Reshuffle Kabinet Jokowi Tetap Punggungi Petani dan Pertanian

Petani mengangkut hasil panen. KRKP menilai, reshuffle kabinet Jokowi masih menunjukkan pemerintah tetap punggungi petani dan pertanian (dok. kedaulatanpangan.net)
Petani mengangkut hasil panen. KRKP menilai, reshuffle kabinet Jokowi masih menunjukkan pemerintah tetap punggungi petani dan pertanian (dok. kedaulatanpangan.net)

Jakarta, Villagerspost.com – Reshuffle jilid II terhadap Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (27/7) di Istana Negara, dinilai belum mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan salah satu poin dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, dalam reshuffle jilid II ternyata pemerintah tetap memunggungi petani dan pertanian.

“Faktanya Kementerian Pertanian masih belum menempatkan petani sebagai subyek pembangunan. Padahal petani yang sejahtera dan mulia menjadi goal karena kedaulatan pangan berkait dengan hak dasar petani,” katanya kepada Villagerspost.com, Rabu (27/7).

(Baca juga: Gonjang-Ganjing Menteri Pertanian Soal Impor Jeroan Sapi)

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari langkah Kementeran Pertanian yang masih saja terus melakukan impor pangan. “Laju impor yang terus terjadi ditengah pernyataan kementerian surplus tentu saja merugikan. Tidak hanya bagi perekonomian negara namun yang paling utama berdampak pada harga yang diterima petani,” kata Said.

Nyatanya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kisruh di bidang pangan ini, justru dipertahankan oleh Jokowi. Padahal, menurut Said, ketika wacana reshuffle kabinet jilid II mengemuka, sebenarnya muncul harapan publik akan adanya perubahan dalam sektor pertanian.

Said mengatakan, dua tahun lebih pemerintah menjalankan pembangunan, namun sektor pertanian masih jauh dari harapan. “Terutama pada aspek kesejahteran petani sebagai core dan tujuan kedaulatan pangan,” katanya.

Dia menilai, kinerja Kementan selama dua tahun ini tidak menunjukkan kemajuan berarti. Dari sisi kesejahteraan, dia mengajukan fakta, tingkat kesejahteraan petani relatif stagnan. Hal ini terlihat dari data statistik Nilai Tukar Petani (NTP) yang tidak berubah dari tahun 2014 hingga 2016. “Jika pada Desember 2014 NTP sebesar 101,32 maka pada Maret 2016 masih tetap 101,32,” ujarnya.

Ini, kata dia, merupakan sebuah ironi karena pada sisi anggaran terjadi kenaikan yang luar biasa. Jika pada tahun 2014 anggaran kementerian pertanian hanya mencapai Rp16,9 triliun maka pada tahun 2015 naik menjadi Rp32,7 triliun dan tahun ini sebesar meski turun, namun anggaran pertanian tetap lebih tinggi dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp27,58 triliun.

Kemudian dari sisi program, pemerintah telah mencanangkan swasembada tiga komoditas yaitu jagung, kedelai dan beras yang diwadahi dalam upsus pajale pada tahun 2017. Namun hingga tengah 2016, jalan terjal swasembada masih besar. “Hal ini terlihat dari kisruh impor berbagai bahan pangan,” ujar Said.

Tahun 2015, kementerian pertanian menyatakan tidak akan impor karena sudah surplus. Namun nyatanya impor tetap dilakukan. “Bawang merah pun demikian. Dinyatakam surplus namun impor jalan terus, dan yang terakhir adalah impor daging sapi, kerbau serta jeroan, terangnya.

Melihat program dan kebijakan pemerintah melalui kementerian, menurut Said, terlihat jelas bahwa orientasi pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan produksi tanpa diimbangi upaya meningkatkan insentif yang diterima petani. “Momentum reshuffle harusnya dijadikan saat yang tepat melakukan evaluasi dan melihat ulang fakta-fakta yang ada di petani dan tujuan nawacita-kedaulatan pangan,” ujarnya.

Sayangnya, Jokowi-JK tidak memanfaatkan momentum ini. “Dengan sikap demikian menunjukkan bahwa pemerintah seolah tidak memahami esensi kedaulatan pangan. Sekaligus juga menunjukan Jokowi-JK kembali memunggungi petani yang selama ini menjadi pendukungnya,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait pertanian >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *