Pertanian Harus Disubsidi

Sistem pertanian subak di Bali (dok. kemdikbud.go.id)
Sistem pertanian subak di Bali (dok. kemdikbud.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Ichsan Firdaus berinisiatif untuk mengusulkan UU Karantina Pertanian di Badan Legislasi DPR RI. Undang-undang itu ditujukan untuk melakukan proteksi terhadap konversi lahan pertanian. Tak hanya pertanian, undang-undang itu juga ditujukan untuk memproteksi kawasan kelautan dan kehutanan dari arus industrialiasasi.

“Hingga kini belum ada implementasi dari produk UU, seperti UU Holtikultura. Sebagai anggota Badan Legislasi, saya akan perjuangkan UU Karantina Pertanian. UU ini nantinya akan jadi payung terhadap badan pemerintah non kementerian yang menggabungkan bidang pertanian, kelautan dan kehutanan,” kata Ichsan dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (26/7).

Menurut Ichsan, terbitnya UU tersebut sangat penting karena terkait langsung dengan produk pertanian nusantara. Nantinya badan karantina ini menjadi garda terdepan dalam melindungi varietas unggul pertanian. “Saat ini kami sedang membahasnya bersama lembaga terkait yang kompeten untuk merumuskan gagasan tersebut,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Ichsan menambahkan, kelemahan legalitas bidang pertanian masih sangat banyak. Termasuk belum adanya aturan soal subsidi bagi pertanian. Selama ini pemerintah dan DPR hanya menerbitkan legalitas yang sifatnya partikular.

“Padahal yang dibutuhkan adalah payung hukum yang sifatnya menyeluruh dan memayungi aturan lainnya. Semacam UU Pokok Agraria, dimana semua aturan tentang pertanahan harus mengacu pada UU pokok ini. Pertanian butuh itu,” tegasnya.

UU yang sifatnya parsial tersebut, lanjut Ichsan, bahkan cenderung liberal dan pro pasar. Ichsan mencurigai ada tangan lain yang sengaja menciptakan pertanian Indonesia menjadi seperti saat ini.

“Saya curiga ada yang sengaja memainkan skenario agar pertanian kita tidak menjadi lebih baik. Di Negara maju saja sektor pertanian banyak dapat subsidi, tapi di sini hanya pupuk saja yang disubsidi. Inikan namanya liberal yang kebablasan,” tandasnya.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Balitbang Kementerian Pertanian Profesor Erizal Jamal setuju dengan gagasan Ichsan Firdaus. Selama ini, kata dia, undang-undang yang diterbitkan selalu lex specialis tapi tidak ada panduan pokok yang membuatnya seirama dan sejalan dengan aturan pertanian lainnya.

“Saat ini kita punya UU Peternakan, UU Karantina, UU Lahan, UU Budidaya, tapi tidak ada UU Pertanian. Jadi kita tidak tahu mau dibawa kemana pertanian kita. Ini memang krusial,” ujar Erizal.

Dalam kesempatan itu, Erizal menambahkan, pihaknya kini tengah melakukan pemetaan dan memotret semua UU yang ada, lalu coba merangkainya menjadi satu keterkaitan sehingga dapat mewujudkan UU Pertanian yang diidamkan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *