PNBP Sektor Kelautan Rendah, Illegal Fishing Jadi Tertuduh

Kapal-kapal ikan Vietnam yang ditangkap aparat KKP. Illegal Fishing jadi tersangka utama rendahnya PNBP sektor kelautan (dok. kkp.go.id)
Kapal-kapal ikan Vietnam yang ditangkap aparat KKP. Illegal Fishing jadi tersangka utama rendahnya PNBP sektor kelautan (dok. kkp.go.id)

 

 

Jakarta, Villagerspost.com – Sumbangan sektor kelautan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ternyata masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 0,3 persen per tahun. Angka tersebut sangat “njomplang” bila dibandingkan dengan kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia yang nilainya jika dikonversi dalam bentuk uang akan benilai puluhan ribu triliun rupiah.

Praktik illegal fishing pun disinyalir menjadi “tersangka” utama rendahnya pendapatan negara dari sektor kelautan. Karena itulah, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendorong perbaikan sumber daya alam sektor kelautan.

Tujuannya, agar kekayaan yang besar itu bisa memberikan kontribusi PNBP yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Hal itu diwujudkan melalui Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia sektor kelautan, yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan upaya nyata KKP dalam memperbaiki tata kelola sektor kelautan Indonesia secara lestari dan berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, seperti dikutip kkp.go.id, Rabu (9/9).

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia, seperti disektor kelautan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan juga merupakan upaya KPK dalam menjalankan fungsi mekanisme pemicu untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA terutama sektor kelautan.

Zulkarnain menjelaskan, kontribusi PNBP dari sektor perikanan sangat rendah dibandingkan nilai produksi perikanan. Nilai produksi perikanan laut dalam tiga tahun yaitu 2011-2013 tercatat mencapai Rp64,5 triliun (2011), Rp72 triliun (2012) dan Rp77 triliun di tahun 2013.

Namun penerimaan PNBP dalam tiga tahun itu hanya mencapai 0,3 persen yaitu Rp183 miliar di tahun 2011, Rp215 miliar (2012) dan Rp229 miliar (2012.)

Hal yang sama juga terjadi dalam penerimaan pajak dari pemilik kapal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pemilik kapal dengan bobot di atas 30 gros ton (GT) yang memiliki izin per Januari 2015 berjumlah 1.36 orang. Namun dari jumlah itu yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 1.204 orang. Sisanya, 632 pemilik kapal, belum teridentifikasi NPWP-nya.

Berdasarkan temuan diatas, Zulkarnain mengatakan hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain ukuran panjang, lebar dan dalam kapal, jenis, nomor dan kekuatan mesin. “Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya atau melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama,” katanya.

Karena itu, salah satu agenda utama dalam rapat monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia ini adalah paparan pemerintah daerah yang disampaikan oleh gubernur atas kemajuan implementasi empat fokus area rencana aksi yang sudah disepakati. Empat fokus itu antara lain, penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, dan pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Zulkarnain berharap, kegiatan ini bisa mensinergikan para pihak sehingga mampu mengatasi sejumlah persoalan yang ada terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia. “Sebab, korupsi di sektor sumber daya alam, tidak hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi merupakan kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.

KKP bersama KPK menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) Gerakan Nasional (GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia sektor kelautan di Pontianak tanggal 8–9 September 2015. Gerakan ini diadakan di lima provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.