Petani Siap Ajukan Judicial Review UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Jakarta, Villagerspost.com – Para petani dan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan, siap mengajukan judicial review atau hak uji materi atas Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPP) yang disahkan DPR pada Rabu (25/9) lalu. Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan yang terdiri dari sejumlah organisasi berbasis petani diketahui sebelumnya telah berusaha menyampaikan usulan perbaikan pasal-pasal UU SBPB. 

Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia salah satu organisasi anggota Koalisi menegaskan bahwa proses pembuatan dan pembahasan draf RUU ini tidak partisipatif. “DPR tidak melibatkan organisasi petani sebagai wadah petani, dan pihak-pihak yang mengajukan judicial review atas undang-undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang digantikan oleh UU SBPB ini,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (27/9).

Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) dengan tegas menyampaikan, pihak koalisi akan segera mengorganisir tim kuasa hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk judicial review. “Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK,” ujar Nuruddin.

Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyampaikan, Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan akan sekaligus melakukan sosialisasi terkait undang-undang ini kepada petani sambil melakukan konsolidasi untuk bersama-sama dalam menentukan langkah berikutnya termasuk upaya judicial review. “UU SBPB ini sekalipun melemahkan petani tetapi harus dijadikan momentum untuk petani bersatu saling menguatkan, supaya terjadi perbaikan yang substansial terhadap nasib 26 juta petani kecil di Indonesia,” tegas Said. 

UU SBPB juga memuat pasal-pasal yang dipandang memberatkan khususnya petani pemulia dan penangkar benih dan malah justru membahayakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang selama ini justru penjaga utamanya adalah petani-petani pemulia dan penangkar benih di seluruh Indonesia. 

Lutfiyah Hanim dari koalisi menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghargai peran petani kecil yang selama ratusan tahun sudah menjadi garda depan dalam memelihara keragaman hayati di seluruh Indonesia. “Mestinya undang-undang apapun yang mengatur terkait peran petani dalam pemuliaan dan penangkaran benih harus bersifat mendukung petani kecil sehingga semakin mampu menjaga keragaman tanaman pertanian yang merupakan kekayaan Indonesia yang bernilai sangat tinggi,” papar Hanim.

Ketua Koperasi Benih Indonesia (KOBETA) Romi Abrori mengatakan, UU SBPB masih saja menempatkan petani kecil sebagai pihak yang diatur, dibatasi, dikecilkan, dan dianggap sebelah mata. “Padahal justru mereka yang selama ini bekerja secara mandiri dan dedikasi tinggi dalam memelihara  kekayaan benih dan pertanian kita. Tapi di sisi lain korporasi yang jelas-jelas mencari keuntungan sendiri malah ditinggikan, diberi karpet merah, dimudahkan. Ini terlihat jelas di keseluruhan isi pasal-pasal UU SBPB,” ujarnya.

“UU SBPB sama sekali tidak memberi ruang untuk kelompok tani, kelompok usaha tani dan koperasi petani. Juga menihilkan peran organisasi-organisasi sipil yang selama ini bekerja bersama petani. Jelas ini harus dikoreksi” tandas Abrori. 

Irsan Surya Imana dari MSP Indonesia organisasi petani pemulia menegaskan pasal-pasal terkait RUU SBPB yang tidak memihak Kedaulatan Petani MSP Indonesia tetap akan menentang. “Sikap kami sudah sangat jelas, dengan tetap menanam Padi Lokal Tidak Bersertifikat. Panen Raya bersama-sama. Berbagi Benih dengan petani Indonesia di manapun berada.” tandas Irsan. “Harus selalu diingat bahwa Petani Pemulia Benih sudah ada sebelum NKRI berdiri. Sudah sepatutnya Kedaulatan Petani diwujudkan untuk kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.

Dalam waktu dekat Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan akan segera mengadakan pertemuan untuk mengupas isi UU SBPB dan mempersiapkan gugatan. “Pihak koalisi juga akan terus membuka komunikasi dengan lebih banyak pihak, untuk memperkuat upaya judicial review bagi perbaikan isi UU yang justru memberi dukungan sebesarnya pada puluhan juta petani kecil di Indonesia,” kata Dewi Hutabarat dari Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) yang juga merupakan koordinator koalisi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *