Ratifikasi Konvensi ILO 188: Saatnya Mengakhiri Eksploitasi Pekerja Perikanan di Indonesia

Kapal perikanan di pelabuhan Benoa, Bali bersiap berangkat melaut (dok. villagerspost.com/m. agung riyadi)

Jakarta, Villagerspost.com – Sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, saat ini telah menjadi salah satu sektor penting dalam pemenuhan pangan global. Dalam laporan FAO (2016) disebutkan, dari total 171 juta ton produksi perikanan dunia, sejumlah 151 juta ton di antaranya (88%) dihabiskan hanya untuk konsumsi. Perkembangan konsumsi pangan laut ini bahkan telah dinilai melampaui tingkat konsumsi dunia terhadap daging.

Di Indonesia, sektor perikanan bukan hanya menjadi penyumbang protein bangsa terbesar namun juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi ratusan ribu hingga jutaan masyarakat Indonesia, baik itu sebagai nelayan tradisional, pembudidaya ikan, maupun pekerja perikanan. Meskipun begitu, situasi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan atas nelayan tradisional, masyarakat pesisir, dan pekerja perikanan di Indonesia sampai dengan saat ini masih memprihatinkan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dihantui berbagai masalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja perikanan. “Hal ini dapat ditemukan di sepanjang rantai nilai pangan laut, baik itu dari hulu sampai dengan hilir,” kata Susan, dalam diskusi publik bertajuk “Ada Apa di Balik Eksploitasi Pekerja Perikanan Indonesia, yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (9/11)

Susan mengatakan, kasus perbudakan modern di atas kapal penangkapan ikan milik Thailand di perairan Benjina, yang terungkap di tahun 2015, hanya menjadi bagian kecil dari besarnya dan kompleksnya isu eksploitasi dan perlindungan atas pekerja perikanan di Indonesia. “KIARA melihat, akar permasalahan dari isu eksploitasi dan pelanggaran hak atas pekerja perikanan ini sudah dapat terlihat sejak awal perekrutan pekerja perikanan yang kebanyakan dilakukan oleh agensi,” jelas Susan.

Bahkan, tidak sedikit pekerja perikanan yang ‘tertipu’ oleh agensi untuk bekerja sebagai pekerja perikanan di atas kapal penangkapan ikan. Hal ini yang menjadikan isu eksploitasi pekerja perikanan juga sangat berkaitan erat dengan isu perdagangan manusia, seperti yang terjadi dalam kasus perbudakan di atas kapal Benjina.

“Permasalahan kemudian berlanjut selama proses produksi dimana pekerja perikanan biasanya akan dieksploitasi, pemberian upah yang minim, menerima kekerasan fisik atau pun verbal, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, tidak adanya pengobatan, dan lain sebagainya,” ungkap Susan.

Ironisnya, meskipun telah banyak terjadi praktik-praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia di sepanjang rantai pangan laut, sedikit dari publik maupun konsumen pangan laut yang memahami cerita maupun proses yang terjadi di balik pangan laut yang tersaji di atas meja makan mereka. “KIARA juga menilai pemerintah masih belum secara maksimal mendorong penyelesaian dan pengentasan praktik-praktik eksploitasi yang terjadi di sepanjang rantai pangan laut Indonesia,” tegas Susan.

Pasca terungkapnya kasus perbudakan ABK Kapal di Benjina, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti, dalam acara United Guiding Principles on Business and Human Rights di tahun 2017 menegaskan, pemerintah akan mendorong industri perikanan Indonesia yang berbasiskan pada keadilan bisnis dan HAM. Apabila dilihat secara hukum, Indonesia, pada dasarnya, memiliki banyak kebijakan dan peraturan buruh yang cukup memadai.

Di antaranya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 35 tahun 2015 tentang sertifikasi HAM. Namun, KIARA menilai berbagai produk kebijakan dan program yang dihasilkan pemerintah masih belum cukup untuk membuat situasi dan kondisi pekerja perikanan Indonesia semakin membaik.

Hal ini disebabkan oleh implementasi dan penegakan hukum yang masih sangat minim di lapangan. “Kami masih belum melihat tindakan nyata dan implementasi dari pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan isu eksploitasi pekerja perikanan Indonesia,” ungkap Susan.

Permen KP No 35 tahun 2015 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia belum dijalankan dan menyentuh permasalahan dari kasus-kasus perbudakan di atas kapal perikanan maupun di rantai produksi pangan laut. “Ditambah lagi, Indonesia sampai dengan saat ini masih belum meratifikasi Konvensi ILO 188 yang mengatur mengenai hak pekerja perikanan di sektor perikanan,” ujarnya.

Dengan banyaknya praktik-praktik eksploitasi pekerja perikanan yang terjadi di dalam rantai pangan laut Indonesia, baik itu dari hulu sampai dengan hilir, KIARA melihat pentingnya Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai salah satu langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan isu perbudakan di sektor perikanan Indonesia. Sampai dengan saat ini, hanya 10 negara yang meratifikasi Konvensi ILO 188 dan belum ada negara di Asia Tenggara satupun yang juga meratifikasi Konvensi ILO 188.

“Untuk itu apabila Indonesia mau meratifikasi Konvensi ILO, hal ini tentu yang menjadi salah satu faktor dari lemahnya penegakan hukum yang ada di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Hal ini juga yang menjadikan negara-negara perikanan di Asia Tenggara menjadi target banyaknya praktik-praktik eksploitasi pekerja perikanan yang terjadi,” pungkas Susan.

Secara terpisah, Genta Sumarlan dari Kesatuan Pelaut Indonesia mendesakkan hal yang sama. “Meratifikasi Konvensi ILO 188 sangat penting, mengingat gentingnya kondisi pelanggaran HAM pekerja perikanan┬ádi Indonesia,” ujarnya kepada Villagerspost.com.

Genta mengatakan, riset yang dilakukan KPI pada dua pelabuhan perikanan besar di Indonesia menunjukkan, meski sudah ada aturan seperti UU Ketenagakerjaan dan Permen KP 35 tahun 2015, kondisi pekerja di kapal perikanan masih belum banyak berubah. Upah sangat rendah, jam kerja yang sangat panjang, tak adanya kontrak kerja, serta tak adanya jaminan keselamatan kerja serta asuransi masih menjadi persoalan yang umum terjadi.

“Belum lagi bicara bagaimana masalah pemenuhan gizi mereka selama bekerja di kapal yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan bahkan setahun, sanitasi, serta kekerasan di atas kapal,” tegas Genta.

Karena itu, kata dia, perlu ada peraturan yang kuat untuk bisa melindungi nasib para pekerja di kapal perikanan baik yang bekerja pada kapal lokal maupun asing. “Jadi bukan saja meratifikasi Konvensi ILO 188 akan tetapi harus ada peraturan yang jelas dari pemerintah dan aturan itu dijalankan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *