Prioritaskan Pembahasan RUU Perlindungan Nelayan

Nelayan mengangkut hasil tangkapan. Pemerintah didesak priotitaskan pembahasan RUU Perlindungan Nelayan (dok. kiara)
Nelayan mengangkut hasil tangkapan. Pemerintah didesak priotitaskan pembahasan RUU Perlindungan Nelayan (dok. kiara)

 

 
Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo didesak untuk menyegerakan pembahasan dan memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai prioritas legislasi bersama dengan DPR-RI di tahun 2015. Terlebih sudah ada draf versi DPR-RI.

Desakan ini disampaikan oleh masyarakat pesisir lintas profesi (nelayan tradisional, pembudidaya ikan, dan petambak garam), anggota DPRD dan unsur pemerintahan tingkat desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Permintaan agar pemerintah dan DPR memprioritaskan pembahasan RUU ini mengemuka dalam diskusi Kampung Nelayan bertajuk “Menantikan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam” di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (29/9).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Serikat Nelayan Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cirebon Hj. Yuningsih mengingatkan DPR agar pembahasan RUU Perlindungan Nelayan tersebut berjalan terbuka.

“Kami meminta kepada DPR-RI dan Pemerintah Pusat untuk menyegerakan pembahasan RUU agar bisa disahkan pada tahun 2015. Agar prosesnya lebih terbuka, kami meminta draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bisa diakses secara luas oleh masyarakat dan pemerintah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dengan partisipasi ini, diharapkan RUU ini mengakomodasi kondisi dan situasi di daerah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (29/9).

Sementara itu, Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon Ribut Bachtiar, juga mendesak Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di tahun 2015.

“Sudah terlampau lama masyarakat pesisir lintas profesi tidak mendapatkan skema perllindungan dan pemberdayaan dari Negara. Dengan adanya draf dari DPR-RI, tinggal selangkah lagi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menyegerakannya,” ujarnya.

Ir. H. Ali Effendi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon memiliki harapan yang sama dengan masyarakat pesisir lintas profesi. “RUU ini harus memberikan kepastian kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, khususnya terkait dengan harga produk yang dihasilkan, seperti ikan, udang, dan garam. Dengan kepastian harga, maka nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam akan termotivasi untuk memproduksi pangan khas pesisir tersebut,” ujarnya.

Di dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim  mengatakan, RUU tersebut merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengeliminasi tumpang-tindihnya kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. RUU itu juga merupakan instrumen untuk membenahi kebijakan sektoral lainnya yang mengancam hajat hidup masyarakat pesisir lintas profesi, seperti perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dan lahan budidaya/tambak garam dan lain lain.

“Sisa waktu 3 bulan di tahun 2015 harus sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, khususnya kewajiban Negara melindungi dan memberdayakan perempuan nelayan,” pungkas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *