RAN Temukan Konflik Kepentingan Terbitnya Perizinan Yang Merusak Kawasan TN Leuser

Truk yang mengangkut log kayu besar keluar dari konsesi PT. Nia Yulided Bersaudara. Desember, 2020. Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan dan tidak mengikuti prosedur izin pelepasan hutan yang benar mengakibatkan potensi hilangnya pendapatan negara dan daerah, karena setiap kegiatan pembukaan lahan melibatkan penebangan hutan. (dok. RAN)

Banda Aceh, Villagerspost.com – Lembaga pemerhati masalah lingkungan hidup Rainforest Action Network (RAN), menemukan dugaan konflik kepentingan terkait terbitnya izin pengusahaan hutan yang merusak Kawasan Ekosistem Leuser. Izin konsesi untuk PT Nia Yulided Bersaudara (PT NYB) tersebut, diterbitkan di masa kepemimpinan Aceh Tarmizi Abdul Karim sebagai Pejabat Gubernur.

Dugaan adanya konflik kepentingan muncul dari investigasi RAN terkait kepemilikan perusahaan tersebut. Data perseroan terbatas PT Nia Yulided Bersaudara menyatakan Dedy Sartika, selaku Direktur Utama PT NYB ternyata adalah menantu Tarmizi Abdul Karim.

Juru bicara RAN Gemma Tillack menungkapkan, pada tahun 2012, saat Tarmizi diangkat sebagai Pj. Gubernur Aceh, PT NYB mengirimkan surat permohonan izin usaha perkebunan kepada BPKEL (Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser). Namun BPKEL menolak memberikan izin tersebut karena lokasi perkebunan berada di Kawasan Ekosistem Leuser.

BPKEL kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Aceh pada bulan Oktober 2012. Setelah itu, PT NYB bisa diberikan izin oleh Tarmizi Abdul Karim. Izin ini kemudian diperkuat di era Zaini Abdullah di tahun 2014 dengan menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya. Sejak itu PT NYB telah menebang, membuka jalan dan mendorong kerusakan hutan di dalam konsesinya ––menjadikan habitat gajah Sumatera yang terancam punah semakin terdesak menuju kepunahan dan mengabaikan fungsi Kawasan Ekosistem Leuser yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional oleh Peraturan Pemerintah.

“Persetujuan atas izin yang kontroversial oleh penjabat gubernur untuk kepentingan anggota keluarganya menimbulkan potensi konflik kepentingan yang kuat dan menimbulkan kecurigaan akan adanya korupsi yang menurut RAN perlu diselidiki lebih lanjut,” ujar Gemma, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (18/3).

Pohon besar terus ditebang di dalam konsesi PT. Nia Yulided Bersaudara, Desember 2020. (Dok. RAN)

Terlebih, Tim Investigasi RAN juga menemukan, PT NYB masih melakukan aktivitas penebangan hutan, dengan mengabaikan instruksi moratorium sawit pemerintah. Data satelit dan investigasi lapangan yang terdokumentasikan pada Desember 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan, perusahaan ini masih terus melakukan aktivitas penebangan.

Aktivitas ini menjadikan PT NYB sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit paling kontroversial di Aceh. Perusahaan ini diketahui karena telah merusak setidaknya 595 hektare hutan di dalam areal konsesinya sejak April 2016, ketika moratorium dideklarasikan bersama oleh Menteri KLHK dengan Gubernur Aceh.

“Pemerintah Aceh dan perusahaan pembeli minyak sawit perlu melakukan intervensi agar moratorium atas pembukaan hutan untuk kelapa sawit bisa efektif menghentikan penebangan dan pembukaan jalan oleh semua konsesi yang berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, dimulai dengan PT Nia Yulided Bersaudara,” tegas Gemma.

Selama 5 tahun PT Nia Yulided Bersaudara mengabaikan instruksi untuk menghentikan perusakan hutan. “Ketidakpatuhan terhadap moratorium harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan menyeluruh atas praktiknya, termasuk adanya potensi konflik kepentingan seputar penerbitan izin oleh mantan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi Abdul Karim sebagai bagian dari review izin atas konsesi kelapa sawit yang saat ini sedang berlangsung di Aceh Timur,” ungkap Gemma.

Gemma menegaskan, PT NYB mungkin merupakan salah satu contoh dari sekian banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit kontroversial yang rawan korupsi. Bahkan studi yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit kerap melibatkan kepala daerah.

Lebih lanjut, Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan potensi kerugian keuangan negara akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh dapat menelan biaya sebesar Rp177 miliar.

Kasus PT NYB menjadi dorongan kuat agar izin perusahaan ini ditinjau dan dicabut. Tindakan ini tidak hanya akan menghentikan perusakan Kawasan Ekosistem Leuser, tetapi juga menjadi salah satu langkah transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan kelapa sawit di Aceh, dan sekitarnya.

Hal ini harus dilakukan sebagai usaha agar sektor kelapa sawit terhindar dari korupsi dan konflik kepentingan yang memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas yang terus mengalami dampak bencana akibat deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak sawit kontroversial.

RAN juga akan terus menyerukan kepada perusahaan merek-merek besar dunia yang terpapar suplai minyak sawit bermasalah dari produsen yang menghancurkan hutan hujan di Kawasan Ekosistem Leuser seperti Ferrero, Mars dan Mondelēz agar secara efektif memantau dan menanggapi deforestasi di seluruh kawasan ini.

“Mereka harus mengambil tindakan untuk memastikan agar pemasok minyak sawit yang ada saat ini maupun potensial di masa depan tidak menebang atau menghentikan pembukaan hutan hujan untuk pembangunan perkebunan baru,” pungkas Gemma.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *