Raskin Hilang, Voucher Pangan Terbilang

Jakarta, Villagerspost.com – Program beras miskin (raskin) yang sempat berubah nama menjadi beras sejahtera, akhirnya bakal dihapuskan sama sekali oleh pemerintah. Pemerintah menilai, kebijakan pemberian raskin selama ini lebih banyak salah sasaran, sehingga diperlukan program pengganti yang lebih bisa menjamin bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak.

Karena itulah pemerintah akan mengganti program raskin dengan program baru yaitu pemberian voucher pangan. Deputi III Kepala Staf Presiden Denni Puspa Purbasari mengatakan, pemerintah berharap, dengan program baru ini, bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat memacu gairah ekonomi mikro.

“Raskin banyak kelemahan sudah banyak aneka inisiatif dilakukan untuk mereform. Raskin ingin kita ubah dengan memberdayakan usaha eceran rakyat,” kata Denni dalam diskusi Arah Kebijakan voucher pangan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

(Baca juga: Raskin Jadi Beras Sejahtera)

Dia menegaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan payung hukum untuk program baru tersebut. Payung hukum itu sendiri diharapkan sudah selesai Mei tahun ini dalam bentuk Peraturan Presiden sehingga program voucher pangan bisa dilaksanakan pada awal tahun 2017. “Perpres itu akan menjadi panduan bagi kementerian dan lembaga,” ujarnya.

Voucher pangan ini ditargetkan akan menjangkau sekitar 15,5 juta masyarakat miskin setiap bulannya. Voucher itu bisa dibelanjakan untuk membeli tak hanya beras, tetapi juga kebutuhan lain seperti telur pada toko-toko yang telah terdaftar untuk dapat mencairkan voucher itu.

“Tidak hanya untuk membeli beras, bisa juga untuk telur pada harga pasar di pasar yang teregistrasi. Kita akan memastikan banyak pedagang yang mau berpartisipasi mencairkan voucher,” kata Denni.

Lewat program ini, pemerintah berharap masyarakat yang kurang mampu mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Selama ini, pemerintah terkesan hanya terfokus pada beras atau karbohidrat. Karena itu, dengan voucher pangan ini masyarakat diharapkan bisa memenuhi kebutuhan gizi lainnya seperti protein.

Dengan adanya voucher pangan ini, pemerintah juga berharap beban bulog untuk menyediakan pangan murah untuk warga miskin bisa terkurangi. “Kita ingin menggeser peran Bulog, sehingga langsung dari ritel ke rakyat. Kalau swasta bisa melakukan ya swasta misalnya warungan,” pungkas Denni. (*)

Ikuti informasi terkait beras miskin >> di sini <<