Punya Potensi Besar, Kelapa Bisa Jadi Komoditas Ekspor

Tanaman kelapa hasil budidaya di perkebunan rakyat (dok. disbunhut.bengkaliskab.go.id)
Tanaman kelapa hasil budidaya di perkebunan rakyat (dok. disbunhut.bengkaliskab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra mengatakan, produksi kelapa di Indonesia belum dioptimalkan dengan baik. Saat ini produktivitas tanaman kelapa masih rendah sehingga potensi besar kelapa masih belum bisa didongkrak menjadi komoditas ekspor.

Hal ini, kata dia, merupakan sebuah ironi karena Indonesia memiliki luas lahan perkebunan dan produksi kelapa terbesar di dunia. “Padahal kalau kita pelajari dengan baik, kelapa ini bisa menjadi komoditas ekspor. Dan bagian-bagian dari kelapa bisa diolah, bisa dikembangkan menjadi komoditi yang laku di pasar internasional. Saya sudah mempraktekannya dari zaman kuliah dulu sampai sekarang,” dalam seminar bertema ‘Selamatkan Kelapa Indonesia’ di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

(Baca juga: Gula Kelapa Organik Senilai Rp10 Miliar Diborong Jerman)

Politisi Partai Golkar itu juga yakin, jika potensi kelapa yang besar ini dapat dikelola dengan baik, maka lapangan kerja dan devisa negara juga akan bertambah. “Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” ujarnya.

Hanya saja, Eka juga memahami masih ada beberapa permasalahan sehingga pengembangan potensi kelapa ini menjadi terhambat. Salah satunya adalah masalah harga. Ia mencatat, harga komoditas kelapa di negara tetangga bisa mencapai Rp3000-Rp4000 per kilogram. Sementara di Indonesia hanya sekitar Rp1500-Rp2000 per kilogram.

“Kita belum mengembangkan industri yang mengolah kelapa, sehingga sebagian besar kelapa ini dijadikan konsumsi. Padahal negara lain, seperti Malaysia, Thailand, sudah mengolah kelapa menjadi komoditas industri, sehingga harga lebih mahal. Ini yang menyebabkan petani atau pengusaha kelapa lokal, lebih tertarik menjual kelapa ke luar negeri,” papar Eka.

Mengingat besarnya potensi kelapa ini, Eka menyarankan kepada Pemerintah untuk, misalnya, membentuk badan pengelolaan kelapa. Pasalnya, di beberapa negara bahkan sudah memiliki menteri khusus yang menangani kelapa. “Mau tidak mau tanggung jawab kita adalah bagaimana membuka pengelolaan kelapa ini menjadi komoditas ekspor, sehingga permintaan kelapa untuk menjadi komoditas ekspor dapat terpenuhi,” ujar politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Pada kesempatan yang sama Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengungkapkan beberapa permasalahan di kebun kelapa. Diantaranya adalah serangan hama, kebun kelapa tua, hingga rusaknya trio tata air yaitu tanggul, saluran dan pintu klep). Alternatif penanganan masalah tentunya dengan pengendalian hama terpadu, peremajaan kebun kelapa, dan pembangunan dan rehabilitasi trio tata air.

Wardan juga mencatat, dari tahun 2005-2015 Indonesia baru meremajakan 7.260 hektar kebun kelapa, dari total lebih dari 100 ribu hektar kebun kelapa tua. Selain itu, Wardan juga meminta pemerintah mengatur tata niaga kelapa agar harga kelapa cenderung stabil. “Harga kelapa juga sangat tidak stabil, mudah naik turun. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian,” kata Wardan. (*)

Ikuti informasi terkait produk kelapa >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *