Rembuk Masyarakat Sipil Dorong Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan selama dua tahun, dan pelaksanaan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) yang disahkan oleh Sidang Umum PBB di New York September 2015 telah berjalan selama setahun. Terkait hal ini, Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Berkelanjutan berembuk untuk merumuskan langkah percepatan pelaksaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk membahas dan memberikan kontribusi pada proses yang tengah berjalan, INFID, Oxfam di Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs menyelenggarakan Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs dengan tema “Leave No One Behind” pada 26 dan 27 Oktober 2016. Dari 17 tujuan dan 169 sasaran dalam SDGs, poin penting yang harus segera dicapai adalah memastikan masalah kemiskinan, ketimpangan serta ketidaksetaraan gender pada 2030 akan berkurang dan terhapuskan.

Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Hamong Santono mengatakan, untuk mempercepat pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan perubahan paradigma agar perencanaan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia tidak meninggalkan satu orangpun. “Indikasinya partisipasi aktif, nyata dan bermakna dari berbagai kelompok rentan dan terpinggirkan dalam partisipasi proses pembangunan dan memastikan keseriusan pemerintah terhadap prioritas pembangunan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.” ujar Hamong, di Jakarta, Rabu (26/10).

Sementara itu Country Director Oxfam di Indonesia Budi Kuncoro mengatakan, suksesnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini, memerlukan kerjasama berbagai pihak. “Pertemuan nasional ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak dan merupakan momentum penting bagi partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan serta menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Pertemuan ini sendiri dinilai penting karena persiapan-persiapan pelaksanaan SDGs saat ini tengah berjalan. Pertama, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bappenas akan melansir Peraturan Presiden tentang SDG. Kedua, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Rencana Aksi dan Peta Jalan SDG. Ketiga, pemerintah Indonesia akan menyiapkan Panitia Pelaksana SDG melalui keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Bappenas.

Pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 200 undangan ini bertujuan menjadi forum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan informasi dan aspirasi mengenai proses dan substansi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan pelaksanaan SDGs. Diharapkan pertemuan ini dapat memberikan rumusan terhadap prakondisi-prakondisi teknis dan sosial seperti kelembagaan, pendataan agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi SDGs 2016-2020.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michel Geurts mengatakan, komitmen Uni Eropa dan pemerintah Indonesia untuk SDGs tidak diragukan lagi. “Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan fokus kerja sama kami. Uni Eropa akan terus menjadi mitra strategis Indonesia dalam pelaksanaan Agenda 2030 yang ambisius, transformatif dan universal untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan bagi semua,” ujar Charles. (*)

Ikuti informasi terkait masalah kemiskinan >> di sini <<