Putusan Kasus Privatisasi Air Jakarta Kembali Tertunda

Aksi menolak swastanisasi air (dok. kruha.org)
Aksi menolak swastanisasi air (dok. kruha.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Putusan kasus gugatan warga negara terhadap privatisasi air Jakarta yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) kembali ditunda. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin Hakim Ketua  Iim Nurohim, S.H., beralasan, penundaan dilakukan karena belum lengkapnya dokumen elektronik proses persidangan dari pihak tergugat. Selain itu, jalannya proses persidangan menunjukkan belum tercapainya proses perdamaian.

Berbeda dengan situasi penundaan sebulan sebelumnya, kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta yang pada 10 Februari 2015 lalu meminta penundaan untuk mengupayakan perdamaian dengan para pihak, dalam persidangan yang berlangsung Selasa (10/3) kemarin, justru menyatakan sikap sebaliknya. Kuasa hukum Pemprov DKI kali ini menyampaikan arahan staf khusus Gubernur agar gugatan yang dilayangkan oleh KMMSAJ diputus oleh Hakim.

KMMSAJ sendiri adalah gabungan dari beberapa organisasi diantaranya, Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHa), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Solidaritas Perempuan dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Kuasa hukum pihak koalisi, Arif Maulana dari LBH Jakarta mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk berdamai. “Asalkan dikuatkan dalam putusan dan tanpa pencabutan gugatan sesuai dengan hasil pertemuan membahas perdamaian dengan Gubernur,” kata Arif dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (11/3).

Sidang gugatan itu sendiri memang dibuka dengan pertanyaan hakim mengenai hasil dari proses perdamaian yang diupayakan oleh Pemprov DKI, selaku Tergugat V dan PAM Jaya selaku Tergugat VII dengan pihak KMMSAJ selaku penggugat. Dalam kesempatan itulah Arif menegaskan kesiapan penggugat untuk berdamai.

“Dalam pertemuan dengan Gubernur dan PAM Jaya juga sudah tercapai kesepakatan. PAM Jaya sudah mengusulkan draf perdamaian dan menyatakan bahwa mengadakan pertemuan dengan Para Tergugat di mana para tergugat lainnya pada prinsipnya juga sepakat untuk berdamai. Pihak Penggugat juga sudah menanggapi draf tersebut dengan mengusulkan draf perdamaian berdasarkan poin-poin yang disepakati bersama Gubernur dan PAM Jaya, namun belum mendapatkan tanggapan lagi,” tegas Arif.

Hanya saja, kemudian tiba-tiba pada pertemuan terakhir Jumat lalu, pihak Pemprov dan PAM Jaya mengubah usulannya dan proses berujung deadlock. Terkait hal itu, kuasa hukum Pemprov DKI yang diwakili Haratua Purba, juga menjelaskan bahwa pada pertemuan terakhir Jumat (6/3) lalu tidak tercapai kata sepakat dan harus ditentukan hari itu juga. “Jadi arahan terakhir ke kami, kebetulan tadi pagi juga, dari staf ahli Gubernur, tolong disampaikan agar diputus saja di pengadilan,” kata Haratua.

Nur Hidayah dari Solidaritas Perempuan Jabotabek, selaku salah satu penggugat, kemudian menambahkan, pokok buntunya kesepakatan damai adalah poin yang meminta penggugat mencabut gugatannya. “Yang anehnya juga, mereka meminta kepada kita untuk mencabut gugatan. Kami dari Penggugat, tidak mau mencabut gugatan, seperti itu,” tegasnya.

Permintaan inilah yang ditolak keras pihak KMMSAJ. Arif menyatakan, proses perdamaian baru akan terwujud jika tawarannya berupa materi gugatan sidang. Pihak penggugat bakal mencabut gugatannya jika Pemprov DKI bersedia membatalkan kontrak dengan PT Palyja dan PT Aetra sebagai pengelola air di Ibu Kota. “Karena akar persoalan kontrak itu,” kata Arif.

Dia meyakini dalil gugatan soal kontrak itu juga disetujui oleh majelis hakim. Arif menilai, rentang waktu yang diberikan hakim untuk berdamai juga secara tersirat menyatakan bahwa kontrak Pemprov DKI dengan dua operator itu salah.

Tawaran dari pemerintah sebelumnya berupa pengalihan pengelolaan kepada BUMD juga memperkuat penilaian tersebut. “Intinya kami minta kontrak diputus, karena kalau lanjut hingga 2022 pemerintah akan rugi sampai Rp18 triliun,” tegasnya.

Majelis Hakim memang masih berupaya untuk mendorong terjadinya perdamaian, namun menyerahkan kepada para pihak. Kemudian menjelaskan bahwa putusan belum selesai hari itu juga, karena ada hambatan kurangnya soft copy beberapa berkas dari Tergugat I, II, III, dan IV, sehingga meminta perpanjangan waktu untuk mempersiapkan putusan dan memerintahkan para pihak untuk melengkapi soft copy berkasnya yang masih kurang.

“Soft copy mohon dilengkapi dalam 3 hari ini dan sidang ditunda selama 2 minggu hingga Selasa, 24 Maret 2015. Apabila selama waktu tersebut tercapai kesepakatan, dapat disampaikan kepada Hakim,” ucap Ketua Majelis Hakim, Iim Nurohim sebelum menutup persidangan.

Usai persidangan, Arif menegaskan, pihaknya tidak pernah menghalangi rencana Pemprov DKI untuk mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. “Kami bahkan mendorong itu untuk pengambilalihan 100% oleh negara, demi melaksanakan tanggung jawab untuk pelayanan publik air minum yang berkualitas, mudah diakses, tarif air terjangkau dan menjamin hak atas air masyarakat tanpa diskriminasi serta dikelola dengan prinsip non-komersial,” tegasnya.

Dalam hal ini, menurut kuasa hukum pihak koalisi lainnya, Marthin Hadiwijaya, penting bagi berbagai pihak untuk mencermati rencana pengelolaan air pasca pengambilalihan. Tujuannya agar sesuai dengan prinsip HAM dan amanah konstitusi, sebagaimana sudah diperkuat dengan keluarnya Putusan MK yang membatalkan UU Pengelolaan Sumber Daya Air yang membuka privatisasi, pada 18 Februari kemarin.

“Putusan MK memberikan prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya air yang mutlak dikelola oleh negara dan menjamin pemenuhan setiap warga negara untuk mendapatkan air sebagai hak asasi manusia. Oleh karenanya, komunitas warga harus dilibatkan dalam fungsi pengawasan sistem pengelolaan air ke depan,” kata Marthin.

Kasus gugatan ini memang sangat berlarut-larut penyelesaiannya. KMMSAJ telah melayangkan gugatan tersebut sejak masa Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI. Pihak yang digugat adalah Presiden dan Wakil Persiden RI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, PDAM, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, PT PAM Lyonnaise dan PT Aetra Air Jakarta didudukkan sebagai turut tergugat.

KMMSAJ melayangkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit kepada PDAM DKI Jakarta karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pemerintah terus melanjutkan swastanisasi pengelolaan layanan air di Provinsi DKI Jakarta. Ini mengacu pada pengelolaan air di Jakarta yang diserahkan kepada PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta. Perjanjian ini akan terus berlanjut hingga 2023.

Menurut pihak KMMSAJ, perjanjian swastanisasi air antara PDAM Jakarta dengan dua swasta asing, PT Palyja dan Aetra telah melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan air. Dampak riilnya sangat merugikan masyarakat dan pelanggan air minum diJakarta, sepanjang kontrak ini masih berlangsung warga miskin Jakarta akan kesulitan mendapatkan pelayanan air minum.

Dalam kontrak privatisasi air Jakarta memang PAM JAYA selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi harus menutup selisih tarif air masyarakat berpenghasilan rendah yang Rp1.050-Rp3.500 per meter kubik dengan harga air yang dipatok swasta yang sebesar kurang lebih Rp7.000 per meter kubik. Selisih ini harus bisa ditutup oleh PAM JAYA dan jika tidak maka akan menjadi utang PAM JAYA.

Semakin banyak air yang disalurkan kemasyarakat miskin, menurut pihak koalisi, dipastikan selisih yang harus ditanggung PAM JAYA dan berubah menjadi utang PAM JAYA kepada PT Palyja dan Aetra akan makin besar. Hal inilah yang membuat KMMSAJ juga menilai perjanjian itu merugikan keuangan negara. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *