Pindahkan Nelayan Pantura ke Natuna Rawan Picu Konflik Sosial

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memindahkan nelayan pantai utara Jawa (Pantura) ke Natuna dinilai rawan menimbulkan konflik sosial. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengatakan, pemindahan tersebut rawan memicu konflik antara nelayan lokal dan pendatang.

Terlebih, dalam melakukan pemindahan, pemerintah terkesan mengistimewakan nelayan Pantura dengan membangunkan rumah tinggal berupa rumah susun dan alat tangkap. “Hal ini juga rawan memunculkan kecemburuan sosial,” kata Halim kepada Villagerspost.com, Kamis (19/7).

(Baca juga: Nelayan Desak Pemerintah Dukung Putusan Arbitrase Laut China Selatan)

Halim menilai, sebenarnya dari sisi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, rencana memindahkan nelayan Pantura ke Natuna, merupakan inisiatif yang baik. Hanya saja, dari sisi pemerataan hal itu bisa bermasalah mengingat nelayan Pantura nantinya akan memiliki kemampuan perlengkapan yang baik dibandingkan nelayan lokal.

Karena itu, dia meminta pemerintah juga memikirkan soal pemerataan pengelolaan sumber daya ikan. Misalnya jaminan kepemilikan kapal, keselamatan dan keamanan di laut. “Selain itu pemerintah harus menjamin akses dan mekanisme permodalan yang murah dan mudah bagi nelayan,” tegasnya.

Jika nelayan Pantura diberikan fasilitas pemukiman dan sarana penangkapan ikan yang lengkap, sementara nelayan lokal terabaikan, kata Halim, hal itu hanya akan memicu munculnya konflik sosial.

Dia juga meminta tak ada lagi praktik kriminalisasi terhadap nelayan terkait larangan penggunaan cantrang. “Alat tangkap adalah alat produksi utama nelayan, pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan rumah terkait dampak pelarangan cantrang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pihak KKP berencana melakukan peletakan batu pertama dan membangun rumah susun bagi para nelayan Pantura di Natuna sebagai bentuk realisasi pembangunan di 15 lokasi di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia.

“Hari Jumat besok saya ke Natuna untuk menyiapkan rumah-rumah andon untuk nelayan dari Pantura yang akan nangkap ikan di sana. Kemudian juga persiapan peletakan batu pertama,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menggelar konferensi pers usai acara halal bi halal di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (18/7).

Terkait rumah bagi nelayan Pantura tersebut, Susi mengungkapkan, hal ini merupakan bagian dari rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk membangun kampung nelayan. Sementara pihak KKP akan membuka fasilitas cold chain dan fasilitas detensi untuk para tahanan dari kapal pelaku illegal fishing di Natuna.

“Kemudian fasilitas cold chain di sana, perusahaan yang akan beli ikan persiapan investasi di sana. Kemudian akan ada fasilitas detensi untuk tahanan kapal illegal. Karena di sana belum ada tempat untuk tahanan dari kapal-kapal pelaku illegal fishing sebelum masa pengadilan,” ujar Susi. (*)

Ikuti informasi terkait nelayan >> di sini <<