Produk Ikan Indonesia Dilarang ke China Akibat Covid, Ini Tanggapan KKP

Produk perikanan Indonesia (dok. wwf indonesia)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah China mengumumkan akan menghentikan untuk sementara impor produk laut Indonesia. Pelarangan itu dikeluarkan setelah pihak China mengklaim telah menemukan partikel virus corona pada kemasan produk seafood asal Indonesia. Produk seafood tersebut dikatakan berasal dari perusahaan yang berbasis di Sumatera Utara, PT Putri Indah.

“Otoritas China telah menyelidiki daging impor, makanan laut, kemasan, dan wadah sebagai sumber potensial Covid-19 sejak Juni setelah berulang kali menemukan jejak patogen. Namun, hanya enam dari sekitar 500.000 sampel yang dinyatakan positif virus corona,” demikian diumumkan pihak Bea Cukai China seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (19/9).

Terkait pelarangan tersebut, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui telah mendapatkan notifikasi dari General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) pada 18 September 2020. Atas notifikasi tersebut, KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Perikanan (BKIPM) telah melakukan beberapa langkah antisipasi.

Pertama, pihak KKP melakukan komunikasi dengan Atase Perdagangan RI di Beijing. “Berdasarkan surat GACC maka ekspor PT PI dihentikan sementara ke China selama 7 hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020. Atas kasus tersebut, maka KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Health Certificate (HC) dengan menerbitkan Internal Suspend terhadap PT PI dan saat ini sedang dalam proses investigasi,” ujar pihak Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Sabtu (19/9).

Sejak Tahun 2020 pihak GACC telah melakukan pengawasan dengan mengambil 500.000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke China. Hasilnya, telah ditemukan 6 sampel yang terkontaminasi Covid 19, dimana salah satu dari 6 sampel tersebut adalah ikan beku layur berasal dari Indonesia.

“Perlu ditekankan bahwa temuan tersebut terdapat pada kemasan terluar, bukan di dalam ikan. Otoritas China hanya akan menangguhkan impor produk perikanan dari PT PI selama seminggu mulai 18 September 2020,” jelas pihak KKP.

“Kegiatan ekspor perikanan, termasuk ke China tetap berjalan seperti biasanya kecuali untuk 1 perusahaan yang ditangguhkan selama sepekan ke depan,” tegas pernyataan tersebut.

KKP menegaskan, keamanan dan mutu produk perikanan, baik yang diekspor maupun di pasar domestik merupakan prioritas KKP. Langkah-langkah untuk menjamin ini di antaranya:

Pertama, pada bulan Maret 2020, BKIPM meningkatkan kewaspadaan dengan menyampaikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 kepada Unit Pelaksana Teknis BKIPM dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk mematuhi protocol COVID-19 sesuai standar WHO.

Kedua, BKIPM menerbitkan surat kepada UPI Nomor : 760/BKIPM.3/TU-210/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 Dalam Kegiatan Produksi.

Ketiga, pada tanggal 23 Juni 2020, BKIPM telah menerbitkan surat Nomor : 1214/BKIPM.3/TU-210/VI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Tatanan Baru kepada UPT BKIPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam masa pandemi COVID-19.

Keempat, pada bulan Juli 2020, BKIPM menggelar sosialisasi melalui pertemuan virtual dan webinar dengan menghadirkan pakar dan akademisi serta instansi terkait Remote Inspection pada industri perikanan.

Pihak KKP juga menegaskan, pada Juli 2020, GACC telah melakukan pertemuan virtual dengan BKIPM membahas COVID-19 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Diantaraanya, pihak GACC dan BKIPM berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor ke China.

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka UPI dikenakan Internal Suspend, dan dilakukan investigasi untuk menemukan akar permasalahan kasus tersebut,” ujar pihak KKP.

Hal ini mengacu pada SOP Penanganan Kasus yang telah dituangkan dalam MRA kedua belah pihak. Pencabutan Internal Suspend apabila telah memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SJMKHP). Pihak GACC dan BKIPM akan saling menginformasikan apabila terjadi paparan/suspect COVID-19 di UPI.

“Kami tekankan bahwa yang dilarang ekspor hanyalah PT PI sedangkan yang lainnya tetap bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa,” pungkas pihak KKP.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menegaskan, ekspor komoditas perikanan ke China masih terus berjalan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta eksportir tidak khawatir dengan adanya kabar larangan.

“Kami dapat laporan, Bea Cukai China menemukan kontaminasi Covid-19 di kemasan luar sampel produk ikan layur beku dari Indonesia. Tapi, itu hanya dari salah satu perusahaan Indonesia saja, jadi tidak semuanya,” ujar Yugi, dalam siaran persnya, Sabtu (19/9).

Yugi menegaskan, ekspor produk perikanan ke China masih bisa dilakukan. Pemerintah China hanya menangguhkan impor produk perikanan dari perusahaan tersebut selama seminggu, mulai 18 September 2020. KBRI Beijing sudah berkomunikasi dengan otoritas terkait di China untuk meminta klarifikasi detail yang jelas mengenai persoalan tersebut.

“Kami pun di Kadin saling berkomunikasi dengan KBRI. Jadi, memang pelarangan itu sifatnya sementara dan hanya untuk satu perusahaan itu saja,” kata Yugi.

Yugi menambahkan, keputusan untuk larangan sementara hanya bagi perusahaan tersebut sebagai kesepakatan Indonesia dengan China. “Hanya untuk satu perusahaan itu saja. Badan Karantina KKP sudah melakukan suspen, ini kesepakatan kita dengan China,” katanya.

Dia menyampaikan, selain dengan KBRI pihaknya juga telah berkomunikasi dengan KKP agar menyelesaian persoalan ini secara bilateral. “Sekarang kan era keterbukaan dan kita lakukan transparansi. Yang pasti semua sudah dilakukan dengan prosedur dan protokol yang berlaku,” kata dia.

Yugi menegaskan, keamanan produk perikanan yang diekspor memang perlu lebih diperhatikan secara baik. Namun, pihaknya juga berharap agar kebijakan ini tidak menjadi hambatan teknis pada ekspor perikanan Indonesia.

“Selain para eksportir kita diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keamanan produk ekspor, kita juga meminta agar otoritas pemerintah Indonesia terkait dapat membantu eksportir untuk dapat menjamin ekspor produk perikanan Indonesia dengan memperhatikan juga protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 untuk produk-produk ekspor,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *