Perundingan Perdagangan Bebas Indonesia-EU CEPA Tidak Terpantau Publik | Villagerspost.com

Perundingan Perdagangan Bebas Indonesia-EU CEPA Tidak Terpantau Publik

Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi menentang perdagangan bebas (dok. bilaterals.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Sekelompok organisasi masyarakat sipil mendesak agar Pemerintah Indonesia dan DPR membuka informasi dan melibatkan publik dalam segala proses perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA), salah satunya adalah Indonesia-EU CEPA (perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif). Hal ini karena, selama ini perundingan-perundingan FTA selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, sehingga publik tidak dapat mengakses dan menganalisa dampak yang akan ditimbulkan dari teks FTA yang sedang dirundingkan atau telah selesai dirundingkan.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, bukti pemerintah tidak pernah transparan dan melibatkan publik luas dalam perundingan FTA adalah ketika pemerintah Indonesia merundingkan CEPA dengan Uni Eropa di Jakarta pada 17-21 Juni 2019. “Perundingan IEU CEPA ke-8 yang dilaksanakan minggu lalu di Jakarta jauh dari pantauan publik. Bahkan DPR RI tidak mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang berunding oleh Uni Eropa mengenai Kerjasama perdagangan dan investasi yang komprehensif (CEPA),” jelasnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (27/6).

Perjanjian CEPA merundingkan puluhan bab yang akan menurunkan tarif, membuka pasar Indonesia untuk produk Eropa dan sebaliknya, membuka pasar sektor jasa untuk supplier asing, mengubah beberapa aturan perundangan di bidang inve stasi, hak kekayaan intelektual. Rachmi menegaskan, ricuh soal persoalan ancaman defisit neraca perdagangan Indonesia berkepanjangan menjadikan Pemerintah Indonesia gagal fokus dalam perundingan FTA.

Selama ini FTA atau perundingan ‘kerjasama ekonomi’ dilihat dari bagaimana hasilnya akan menaikkan ekspor komoditas Indonesia di pasar negara partner. Namun dalam kenyataannya FTA merupakan perjanjian yang komprehensif, yang komitmennya tidak hanya menurunkan tarif barang ekspor dan impor tetapi juga akan mengubah berbagai perundangan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

“Sangat disayangkan, pemerintah selama ini telah gagal fokus hanya melihat FTA dari kepentingan ekspor saja yang sebenarnya terbukti tidak akan naik siginifikan jika tidak dibarengi dengan perubahan structural dalam strategi kebijakan perdagangan Indonesia, khususnya daya saing Indonesia,” jelas Rachmi.

Namun, kata dia, satu hal yang pasti terjadi setelah FTA/CEPA ditandatangani, yaitu terjadi perubahan bahan peraturan perundang-undangan nasional untuk disesuaikan dengan aturan FTA, dan ini berpotensi berdampak terhadap kedaulatan rakyat. “Nah, kalau pemerintah tidak membuka akses teks kepada publik, maka bisa dipastikan akan semakin banyak undang-undang nasional yang merugikan kepentingan rakyat,” tegas Rachmi.

Rachmi mencontohkan dua bab yang selalu menjadi ancaman disetiap perundingan FTA atau CEPA terutama dengan mitra negara-negara maju, seperti Jepang, dan Uni Eropa, yaitu bab investasi dan HKI/hak kekayaan intelektual. Untuk bab investasi, Rachmi menyebutkan, Indonesia telah menandatangani perjanjian bilateral investasi dengan mira dagang utama di Uni Eropa. Bahkan aturan dalam Bab Investasi ini dilengkapi dengan mekanisme yang membuka peluang investor asing menggugat Pemerintah Indonesia di lembaga arbitrase Internasional.

“Bab investasi ikut dirundingkan di dalam CEPA, dimana kita sudah punya banyak pengalaman merugikan dari aturan perlindungan Investasi, yakni kita digugat investor asing, dan ini mengancam kedaulatan Negara. Walau pun kita menang di beberapa kasus, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengeksekusi putusan arbitrase internasional. Pengalaman kasus melawan Churchill Mining harus jadi pelajaran bagi kita semua,” terangnya.

Perlindungan Paten Dalam Bab HaKI Menghilangkan Hak Pasien Atas Akses Pada Obat Murah

Sindi Putri dari Indonesia AIDS Coalition menegaskan, kepentingan masyarakat dalam mengakses obat-obatan yang diperlukan seharusnya menjadi kepentingan utama yang harus dikedepankan dalam setiap penyusunan perjanjian perdagangan. Karena itu Sindi mengungkapkan keprihatinannya atas proposal yang dirundingkan dalam EU-Indonesia CEPA khususnya terkait dengan Bab HKI.

“Proposal seperti perpanjangan paten, ekslusifitas data, pengaturan perbatasan, dan penegakan hukum yang berlebihan dalam HKI akan menurunkan kompetisi, menaikkan harga obat, akan mempengaruhi akses pada obat-obatan,” jelas Sindi.

Lebih detail, Sindi menjelaskan, perpanjangan paten misalnya, akan memperlambat masuknya obat versi generik ke pasar sehingga akan akan memperpanjang monopoli pemegang paten. “Data ekslusvitas akan memberikan monopoli baru kepada perusahaan obat, walaupun obat tersebut tidak dilindungi paten,” kata Sindi.

Sindi menambahkan, merundingan bab HKI dengan Uni Eropa akan semakin merugikan hak pasien terhadap akses obat murah. Dalam proposalnya, Uni Eropa akan menerapkan standar perlindungan dan penegakan (Enforcement) HKI yang lebih tinggi dari standar dalam WTO ( World Trade Organization–organisasi perdagangan dunia), dimana Indonesia menjadi anggotanya.

Sementara itu, Lutfiyah Hanim, peneliti dari Third World Network mengingatkan, sejak Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam undang-undang HKI termasuk UU paten. Artinya Indonesia tidak perlu menerapkan aturan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam WTO.

“Undang-undang HKI sudah sesuai dengan standar internasional. Jika pengaturan paten, terutama, mengikuti proposal yang dirundingkan oleh EU maka akan banyak masyarakat, pasien yang tidak bisa mengakses obat karena obat menjadi terlalu mahal dan tidak tersedia di pasar,” terang Hanim.

Lebih jauh, Hanim merujuk pada Pelapor Utama PBB untuk hak atas Kesehatan (United Nations Special Rapporteur on the Right to Health) yang menyarankan agar negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk tidak menerapkan standar TRIPS plus dalam peraturan perundangan nasionalnya. Karena dikhawatirkan akan melanggar hak-hak masyarakat atas kesehatan.

Selain itu, Hanim juga merujuk pada komitmen Indonesia dalam mengadopsi tujuan pembagunan yang berkelanjutan, termasuk tujuan nomor tiga, yaitu kesehatan, termasuk akses pada obat-obatan esensial dan vaksin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *