Ratifikasi Resolusi Sawit, Parlemen Eropa Khianati Indonesia

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Parlemen Eropa meratifikasi resolusi kelapa sawit dinilai Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo sebagai sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. “Saya melihat resolusi kelapa sawit oleh Uni Eropa dengan kampanye hitam anti kelapa sawitnya itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Seperti sahabat yang ditelikung dari belakang oleh sahabatnya sendiri,” kata Edhy, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (7/12)

Indonesia, kata Edhy, merupakan mitra, sahabat dalam berbagai kerja sama bilateral dan unilateral sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Namun tiba-tiba, sejak bulan April, muncul isu kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Kampanye itu berupa resolusi yang dinamai Palm Oil and Deforestation on the Rainforests (Kelapa sawit dan Deforestasi Hutan Hujan).

Dalam resolusi itu,Uni Eropa menuding pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca. Padahal deforestasi bukan hanya disebabkan oleh pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kampanye ini, kata Edhy, jelas-jelas merugikan Indonesia sebagai salah satu pengeskpor kelapa sawit terbesar di Eropa. “Kondisi ini tentu sangat merugikan Indonesia yang di dalamnya banyak petani kecil,” tegas Edhy.

Dia meyakini resolusi berupa kampanye hitam atas kelapa sawit itu semata karena persaingan bisnis dengan tujuan agar minyak sawit tidak dimasukan sebagai bahan baku program biodisesel pada 2020 mendatang. “Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dagang yang dianut Uni Eropa selama ini, yakni fair trade (perdagangan yang adil),” kata politisi Gerindra itu.

Atas dasar itulah Komisi IV kemudian melakukan kunjungan ke Parlemen Uni Eropa yang tak lain untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu. Edhy, bersama delegasi DPR yang berjumlah 16 orang didampingi oleh Wakil Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke Belgia dan bertemu Committee on Agriculture dan Rural Development Parlemen Eropa dan Directore General of Agricultural and riural development (DG AGRI) European Community di Brussel.

“Saat itu saya mempertanyakan persoalan resolusi sawit yang diajukan Parlemen Eropa. Saya jelaskan betapa pentingnya perkebunan dan industri kelapa sawit dalam membangkitkan ekonomi petani kecil,” papar politisi Gerindra itu.

Di Eropa, kata dia, banyak yang tidak tahu bahwa 41 persen perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil, sehingga kalau resolusi tersebut diterapkan akan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. “Budidaya sawit merupakan sumber pendapatan jutaan petani dan keluarga petani Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, kata Edhy, resolusi sawit Eropa itu, mengganggu sistem yang sudah berjalan dengan baik ini sama dengan mengganggu harkat hidup jutaan orang Indonesia. “Meski demikian, secara internal saya juga berharap agar pemerintah dan para petani terus memperbaiki diri dan menghilangkan kasus pengerusakan hutan (kebakaran hutan) seperti yang dituduhkan oleh Parlemen Uni Eropa, meskipun hal itu jumlahnya sangat kecil dibanding keseluruhan hutan sawit yang ada,” pungkas Edhy. (*)