Perubahan Iklim Semakin Mengancam, Nelayan Kaltara Gelar Rembuk Pesisir

ee

nelayan melaut di tengah ombak tinggi. Tahun depan pemerintah luncurkan asuransi nelayan (dok. kkp.go.id)

Tarakan, Villagerspost.com – Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Tarakan Kalimantan Barat, menggelar Rembuk Iklim Pesisir di kawasan Rumah Kuliner Wisata Mangrove, Karangrejo, Tarakan, Selasa (5/12). Kegiatan ini mengambil tema “Laut Semakin Ganas: Menanti Solusi Konkret Perlindungan Nelayan kecil, Masyarakat Pesisir serta Kepulauan dari Perubahan Iklim”.

Kegiatan ini digelar dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Nusantara 2023. Melalui kegiatan ini KNTI menyuarakan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir akibat dampak perubahan iklim serta solusi konkrit untuk masyarakat yang terdampak.

Ketua Pelaksana Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023 Hendra Wiguna memaparkan, kegiatan Rembuk Iklim Pesisir KNTI tahun 2023, dilaksanakan di 35 kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 30 November hingga 9 Desember 2023. Momentum ini juga berbarengan dengan Konferensi Internasional terkait Iklim (COP28) yang dihelat di Dubai dan dihadiri oleh Ketua Umum KNTI Dani Setiawan.

“Melalui kesempatan ini, KNTI mengajak untuk bersatu memperjuangkan kehidupan laut yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilalui dengan cara memperkuat jaringan solidaritas, perlindungan dan penguatan hak tenurial nelayan, memastikan edukasi yang merata, dan peran aktif pemuda dan perempuan pesisir dalam pengelolaan perikanan,” jelas Hendra yang juga merupakan Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) badan otonom kepemudaan KNTI.

Hendra menambahkan, dampak serius perubahan iklim semakin dirasakan oleh nelayan kecil dan tradisional di seluruh Indonesia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai organisasi nelayan kecil dan tradisional terbesar di Indonesia, bersama memperjuangkan hak-hak atas perlindungan nelayan tradisional, perempuan pesisir, pembudidaya, pengolah ikan dan petambak garam, serta masyarakat pesisir pada umumnya.

“Ide-ide, gagasan-gagasan, rekomendasi-rekomendasi untuk perubahan iklim yang dihasilkan dari rembuk di 35 kabupaten/kota, semoga menjadi arah kebijakan bagi pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Tanggal 13 Desember bertepatan dengan Hari Nusantara, akan kami sampaikan ke publik hasil-hasil keseluruhan rembuk iklim pesisir ini,” papar Hendra.

Sementara itu, Rustan selaku Ketua DPD KNTI Tarakan Kalimantan Utara menyampaikan, kegiatan Rembuk Iklim di Tarakan, dihadiri lebih dari 70 orang, terdiri dari nelayan tangkap, pelaku budi daya udang dan ibu-ibu pesisir. Dalam acara itu para nelayan menyatakan, dampak perubahan iklim kepada nelayan petambak udang Tarakan, Kalimantan Utara sangat terasa.

Di antara dampak itu adalah, sumber daya ikan berkurang karena faktor kekeruhan air laut sudah tidak stabil, air laut jernih, suhu air laut tidak menentu kadang dingin kadang panas, plankton sebagai makanana ikan nyaris tidak terlihat. Kemudian, cuaca yang tidak menentu (seperti panas terik dan kemudian tiba-tiba hujan) berpengaruh terhadap masa produksi petani tambak dan bisa menyebabkan gagal panen.

“Cuaca ekstrem juga membuat waktu melaut kita terhalang, jika tiba-tiba angin kencang kita tidak bisa melaut karena armada kita tidak dapat menghadapi badai dan gelombang. Korban nelayan tenggelam karena badai di laut Tarakan setiap tahun meningkat,” jelas Rustan.

Dalam pertemuan itu, para nelayan Tarakan juga merumuskan harapan dan rekomendasi, kepada pemerintah. “Pertama, nelayan Kalimantan Utara tetap mengharap kebijakan perlindungan sosial,” ujar Rustan.

Kedua, para nelayan juga mengharapkan pemerintah menguatkan kapasitas mereka sebagai nelayan dalam peremajaan armada kapal-kapal yang lebih memadai dalam mejalani situasi iklim yang saat ini kita rasakan.

Ketiga, nelayan juga meminta agar pemerintah melahirkan kebijakan yang langsung menopang ekonomi sosial nelayan dalam menjalani perubahan iklim seperti ini, terutama soal pangan kebutuhan sehari-hari pada saat-saat tertentu.

Keempat, pemerintah diharapkan memberikan subsidi biaya-biaya dan kebutuhan nelayan pada masa-masa produksi untuk mengurangi beban jika terjadi gagal panen.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.