Pertanian Merauke Terkendala Irigasi dan Ketersediaan Pupuk

Pembukaan musim tanam padi di Merauke (dok. kementerian pertanian)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Sulaeman L Hamzah mengungkapkan, saat ini ada dua masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Merauke. Pertama adalah minimnya irigasi. Kedua, masalah ketersediaan pupuk. Hal itu, kata Sulaeman diketahui dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua itu mengatakan, pihaknya bakal memperjuangkan asprasi para petani Merauke. Dia mengaku sudah berjuang bersama Kementerian Pertanian agar masalah itu dapat diselesaikan. Hasilnya, berbagai persoalan tadi sudah mulai ditangani bertahap, meskipun belum semuanya diselesaikan.

“Terhadap persoalan pertanian, yang baru terpenuhi adalah pompa untuk sedot air dari sungai untuk irigasi. Selain itu terkait saluran yang belum tertata menjadi keluhan kedua. Itu sedang diupayakan dalam rangka memaksimalkan produksi petani,” ujar Sulaeman, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (3/8).

Kehadiran Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke diharapkan telah menjawab berbagai persoalan pertanian yang ada di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini. Ke depan, Komisi IV DPR RI akan terus mengawal progres sektor pertanian yang ada di Merauke, sebagaimana misi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran.

Sulaeman mengatakan, ke depan akan disiapkan 38 unit pompa air skala besar yang disiapkan untuk Kabupaten Merauke. “Ada 38 unit pompa skala besar untuk bisa dipersiapkan di sini. Kementan sudah setuju, tinggal upaya untuk memenuhi itu,” ujar politikus Nasdem itu.

Terkait masalah ketersediaan pupuk, Sulaeman menjelaskan, masyarakat Merauke sangat memerlukan bantuan pemerintah agar ketersediaan pupuk dapat dilakukan merata. Setelah melakukan proses desakan kepada Kementan, akhirnya sepakat untuk merelokasi pupuk yang belum maksimal ke Merauke. Sehingga perlahan ini menjawab permasalahan pupuk di Merauke.

“Saat ini masyarakat Merauke kesulitan mendapatkan pupuk karena tidak terdistribusikan dengan baik. Akhirnya kita sepakat dengan Kementan dan produsen pupuk untuk bisa jawab persoalan ini dengan merelokasi pupuk di kabupaten yang penggunananya belum naksimal kini dialihkan ke Merauke. Sehingga di Merauke ini perlaham bisa jawab kebutuhan itu,” jelas Sulaeman.

Ia juga menjelaskan, yang dibutuhkan masyarakat Merauke terkait peralatan pertanian, sehingga lebih lanjut ini akan dikonsultasikan, agar dapat terpenuhi secara merata. “Kita juga butuhkan peralatan untuk petani. Harapan kami Kementan sedapat mungkin memaksimalkan peralatan utk bisa jawan kebutuhan oetani. Sekaligus merealisasikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional,” pungkasnya.

Kartu Tani

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi IV DPR RI Fadholi mengapresiasi positif langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengeluarkan kartu tani bagi para petani di Jateng. Dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Jateng, Fadholi menilai program kartu tani merupakan langkah terobosan Pemprov Jateng untuk menyejahterakan petani.

“Kami mendukung sepenuhnya atas kebijakan kartu tani yang bagus sekali. Namun, perlu diatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Seperti di pinggiran desa, internetnya tidak bisa nyambung, geseknya tidak bisa lancar. Kalau geseknya tidak lancar, petani tidak bisa membeli pupuk. BRI juga harus sosialisasi kartu tani lebih gencar,” ujar politikus Nadem itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan, Pemprov Jateng terus berupaya melakukan penyempurnaan kartu tani. Hal itu untuk memberikan kenyamanan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, yang tujuannya menyejahterakan petani.

“PR kita petani harus makmur. Saat ini kartu tani masih ada beberapa penyempurnaan. Dengan adanya kartu tani, para petani punya identitas,” ujarnya. Sri Puryono juga mengharapkan, Bulog Jateng dapat meningkatkan serapan gabah petani (sergap) agar petani makin makmur.

“Bulog Jateng sergapnya luar biasa. Mudah-mudahan kuotanya tidak hanya sepuluh persen. Tapi sesuai kuota permintaan petani. Harganya juga harus sesuai dengan HPP,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *