Pilkada Rentan Praktik Transaksi Lahan, Korupsi Sektor Sumber Daya Alam dan Kehutanan

Perkebunan sawit merambah kawasan hutan (dok. wwf.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rentan terjadi praktik korupsi transaksi lahan yang melibatkan calon kepala daerah dan korporasi. Janji memberikan akses lahan sering dijadikan alat untuk memikat dukungan dari pemilih atau pendukung para calon pemimpin daerah.

Karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak agar ada komitmen penuh dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di sektor sumber daya alam dan kehutanan. Pemerintah juga didesak untuk menjamin keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi tata kelola sektor lingkungan yang menyangkut hajat orang banyak.

“Mirip praktik ijon di sektor pertanian, ijon politik bentuknya seperti memanen pengaruh sebelum pemilihan umum berlangsung. Praktik ini melibatkan pelaku bisnis sebagai penyandang dana politik bersama para politisi yang berkepentingan melalui transaksi tertutup secara cepat dan mudah,” terang Melky Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (27/4).

Salah satu contoh kasus korupsi sumber daya alam terkait pilkada adalah kasus Bupati Buol Amran Batalipu perihal pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cipta Cakra Murdaya atau PT Hardaya Inti Plantation. Kemudian, kasus tukar menukar kawasan hutan di Bogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri melibatkan mantan Bupati Rachmat Yasin. Ada juga kasus korupsi Nur Alam Gubernur Sultra atas pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan banyak kasus lainnya menjadi contoh-contoh maraknya korupsi di sektor sumber daya alam.

“Bantuan dana politik ini kemudian dibayar dengan memberikan jaminan keberlangsungan bisnis para penyandang dana, mulai dari kelancaran perizinan, jaminan politik dan keamanan, pelonggaran kebijakan, pemberian tender proyek, hingga pembiaran pelanggaran hukum,” terang Melky.

Dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sektor kehutanan potensi kerugian negara dari produksi kayu saja diperkirakan mencapai 598-799 triliun rupiah selama periode 2003-2014. “Tidak hanya kerugian negara namun juga kerusakan lingkungan terutama hutan Indonesia,” terang Melky.

Pengrusakan hutan yang terjadi di Indonesia mayoritas berada di areal konsesi perizinan baik itu sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Hasil analisis spasial yang dilakukan Forest Watch Indonesia (FWI) di 8 Provinsi, pada periode 2013-2016, 60 persen atau 1,06 juta hektare hutan alam yang terdeforestasi berada di wilayah konsesi izin.

“Situasi ini menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam yang ada saat ini belum mampu menjawab permasalahan lingkungan, bahkan memberikan celah untuk peluang korupsi dan suap,” ungkap Soelthon G. Nanggara dari Forest Watch Indonesia.

Penegakan hukum di sektor sumber daya alam dan hutan pun belum banyak tersentuh, meski kerugian negara telah mencapai ratusan triliunan rupiah. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2010-2017, sedikitnya lebih dari 100 kasus dugaan korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK).

“Lebih dari 300 orang jadi tersangka korupsi sumber daya alam dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Korupsi ini meliputi sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Kerugian negara yang diakibatkan korupsi sumber daya alam sangat fantastis, dari tujuh perkara saja bisa mengakibatkan kerugian negara 7.26 triliun rupiah,” ungkap Tama S Langkun peneliti ICW.

Industri sawit menjadi salah satu yang paling rentan praktik korupsi. Menurut penelitian Yayasan Auriga Nusantara (AURIGA), setiap tahun produksi dan ekspor komoditas sawit terus naik, tetapi dari sisi penerimaan pajak tidak meningkat.

“Pemerintah kurang optimal dalam menggali potensi perpajakan karena ada indikasi penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Karena itu pemerintah perlu untuk memetakan tipologi pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan sawit. Terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar perlu dilakukan penegakan hukum,” kata Syahrul dari Yayasan Auriga Nusantara (AURIGA).

Greenpeace menilai persoalan korupsi di sektor sumber daya alam dan kehutanan disebabkan sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak transparan padahal korupsi bisa dicegah jika masyarakat sipil bisa berperan aktif mengawasi kinerja lembaga negara.

“Transparansi merupakan faktor penting, namun sangat disesalkan hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya terbuka dan transparan, sebagai contoh kasus hak guna usaha FWI dan permohonan pembukaan data shapefile oleh Greenpeace tidak bisa diakses hingga saat ini,” jelas Arie Rompas Team Leader Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

“Korporasi juga harus menyediakan data dan informasi tentang rantai pasokan bahan baku produksi demi memaksimalkan kontrol publik atas kepatuhan hukum serta mencegah praktik deforestasi,” tutup Arie.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *