Prahara Penutupan Pabrik Gula

Jakarta, Villagerspost.com – Rencana pemerintah untuk menutup beberapa pabruk gula di Jawa dengan alasan demi efisiensi dan menurunkan harga gula nasional, terus mendapatkan kritik. Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, persoalan utama pabrik inefisiensi pabrik gula sebenarnya bisa diatasi andai saja pemerintah mau membantu kesulitan yang dialami pabrik gula dan petani.

Bambang mengatakan, persoalan utama pabrik gula yang akan ditutup yang ada di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X adalah karena kekurangan pasokan bahan baku. Minimnya bahan baku ini diperebutkan oleh beberapa PG, yang berimbas pada kerugian. “Karena itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan terutama dari Kementerian Pertanian (Kementan), agar produksi gula menjadi lebih baik sehingga tidak berdampak pada penutupan pabrik,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (23/1).

Politisi F-Gerindra itu menilai pemerintah seharusnya bisa memberi kebijakan misalnya dengan cara menganjurkan kepada para petani untuk menanam tebu di lahan pertanian padi. “Tidak usah banyak-banyak, ambil sebagian kecil kira-kira 5 persen saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan PG ini,” saran Bambang.

Ia mengaku optimis, sebenarnya dari sejumlah PG yang terancam ditutup tersebut masih menguntungkan dan memiliki multiplier effect yang berdampak terhadap perekonomian nasional di sekitar wilayah Jawa Timur. Pasalnya, sebagian masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada PG ini, dan berharap agar PG ini tetap beroperasi.

Apalagi, tambah politisi asal dapil Jawa Timur itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia masih mumpuni. Sehingga jika diberdayakan dengan sebaik mungkin dan diimbangi dengan persediaan bahan baku yang cukup, bukan tidak mungkin nilai keuntungan yang didapat akan jauh lebih tinggi.

“Oleh karena itu, hal inilah yang harus dipertimbangkan kembali oleh Kementan maupun Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberdayakan kembali PG ini dengan sebaik mungkin,” usul Bambang.

Sementara terkait izin Pemerintah yang baru saja mengeluarkan izin impor gula mentah atau raw sugar, Bambang berpendapat hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Mengingat Indonesia pernah menjadi negara pengekspor gula terbesar nomor dua di dunia setelah Kuba.

Apalagi Indonesia memiliki lahan pertanian mencapai 14 juta hektare, jauh lebih luas dari lahan pertanian Thailand yang hanya 900 ribu hektare. “Tetapi sangat disayangkan lahan tebu yang kita miliki hanya berkisar 390 ribu hektare. Seharusnya ini bisa diberdayakan dengan cara mengurangi sedikit lahan pertanian padi yang sudah surplus dengan memaksimalkan lahan tebu sehingga impor gula tidak perlu dilakukan,” ujarnya.

Bambang pun mengimbau kepada Kementan agar bisa meregulasi komoditi yang ditanam oleh petani dengan baik, sehingga swasembada gula diharapkan bisa tercapai.

Seperti dikiketahu, pada Jumat (20/1) kemarin, Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR meninjau Pabrik Gula (PG) Watoetoelis dan PG Toelangan di Kabupaten Sidoarjo. Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan, kedatangan Komisi VI tersebut bertujuan untuk mengkaji ulang kebijakan Pemerintah terkait penutupan PG yang berada di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X itu.

“Setelah adanya rencana penutupan tersebut, keresahan dari masyarakat mulai bermunculan. Tentu kita sebagai wakil rakyat tidak bisa diam, kita harus kaji betul apakah ini kebijakan yang tepat, benar, dan akan mencapai swasembada gula yang berdampak pada kesejahteraan petani serta terjangkaunya harga gula, atau malah sebaliknya,” ungkap Hekal

Politisi F-Gerindra itu berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang secara matang oleh Pemerintah, dengan melihat berbagai aspek seperti, kepentingan nasional terhadap gula, kesejahteraan para petani, hingga persediaan bahan baku dan lahan.

“Kita mau tahu apakah ini merupakan kebijakan yang tepat. Kalaupun tepat apakah tepat dilaksanakan hari ini atau masih bisa tepat tahun depan. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatifnya, sehingga target swasembada pangan untuk kesejahteraan petani dan harga gula yang terjangkau itu bisa tercapai,” ujar Hekal.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan pihaknya ingin memastikan kondisi pabrik secara real dengan harapan bahan baku yang diperlukan tersedia sehingga nantinya masih memungkinkan untuk direvitalisasi.

“Maka dari itu Komisi VI ingin meminta kejelasan serta mengumpulkan data-data yang masih diperlukan untuk secepatnya dilakukan pembahasan, sehingga dapat menentukan dukungan politik ataupun tindakan selanjutnya terkait rencana ini dan menemukan hasil terbaik untuk semua pihak,” jelasnya.