Perusahaan Sawit Nasional Wajib Ikut ISPO

Perkebunan sawit di Indonesia (bumn.go.id)
Perkebunan sawit di Indonesia (bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan sebuah peraturan sistem sertifikasi untuk mengintegrasikan berbagai peraturan terkait sertifikasi sawit di Indonesia. Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian, Kementerian Pertanian Mukti Sardjono mengatakan ISPO menjadi bukti komitmen Indonesia untuk pembangunan komoditas sawit berkelanjutan. Karena itu, ISPO wajib dipatuhi oleh perusahaan perkebunan dan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan perundangan di Indonesia bahwa perusahaan perkebunan telah menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Mukti menjelaskan, saat ini telah ditetapkan 12 Lembaga Sertifikasi dan telah diserahkan 149 sertifikat ISPO untuk perusahaan perkebunan dengan total areal mencapai sekitar 2 juta hektare yang dapat memproduksi Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 6 juta ton/tahun. “Sertifikasi kebun plasma dan swadaya-pun sedang didalam proses pelaksanaan, bekerjasama dengan berbagai pihak,” kata Mukti, di hari Kedua Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan (ICOPE) di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/3).

(Baca Juga: Mendag Temui Parlemen Prancis, Bahas Pajak Minyak Sawit)

Dia menilai, potensi besar tersebut, membuat sertifikasi harus dilakukan terhadap perusahaan perkebunan sawit dan para petani. Sertifikasi itu sendiri dilakukan dengan menggunakan dana pungutan sawit.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengurangan emisi yang secara terencana dan melakukan pengaturan penggunaan CPO untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri. Tahun 2015 penggunaan CPO untuk Biodiesel mencapai sebesar 15% (B15) atau setara dengan 4,31 juta ton CPO. Sementara untuk tahun ini, meningkat menjadi 20% (B20).

Tahun 2020 ditargetkan penggunaan CPO untuk Biodiesel mencapai 30% (B30) atau setara dengan 15,66 juta ton CPO. “Kebijakan pengelolaan kelapa sawit dikeluarkan untuk pembukaan lahan tanpa bakar dan membentuk brigade pengendali kebakaran kebun,” kata Mukti.

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP)/Best Management Practices (BMP) dan praktik-praktik budi daya ramah lingkungan dilaksanakan disamping kebijakan lainnya memanfaatkan agensia hayati dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

“Pemanfaatan dan pengelolaan limbah cair dan tandan kosong sebagai pupuk, sabut dan cangkang sebagai energi, dan mitigasi gas metana melalui methane capture sebagai energi listrik, adalah aktivitas pengelolaan komoditas ini menuju perkebunan kelapa sawit yang zero waste,” pungkasnya.

Ikuti informasi terkait perkebunan sawit >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *