. “Saya akui memang cuaca juga menjadi faktor kendala, tapi seharusnya bisa diatasi, karena saat ini sudah zamannya teknologi. Jika ini menjadi penghambat, Komisi VI siap membantu,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Eriko Sotarduga mengatakan, jika berkaca pada pertanian tebu di Australia, dengan peralatan yang tidak jauh beda dengan PT PN dan PT RNI, mereka mampu memproduksi 100 ton/hektar dengan rendemen 9-12 persen. Sementara di Indonesia, rendemen gula hanya mencapai 7 persen.

“Jadi sebenarnya kita juga bisa seperti Australia, kalau memang ada pada permasalahan dana, sekarang sudah banyak Bank BUMN yang bisa mencover hal itu. Atau jika pabriknya sudah tua, kalau perlu kita bangun yang baru,” kata politisi F-PDIP itu.

Menanggapi hal ini, Dirut PTPN XI Dolly P Pulunga membenarkan adanya masalah anomali cuaca, sehingga jumlah tebu yang akan dikelola kemungkinan akan turun sekitar 20-25 persen. Untuk mengatasi hal itu, kata Dolly, pihaknya akan menggunakan teknologi mekanisasi speeding up kualitas. “Dengan begitu, diharapakan off farm meningkat dengan target 1,5 juta ton,” katanya.

Dirut PTPN III Bagas Angkasa menjelaskan solusi permasalahan pergulaan nasional adalah perlu adanya perhitungan proyeksi kebutuhan gula nasional secara tepat antara konsumsi langsung dan industri. Pehitungan ini harus dilakukan bersama-sama antara Kementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Pertanian, dan BUMN.

Selain itu, Bagas mengusulkan, perlu dibuat kartu petani tebu rakyat untuk memudahkan pengawasan dan peningkatan pelayanan terhadap petani tebu rakyat di wilayah kerja pablik gula. “Kami juga mengharapkan pengawasan dan sanksi tegas terhadap produsen gula rafinasi, agar gula rafinasi tidak merembes langsung ke pasar, sehingga tidak menjatuhkan harga GKP,” jelasnya. (*)

Ikuti informasi terkait masalah gula nasional >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *