Protes UU Cipta Kerja, KIARA Tolak Undangan Jokowi Bahas Reforma Agraria

Aktivis yang tergabung dalam AMUK Bahari, membacakan sikap penolakan atas Renperda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kalimantan Timur yang dinilai akan meminggirkan nelayan dan masyarakat pesisir (dok. amuk bahari)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menolak undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir di Istana Negara, hari ini, Senin (23/11), untuk membahas masalah reforma agraria. KIARA menilai, pembahasan reforma agraria yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengundang para pegiat organisasi masyarakat sipil bukanlah sesuatu yang krusial dilakukan, apalagi setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pasalnya, UU tersebut secara substansi tidak sejalan dengan semangat reforma agraria, dalam arti masyarakat harus berdaulat di atas tanah dan airnya, mulai dari tata kuasa, tata kelola, tata guna, dan tata konsumsinya,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com.

Susan menegaskan, UU Cipta Kerja, bahkan bertentangan dengan semangat keadilan untuk mengelola sumber daya alam, sebagaimana yang dimandatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 33. “Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, nelayan kecil, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir pulau kecil harus selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah,” tegas Susan.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2020) mencatat, proyek reklamasi pesisir di Indonesia telah tersebar di lebih dari 40 kawasan. Dengan total kawasan seluas 79.348,9 hektare, proyek reklamasi telah memberikan dampak buruk bagi 747.363 keluarga nelayan di Indonesia. Pendapatan mereka terancam hilang akibat rusaknya ekosistem pesisir dan hilangnya hasil tangkapan ikan.

“Di beberapa tempat, nelayan yang menolak proyek reklamasi dan proyek lain yang menyertainya seperti proyek tambang pasir, ditangkap oleh pihak kepolisian,” papar Susan.

Proyek reklamasi, khususnya di Jakarta, semakin mendapatkan legitimasinya setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) pada tanggal 13 April 2020. Pasal 81 Perpres 60/2020 melegalkan kawasan Teluk Jakarta untuk pembangunan proyek reklamasi, khususnya Pulau C, D, G, dan N. Pulau-pulau ini akan dijadikan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, pendukung pusat pembangkit tenaga listrik, dan kawasan pariwisata.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, selama Presiden Jokowi memimpin Indonesia, jumlah proyek pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebijakan nasional yang digawangi Presiden Jokowi terus mendorong ekstraksi dan eksploitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada 2019 mencatat sebanyak 1895 Izin Usaha Pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, nelayan kehilangan ruang hidup dan konflik tidak dapat dihindari.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong percepatan industri pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Contoh yang dapat disebut dalam hal ini adalah praktik perampasan tanah di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, NTB, untuk kepentingan industri pariwisata, menjadi bukti bahwa kebijakan Presiden selama tidak sedang menjalankan reforma agraria, khususnya di kawasan pesisir.

Susan mengatakan, reforma agraria selama ini hanya dilakukan dengan cara membagi-bagikan sertifikat tanah, tanpa menyentuh akar persoalan selama ini, yaitu penguasaan tanah dan kawasan pesisir di Indonesia. “Padahal reforma agraria yang sebenarnya tidak hanya menjamin nelayan dan masyarakat pesisir terbatas hanya pada kepemilikan lahan atau tanah saja namun lebih kepada kepemilikan mereka atas ruang penghidupan di wilayah, baik itu tanah, air, dan udara,” ujarnya.

Karena itu, kata Susan, sudah seharusnya negara menjalankan reforma agraria yang selaras dengan hak konstitusional nelayan maupun masyarakat pesisir seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3 Tahun 2010. Melalui Putusan MK No.3 Tahun 2010 ini, negara berkewajiban untuk menjamin hak konstitusional nelayan tradisional, yaitu hak untuk melintas (akses), hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional, dan hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih.

Karenanya, selain menolak hadir ke Istana Negara, KIARA juga mendesak Jokowi untuk mencabut UU Cipta Kerja yang bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, sebagaimana yang dimandatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. KIARA juga mendesak Jokowi untuk mengevaluasi seluruh proyek di kawasan pesisir dan pulau kecil yang terbukti merusak masa depan laut Indonesia serta merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang selama ini telah terbukti menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.

“Mendesak Presiden untuk segera mengimplementasikan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *