Polemik Impor Jagung

Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen jagung. (dok. distanak.bantenprov.go.id)
Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan panen jagung. (dok. distanak.bantenprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian masih bersitegang dengan para pengusaha pakan ternak dan juga pengusaha peternakan terkait masalah impor jagung. Di satu sisi, pihak Kementan bersikukuh membatasi impor jagung dengan alasan tidak ada kelangkaan jagung.

Pihak Kementerian Pertanian merujuk pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 yang menyebutkan produksi jagung nasional mencapai 19,8 juta ton. Itu masih ditambah jagung impor yang masuk di akhir tahun 2015 sebanyak 520.000 ton.

Dengan adanya kecukupan pasokan jagung ini, pihak Kementan berkeras untuk tidak memberikan izin impor. Kementan mengatakan, seharusnya tidak ada lonjakan harga pakan ternak karena pasokan cukup.

Karena itu, Kementan menahan 353.000 ton jagung impor di pelabuhan. Alasannya, impor itu dilakukan tanpa rekomendasi kementan. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 (Permentan 57/2015), impor jagung untuk pakan ternak harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Total jagung impor yang tertahan di pelabuhan saat ini mencapai 670.000 ton.

Di sisi lain, pengusaha pakan ternak berkeras agar keran impor dibuka karena merasa pasokan jagung sangat kurang. Hal ini mengakibatkan pengusaha pakan ternak menaikkan harga pakan ternak karena adanya kenaikan harga jagung menjadi Rp7000/kg.

Dinaikkannya harga pakan ternak ini membuat para peternak, khususnya ayam potong menjerit. Mereka pun terpaksa menaikkan harga ayam yang kini di pasaran sudah mencapai harga Rp35.000 per kilogram.

Komisi IV DPR pun turut bersuara terkait ketegangan antara pihak Kementan dengan para pengusaha pakan ternak ini. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, kebijakan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan impor jagung dan mendorong peningkatan ekspor jagung terutama berasal dari Sumbawa dan Gorontalo, tidak menguntungkan peternak unggas.

Viva menilai, niat dari kebijakan itu memang bagus yaitu dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyerapan jagung lokal. Hanya saja dampaknya ternyata membuat harga pakan ternak meroket.

Viva mengungkapkan peternak unggas terutama wilayah Jawa Barat dan Banten mengalami kerugian karena masih menggunakan jagung impor sebesar 72 persen dan 64 persen dari kebutuhan. “Karena itu Komisi IV DPR meminta penjelasan kepada Ketua Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia terkait dengan permasalahan tersebut,” kata Viva di Gedung DPR, Kamis (28/1).

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan, dengan kondisi itu pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memutuskan tahun 2016 akan mengimpor jagung sebanyak 2,4 juta ton untuk kebutuhan pakan ternak dan direalisasikan secara bertahap sebanyak 200 ribu ton setiap bulannya. Untuk itu, pemerintah telah menunjuk Bulog untuk menjadi importir tunggal jagung di tahun ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) FX Sudirman mengatakan, naiknya harga jagung yang luar biasa karena pemerintah yang menghentikan impor secara tiba-tiba.

“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah tidak boleh mementingkan satu sisi saja, artinya tidak boleh mementingkan petani. Kepentingan konsumen, dan pedagang perlu diperhatikan agar bisnis juga tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Sudirman.

“Menteri Pertanian yang menuduh pabrik pakan tidak mau membeli jagung petani sehingga jagung petani harganya jatuh. Pernyataan ini yang selalu diulang-ulang oleh Menteri Pertanian, padahal hal ini tidak benar,” tandas Sudirman.

Terkait jagung impor yang ditahan, Sudirman membantah melakukan impor tanpa aturan. “Kita pakai aturan lama dengan aturan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) impor barang yang memang sudah dicabut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,” katanya.

Dia menegaskan, kalaupun pemerintah ingin melarang impor jagung, seharusnya Kementan bisa memberikan memberitahukan jauh-jauh hari pada produsen pakan ternak, termasuk menjelaskan alasan kenapa Permentan 57 belum juga diterapkan.

“Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba dilarang. Ayam butuh jagung, dan ini menyangkut banyak masyarakat. Kita impor juga punya perencanaan, harus dilakukan satu dua bulan sebelumnya,” keluhnya.

Di sisi lain, Kementan tidak percaya begitu saja mempercayai klaim para pengusaha. Direktur Pakan Ternak Kementan, Nasrullah, mengungkapkan pihaknya tidak mempercayai pengusaha pakan ternak karena pengalaman buruk di 2015.

Tahun 2015 lalu, Kementan dan GPMT pernah menandatangani Nota Kesepahaman dimana GPMT berjanji akan menyerap jagung lokal dengan harga Rp3.100/kg di tingkat petani. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjamin supaya para petani jagung di dalam negeri tidak mengalami kerugian saat panen raya.

Nyatanya, kata Nasrullah, GPMT ingkar janji, mereka tak menyerap jagung lokal dengan harga layak saat harga jagung lokal terjun hingga Rp 1.500/kg. Sebaliknya, GPMT justru membanjiri pasar dengan jagung impor saat panen raya jagung sedang berlangsung di dalam negeri.

Total jagung yang diimpor GPMT pada Februari-April 2015 mencapai hampir 1 juta ton. Akibatnya para petani jagung sangat menderita. Karena itu, Kementan tidak mengizinkan GPMT melakukan impor jagung karena bisa membuat harga jagung lokal jatuh tak terkendali.

Karena itulah, kata dia, pemerintah tidak lagi mempercayakan impor jagung ke pihak swasta tetapi kepada Perum Bulog. Nasrullah menegaskan, pihak swasta tidak bisa mengimpor jagung. “Sudah diputuskan dalam Rakortas di Kemenko Perekonomian tanggal 16 Januari 2016 bahwa impor jagung dikendalikan pemerintah melalui Bulog,” tandasnya.

Terkait hal ini, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengaku sangat bersemangat untuk segera mengimpor jagung. Pasalnya, saat ini harga daging ayam dan telur ayam sedang melonjak akibat naiknya harga pakan ternak yang berbahan baku jagung.

Kenaikan harga ayam dan telur cukup membebani masyarakat. Karena itu, Bulog perlu segera mengimpor jagung untuk menambah suplai ke pasar, sehingga harga pakan ternak bisa turun dan diikuti oleh daging ayam dan telur. Djarot pun menegaskan bahwa impor jagung yang dilakukannya tidak berorientasi untuk mencari laba.

“Penugasan ini bukan untuk cari untung, tapi untuk stabilisasi. Kita tahu harga jagung naik ke atas, diikuti naiknya harga ayam dan telur, ini membebani masyarakat,” ujar Djarot dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (21/1) lalu.

Saat ini belum memasuki musim panen jagung. Musim panen jagung baru dimulai pada bulan Maret-April. Untuk menurunkan harga pakan ternak saat ini, perlu gelontoran jagung impor. “Karena belum ada panen jagung, Bulog harus impor,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengungkapkan bahwa jagung yang diimpor Bulog akan diprioritaskan untuk peternak rakyat dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini tercekik oleh mahalnya jagung.

Jagung impor akan mulai masuk pada akhir Januari ini dan datang secara bertahap hingga mencapai 600 ribu ton pada akhir Maret 2016. “Prioritas penjualan jagung ke UKM dan peternak rakyat. Hari ini kita undang mereka untuk diskusi. Akhir bulan ini kapal yang membawa jagung mulai masuk secara bertahap sampai akhir Maret 600.000 ton,” tutupnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *