Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Disambut Optimis Masyarakat Pesisir

Jakarta, Villagerspost.com – Perombakan atau reshuffle kabinet jilid II yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum disambut optimis oleh kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Mereka menilai, pergantian, khususnya tiga menteri yaitu menteri koordinator kemaritiman, kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian akan sangat krusial untuk mengubah nasib masyarakat pesisir yaitu nelayan tradisional, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan dan pelestari ekosistem.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, tiga kementerian di atas wajib ditunggu kiprahnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat pesisir. “Tiga kementerian ini terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat pesisir,” katanya, kepada Villagerspost.com, Rabu (27/7).

(Baca juga: RUU Perlindungan Nelayan Juga Lindungi Masyarakat Pesisir)

Dia menilai, ketiga menteri di atas membutuhkan keberanian ekstra untuk memprioritaskan kepentingan nasional, khususnya kepentingan masyarakat pesisir. “Tanpa keberanian ini, perombakan jilid kedua ini tidak akan menghadirkan perubahan,” tegas Halim.

Dia menilai, keberanian itu harus dibuktikan dengan cara menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang ditinggalkan menteri yang lama. Untuk Kementerian Koordinator Kemaritiman misalnya, Luhut Binsar Pandjaitan yang menggantikan Rizal Ramli harus menuntaskan kasus reklamasi teluk Jakarta.

“Berbagai bukti pelanggaran yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas, disertai dengan upaya memulihkan ekosistem perairan Teluk Jakarta dan dipenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat pesisir. Hal ini menjadi pekerjaan rumah utama Menko Luhut,” urai Halim.

Sementara itum untuk kementerian perdagangan, Enggartiasto Lukita yang menggantikan Thomas Lembong punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan masalah ketidakterbukaan perizinan dan penetapan kuota impor garam. Selama ini, kata Halim, kuota impor garam tidak memprioritaskan penyerapan garam lokal, sehingga merugikan kepentingan petambak garam nasional.

“Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Menteri Enggartiasto,” ujar Halim.

Sementara itu Kementerian Perindustrian   punya pekerjaan rumah terkait impor garam. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Saleh Husin, kata Halim, harus menyelesaikan masalah impor garam yang merugikan kepentingan petambak garam nasional.

Maraknya impor garam terjadi sebagai buntut dari pendataan yang semrawut dan hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. “Selain itu, upaya peningkatan kualitas garam lokal menjadi garam yang dipasarkan secara luas juga tidak dilakukan oleh kementerian ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Menteri Airlangga,” pungkas Halim.

Ikuti informasi terkait masyarakat pesisir >> di sini <<