Reklamasi Teluk Jakarta tak Boleh Merusak Lingkungan

Perempuan tolak reklamasi (dok. solidaritasperempuan.org)
Perempuan tolak reklamasi (dok. solidaritasperempuan.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kembali bahwa reklamasi Teluk Jakarta tak boleh merusak lingkungan. Pihak KKP sendiri menyatakan, selama ini pihaknya tak mau banyak berkomentar soal proyek reklamasi itu lantaran tidak pernah dilibatkan secara langsung. “Pada awalnya, proses reklamasi adalah tanggung jawab pemprov masing-masing,” ujar Sekretaris Jenderal Sjarief Widjaja, dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, Kamis (11/2).

Sjarief menegaskan, tugas utama KKP adalah memastikan proyek reklamasi tidak merusak lingkungan. “Selama tidak merusak lingkungan, reklamasi teluk Jakarta bisa dilakukan. Desain (pembangunan) tidak boleh merusak lingkungan dan menyebabkan banjir,” jelasnya.

(Baca Juga: Terbitkan Izin Reklamasi Baru, Ahok Kembali Digugat Nelayan)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga menegaskan hal yang sama. “Dalam hal ini yang kita harus jaga adalah imbas dari pembangunan pulau-pulau ini tidak membuat satu ancaman bencana dan degradasi lingkungan,” ujar Susi.

“Saya menginginkan kepentingan publik menjadi acuan utama. Jangan sampai ada dampak yg merugikan banyak pihak,” lanjutnya.

Sebelumnya, Susi pernah menegaskan dia hanya mengizinkan reklamasi dengan syarat, untuk memenuhi kepentingan publik. Menurutnya, reklamasi diperbolehkan jika dapat mendorong sektor pelayanan masyarakat, yakni bandar udara, pelabuhan, gas dan pembangunan pembangkit listrik. Susi mengharamkan pembangunan reklamasi pantai untuk kegiatan komersial, seperti pusat perbelanjaan, hotel maupun apartemen. “Reklamasi hanya untuk airport, pelabuhan, gas dan listrik,” tegas Susi.

Susi sangat menyayangkan, statement dia mengenai ruang kepentingan publik, kerap disalahartikan. “Kepentingan publik bagi saya, sering disalah artikan dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan lain. Hotel juga dibilang kepentingan publik, apartement juga dibilang kepentingan publik. Padahal, yang saya maksud adalah seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik,” terangnya.

Selain kepentingan publik, Susi menilai, harus adanya kompensasi bagi wilayah yang tergerus. Wilayah tersebut harus digantikan dengan persiapan daerah genangan, seperti sebuah bendungan. Selain wilayah tergenang, Susi juga menilai dengan adanya pemberian kompensasi kepada masyarakat yang tergusur akibat adanya reklamasi. “Wilayah air yang terambil harus digantikan dengan persiapan daerah genangan. Kedua, masyarakat yang tergusur harus ada kompensasi berupa tempat baru,” jelasnya.

Peraturan ini, berlaku di seluruh wilayah yang menjadi tempat tujuan untuk dilakukannya reklamasi. Salah satunya adalah reklamasi Teluk Benoa, Nusa Dua, Bali. Rencana reklamai Teluk Benoa menuai protes berbagai pihak. Warga Bali menentang keras karena Teluk Benoa memiliki luas 3.300 hektare merupakan wilayah konservasi hutan mangrove. (*)

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *