PKB Diguncang Isu Kader “Peras” Pendamping Desa

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Marwan bantah ada pengurus PKB memeras pendamping desa (dok. setkab.go.id)
Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Marwan bantah ada pengurus PKB memeras pendamping desa (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Proses rekruitmen pendamping desa untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diwarnai isu tak sedap berupa pemerasan kepada pendamping desa. Ramai beredar sebuah surat dengan kop Partai Kebangkitan Bangsa yang berisi pernyataan kesediaan pendamping desa terpilih menjadi kader PKB dan menyerahkan gaji bulanan sebesar 10 persen untuk kepentingan partai.

Surat tersebut ditemukan beredar di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Ada enam poin secara keseluruhan yang isinya secara garis besar berisi dua hal tersebut.

Beredarnya surat “pernyataan” bagi pendamping desa untuk menjadi kader PKB dan pemotongan gaji 10 persen ini segera dibantah oleh Menteri Desa PDTT Marwan Jafar. Dia mengaku sudah melacak kejadian, juga langsung melakukan cross check untuk mengonfirmasi kebenaran isu tersebut.

Hasilnya, kata Marwan, isu itu hanya sekadar fitnah dari pihak tertentu. “Sudah dapat dikonfirmasi bahwa itu fitnah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan jelas itu bukan kader PKB,” ujar Marwan seperti dikutip kemendesa.go.id, Senin (26/10).

Marwan menambahkan, sejak awal pihaknya mewanti-wanti agar proses rekruitmen pendamping desa dijalankan dengan benar dan professional. Bahkan proses rekruitmen itu harus dilakukan secara terbuka dan bias diawasi oleh siapa pun.

“Untuk kesekian kalinya, saya mohon dan mengajak semua elemen masyarakat ikut mengawasi proses seleksi dan laporkan jika terjadi kejanggalan. Intinya proses ini harus transparan. Bahkan kita berinisiatif melakukan rekruitmen secara online agar agar bisa dikontrol semua pihak,” jelasnya.

Marwan menuturkan, setelah melakukan cross check, diketahui bahwa modus dalam penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab itu adalah mengadakan pelatihan pendamping atas nama kementerian, kemudian disuruh bayar dan bikin surat pernyataan.

Marwan berjanji akan bertindak tegas jika memang ada pelanggaran seperti yang diberitakan di beberapa media online tersebut. “Kalau ada bukti kuat, kita siap menindak,” tegasnya.

Pernyataan Marwan ini bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Lukman Edy. Lukman justru mengakui ada oknum kader PKB yang kebablasan soal dana desa ini.

Meski begitu, Lukman menjamin hal itu bukan merupakan instruksi dari pusat. “Mereka euforia mentang-mentang menteri dari PKB, lalu mereka lakukan hal terlalu jauh,” kata Lukman Edy kepada para wartawan, Senin (26/10).

Menurutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah memanggil pengurus DPW PKB yang menerbitkan kontrak yang isinya “memeras” pendamping desa itu. Para pengurus itu adalah pengurus di tingkat kecamatan.

DPP PKB, kata dia, sudah membuat larangan pengurus daerah ikut campur dalam pengelolaan dana desa. Tak boleh ada kader PKB yang aji mumpung karena Menteri Desa adalah kader PKB.

“Itu oknum di bawah. Susah juga pantau kecamatan. Mereka euforia mentang-mentang menteri dari PKB, lalu mereka lakukan hal terlalu jauh,” ujarnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *