PT Pranaindah Gemilang Dihukum Ganti Rugi Karhutla Rp238 Miliar | Villagerspost.com

PT Pranaindah Gemilang Dihukum Ganti Rugi Karhutla Rp238 Miliar

Sidang putusan gugatan KLHK terhadap PT PG di PN Jaksel (dok. klhk)

Jakarta, Villagerspost.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT Pranaindah Gemilang (PG). Dalam putusannya Selasa (28/7), Majelis Hakim PN Jaksel mengabulkan gugatan KLHK agar PT PG membayar ganti rugi sebesar Rp238 miliar.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, PT PG terbukti telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 600 ha yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut di areal PT PG, di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Hariyadi, SH, MH, Hakim Anggota Suswanti, SH,MH, dan Ahmad Suhel, SH, MH, dalam putusannya menyatakan perbuatan PT PG telah melawan hukum dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atas terjadinya kebakaran lahan gambut seluas 600 ha di areal PT PG. Selain menghukum membayar kerugian lingkungan hidup, Majelis Hakim PN Jaksel juga menghukum PT PG untul tidak melakukan kegiatan apa pun dalam lahan gambut PT PG.

Majelis hakim juga menghukum perusahaan tersebut membayar bunga denda sebesar 6% per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup dan membayar biaya perkara sebesar Rp5,5 juta. Majelis Hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri pihak PT PG, dengan pertimbangan hukum PT PG telah dipanggil secara patur namun tidak hadir (putusan verstek).

Putusan tersebut diapresiasi oleh pihak KLHK. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Rido Sani mengatakan, penindakan atas pelaku pembakar hutan/lahan merupakan komitmen KLHK. “Kami sangat serius karena pembakaran hutan/lahan adalah kejahatan yang berdampak luar biasa,” kata pria yang akrab disapa Roy, itu dalam siaran pers yang diterima Villagespost.com, Rabu (29/7).

Roy memaparkan, kabut asap yang ditimbulkan membahayakan kesehatan, seringkali berlangsung cukup lama. Satwa liar dan kehati (kekayaan hayati-red) yang ada banyak yang terganggu bahkan mati. “Ekosistem gambut rusak karena terbakar tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula. Kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan sangat besar,” tegas Roy.

“Karena itu, kata dia, tidak ada pilihan lain, hukuman harus dijatuhkan seberat-beratnya, baik sanksi administratif, pidana maupun perdata, agar memberikan efek jera,” tambahnya.

Roy mengapresiasi majelis hakim yang memeriksa perkara, serta kinerja para ahli dan jaksa pengacara negara yang telah membantu KLHK dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami melihat putusan PN Jakarta Selatan telah menerapkan prinsip in dubio pro natura, prinsip kehati-¬≠hatian serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak,” jelasnya.

Selain menggugat PT PG, KLHK saat ini menggugat lima perusahaan perkebunan yang diduga telah membakar lahan di areal perkebunannya. “Saat ini lima perusahaan itu masih dalam proses persidangan,” ungkap Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK Jasmin Ragil Utomo.

Lima perusahaan perkebunan itu adalah PT Sari Asri Rejeki Indonesia di PN Negeri Jakarta Barat, PT Rambang Agro Jaya di PN Jakarta Pusat, PT Asia Palem Lestari di PN Jakarta Utara, PT Sumber Sawit Sejahtera di PN Jakarta Pusat dan PT Putra Lirik Domas di PN Jakarta Utara.

“Jadi total perusahaan yang digugat KLHK terkait dengan pembakaran hutan dan lahan sebanyak 19 perusahaan. 9 diantaranya telah berkeputusan tetap (in kracht van gewisdje),” tambah Jasmin Ragil.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *