Polemik Rencana Ekspor Benih Lobster | Villagerspost.com

Polemik Rencana Ekspor Benih Lobster

Benih lobster (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk membuka ekspor benih lobster menimbulkan polemik. Terkait rencana membuka kembali ekspor benih lobster, Edhy beralasan, potensi pasarnya besar, khususnya di Vietnam. Menurut Edhy, benih lobster yang dijual harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia, yaitu mencapai Rp139 ribu per benih.

Rencana ini pun menuai protes dan juga dukungan. Protes paling gencar tentu saja datang dari Menteri KKP periode sebelumnya, Susi Pudjiastuti yang membuat kebijakan pelarangan benih lobster dengan alasan untuk menjaga keberlanjutan produksi lobster nasional. Susi mengatakan, berkurangnya jumlah lobster dari ribuan ton menjadi hanya puluhan ton per musim itu karena benihnya diperjualbelikan.

Menanggapi polemik ini, Edhy menegaskan, kebijakan membuka kembali ekspor benih lobster masih dibahas dan akan terus dimatangkan. Untuk itu, kata Edhy, pihak KKP saat ini tengah menghimpun berbagai masukan. “Semua opsi dibuka. Tentunya nanti akan diputuskan, akan diumumkan pada waktunya,” kata Edhy di Yogyakarta, Minggu (15/12).

Edhy menegaskan, polemik terkait rencana pembukaan kembali ekspor benih lobster akan dicarikan jalan tengah. Dia mengakui di lapangan faktanya banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari usaha menangkap lobster dewasa. Namun, kata dia, tak sedikit pula nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap benih lobster.

“Kita lihat jalan tengahnya seperti apa. Tidak boleh lingkungan rusak karena ambisi pribadi, tapi juga jangan demi alasan lingkungan saja pertumbuhan ekonomi kita tunda,” kata Edhy.

Dia mengaku, saat masih duduk di Komisi IV DPR, banyak mendapatkan banyak masukan dari para nelayan pengambil benih lobster. Para nelayan benih lobster ini mengadu ke Komisi IV, karena Susi Pudjiastuti, ketika itu melarang penangkapan benih lobster. “Mereka keberatan, mereka mau makan apa. Ini juga kita dengar kan. Keputusan itu diminta difasilitasi, sampai sekarang kan belum ada,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Menurut Edhy, selama ini langkah untuk menyetop ekspor benih lobster kenyataannya tak sepenuhnya mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih lobster.”Penyelundupan ada terus. Kalau anda mau lihat, itu skemanya ada semua. Aliran uang, ke mana, ke mana. Ada di data kita, tapi kan kita tidak mau memperlebar,” paparnya.

Terkait kelestarian populasi lobster, Edhy mengatakan, nantinya lobster yang dibudidayakan harus dikembalikan pembudidaya ke alam, yaitu antara 2,5 persen atau 5 persen. Sebelum mengembalikan ke habitatnya, menurut dia, lobster perlu dipastikan memiliki usia yang sudah kuat untuk bertahan di alam.

Pasalnya, benih lobster yang mampu bertahan dan tumbuh di alam, menurut dia, justru tidak lebih dari 1 persen. “Dari tidak pernah 1 persen kan sekarang ada 2,5 persen. Nah ini kita wajibkan seperti itu. Ini yang saya pikir ini adalah langkah-langkah mencari jalan tengah, mencari jalan keluar,” kata Edhy.

Rencana Edhy membuka kembali ekspor benih lobster, mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Saya kira bagus, kan benih itu kalau tidak diambil juga yang tumbuh yang hidup, kurang dari 1 persennya,” ujarnya.

Luhut menilai, rencana untuk mengekspor benih lobster juga menjadi solusi masih tingginya penyelundupan komoditas perikanan itu. Dia menambahkan berdasarkan studi yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, nantinya tidak semua benih lobster akan bisa diekspor demi menjaga keberlanjutannya di masa depan. “Sebagian tetap dilepaskan 5 persen atau berapa persen itu ke habitatnya. Supaya benihnya jangan hilang,” ujarnya.

Namun, tak sedikit pula yang meminta kebijakan ini dikaji masak-masak. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, apabila kebijakan ekspor benih lobster hanya memberikan nilai tambah bagi negara lain, lebih baik dibudidayakan dalam negeri.

“Saya berpikir Pak Edhi mencabut larangan itu tetapi dibudidayakan dalam negeri sehingga bagi pengambil benih lobster bisa menjadi pendapatan. Bagi negara dan pengusaha bisa menjadi nilai tambah dalam negeri,” ujar Herman

Politikus Partai Demokrat ini menilai, jika akhirnya keran ekspor benih lobster dibuka, maka harus dipastikan ada ketentuan yang ketat untuk mengendalikannya. “DPR tentu akan melakukan pembicaraan dengan Menteri KKP mengenai hal ini. Harus dikaji ulang dulu apakah ekspor dengan ketentuan yang lebih ketat, ini kan masih wacana,” kata Herman

“Kan ujung-ujungnya pengawasan. Dulu juga ada masalah, sekarang pun ada masalah. Nanti apa dengan ini enggak ada masalah? Ya ndak. Pasti ada masalah. Tapi masalahnya makin kecil, kalau pengawasannya lebih bagus dan jelas,” tambahnya.

Reaksi paling keras tentu saja datang dari Susi Pudjiastuti. Dia pun memaparkan latar belakang dibuatnya kebijakan pelarangan benih lobster. Susi bercerita, mulai mengetahui adanya praktik ekspor benih lobster sejak tahun 1995, dimana saat itu banyak bibit lobster ditangkap di kawasan perairan Lombok. Bisnis ekspor benih lobster ini kemudian mulai menyebar ke daerah lain tahun 2000-an.

Ekspor benih lobster ini ditengarai Susi menjadi penyebab turunnya ekspor lobster dewasa dari Indonesia. Sebelum 2.000 Indonesia ekspor banyak ribuan ton Lobster rebus dalam bentyuk fresh frozen ke Jepang. Setelah 2.000 banyak jual Lobster hidup ke Hong Kong.

“Harga Lobster terus naik karena jumlah lobster jauh turun. Pasar Jepang kalah, harga lobster hidup makin mahal. Pengambilan bibit besar-besaran menyebar di wilaya selatan Jawa dan barat Sumatera,” kata Susi melalui Twitter-nya @susipudjiastuti, Sabtu (14/12).

Susi menerangkan, jika sebelumnya tiap musim lobster selama empat bulanan, nelayan bisa dapat ratusan juta, namun saat, hanya puluhan ribu saja yang bisa dikantongi nelayan. “Sebelum masuk KKP saya tidak tahu, berkurangnya jumlah lobster dari ribuan ton menjadi hanya puluhan ton per musim itu karenn bibit-bibitnya diambil. Saya pikir karena nelayan ambil ukuran juga makin kecil. Awal tahun 90 an lobster kecil tidak laku. Makin ke sini semua dibeli, akhirnya semua diambil,” jelas Susi.

Terkait alasan Edhy soal harga benih lobster yang mahal di Vietnam, Susi mempertanyakan kenapa Indonesia harus memikirkan petambak lobster Vietnam “Sehingga kita harus ekspor bibit lobster ke Vietnam? Terlalu bodohkah saya untuk mengertikah maksud yang dibicarakan” tegas Susi.

Susi mengatakan, lobster tidak perlu ditambak, yang diperlukan adalah mengatur dan menjaga ukuran tangkapnya. Karena, Susi melihat lobster di alam besar lebih cepat dan beranak pinak terus menerus berkelanjutan. “Akhirnya lobster akan terus ada dan banyak untuk kesejahteraan nelayan-nelayan penangkap,” kata Susi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *