Poros Maritim Gagal, Poros Bahari Jawabannya

Nelayan menangkap ikan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Visi Poros Maritim Jokowi-JK dinilai gagal lantaran hanya sekadar menjadi menjadi komoditas bisnis dan orientasi pembangunan hanya fokus pada pembangunan semata. Akibatnya, janji untuk tidak lagi memunggungi bahkan berjaya di laut semakin tidak tentu arah. Gagalnya Poros Maritim dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir disinyalir kesalahan konsep negara dalam mengelola laut dan melihat laut dari sudut maritim atau perdagangan semata.

Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, dalam konsep Poros Maritim, laut semata-mata dilihat sebagai komoditas ekonomi yang berdampak pada eksplorasi dan eksploitasi. “Padahal dasar dari seluruh ruang gerak kehidupan manusia mestilah pada aras kebudayaan. Kebudayaan menjadi tonggak dari seluruh konsep hidup hajat hidup khalayak rakyat. Jika demikian maka laut sesungguhnya mesti pertama-pertama dibangun atas dasar bahari,” kata Marthin, dalam acara diskusi bertajuk “Poros Bahari: melindungi Nelayan dan menjaga Kepulauan” di Cikini, Jakarta, Kamis (13/4).

Dengan demikian, kata Marthin, Poros Bahari akan menjadi jawaban atas kegagalan konsep Poros Maritim. Selama ini dengan konsep Poros Maritim, negara memang telah melakukan berbagai upaya perlindungan, semisal dengan menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

“Namun UU itu gagal memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir, yaitu nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir. Itu ditandai dengan konflik ruang kelola laut dan pesisir yang semakin marak,” ujar Marthin.

Kemudian, kegagalan itu juga tampak pada peraturan yang membatasi nelayan dengan alasan kelestarian lingkungan namun tak dibarengi dengan solusi. Terbitnya Peraturan Menteri KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) menjadi contohnya.

Marthin mengatakan, terbitnya aturan itu memberikan dampak bagi masyarakat pesisir. Terbitnya aturan pelarangan itu belum disertai dengan solusi yang komprehensif. “Kebijakan pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak dibarengi dengan solusi yang pasti dari Pemerintah,” katanya.

Berbagai alat tangkap yang sebelumnya dapat digunakan menjadi terlarang seperti arad, bondes, garuk, dan gernplo, termasuk cantrang. Namun pemerintah terkesan gagap data dengan menistakan sejumlah mayoritas nelayan kecil yang menggunakan alat-alat yang dinyatakan terlarang hingga mencapai 6.933 unit kapal. “Namun mereka baru mendata untuk melakukan alih alat tangkap hanya mencapai 525 unit,” tegas Marthin.

Sementara itu, Yahya Zakaria dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, visi pemerintah yang “bisnis sentris” dalam pengelolaan kawasan pesisir telah menyebabkan terjadinya konflik agraria di wilayah pesisir. “Berangkat dari pengakuan anggota yang tinggal di pesisir, para nelayan dan petani telah mengalami perampasan tanah atas nama pariwisata, konservasi dan sebagainya. Bentuk perampasan beragam dan berkembang dari hari ke hari,” ujarnya.

Konflik agraria di pesisir dan pesisir, kata Yahya, dapat berupa reklamasi, tanah timbul, proyek pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik, pariwisata, konservasi dan sebagainya. “Perampasan bentuk lain adalah kerusakan lingkungan yang dibiarkan sehingga nelayan kehilangan wilayah tangkap. Juga mass tourism yang monopolistik yang menimbulkan perampasan, kehilangan sumber agraria pesisir dan kriminalisasi terhadap nelayan yang mempertahankan haknya,” terang Yahya.

Padahal, sebagaimana pengaturan agraria di kawasan daratan, pengelolaan agraria di kawasan pesisir dan laut juga mengacu pada UU Pokok Agraria tahun 1960. Di situ, kata Yahya, ditetapkan, kawasan pesisir dan laut memiliki fungsi sosial, nasionalisme, prinsip pengusahaan dan pengelolaan secara kolektif, serta anti monopoli.|Pesisir dan seluruh wilayah perairan adalah domain publik dan tidak boleh dikomersialisasi, UU PA mengamanatkan pengolaan pesisir harus dilakukan secara kolektif,” tegasnya.

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, sepanjang tahun 2016 telah terjadi 16 kasus reklamasi, 17 kasus privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil, 18 kasus pertambangan di wilayah pesisir dan terusirnya 107,361 kepala keluarga nelayan dari ruang hidupnya akibat reklamasi. Susan Herawati, dari KIARA menegaskan, upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya tidak hanya dibatasi pada asuransi nelayan.

“Hadirnya negara dalam melindungi dan memberdayakan perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama, bukan merampas ruang hidup mereka melalui proyek reklamasi, privatisasi, konservasi serta penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Implementasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, ternyata belum mampu melindungi nelayan dan masyarakat pesisir dari praktik perampasan tanah (land grabbing). Atas nama pariwisata dan konservasi, tanah-air yang seharusnya diprioritaskan bagi nelayan dan masyarakat pesisir dimonopoli oleh segelintir pihak, baik pengusaha maupun pemerintah.

Dampaknya banyak masyarakat harus kehilangan sumber pendapatannya, bahkan menjadi korban kriminalisasi. Seperti Penetapan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai kawasan konservasi oleh pemerintah di Banten, justru tidak memberi dampak positif bagi nelayan dan masyarakat pesisir. “Begitupun pariwisata, melalui pengelolaan yang monopolistik, kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir tak terakomodir,” terang Susan.

Guna mendorong penyelesaian konflik yang berkeadilan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir, maka lokasi-lokasi yang selama ini terlibat konflik harus didorong menjadi prioritas dalam implementasi reforma agraria. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Perpres 45/2016, reforma agraria berupa redistribusi tanah 9 juta hektare juga akan menyasar tanah-tanah di pesisir dan pulau kecil.

“Nantinya, penguatan dan penegasan hak masyarakat dilakukan melalui penetapan desa-desa pesisir dan pulau kecil dan disesuaikan dengan karakter fungsi ekosistemnya,” ujar Susan.

Sementara itu, Arieska Kurniawaty dari Solidaritas Perempuan menegaskan kegagalan pemerintah dalam melindungi nelayan semakin nyata karena hingga hari ini belum ada pengakuan politik terhadap posisi dan peran perempuan nelayan. Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, posisi perempuan masih dilekatkan pada Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

“Artinya menihilkan peran perempuan di sektor perikanan yang sangat signifikan. Tidak adanya pengakuan dalam regulasi nasional ini diperparah dengan tidak adanya upaya afirmasi dalam kebijakan teknis,” pungkas Arieska.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *