Reshuffle Kabinet: Nasib Nelayan di Tangan Luhut

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)
Proyek reklamasi pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Naiknya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim menggantikan Rizal Ramli dikhawatirkan para nelayan akan mementahkan lagi penghentian proyek reklamasi pulau G yang dinilai bakal merugikan nelayan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang selama ini mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Jakarta, khawatir, Luhut akan mementahkan langkah yang diambil Rizal.

“Kinerja dan kebijakan Rizal Ramli sebagai menko maritim cukup menunjukan keberpihakan kepada keberadaan nelayan dan lingkungan. Koalisi menilai perombakan kabinet jilid II ini dapat membawa persoalan besar terhadap kebijakan penghentian reklamasi yang telah diputuskan sebelumnya,” Kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwijaya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (29/7).

(Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Disambut Optimis Masyarakat Pesisir)

Karena itu, kata Martin, pihak koalisi dengan jelas menantang Menko Maritim yang baru Luhut Binsar Pandjaitan untuk beraniĀ  bersikap dan mengambil kebijakan menolak reklamasi teluk jakarta. “Luhut harus melanjutkan penghentian pulau G dan menghentikan reklamasi pulau-pulau lainnya. Caranya mengusulkan kepada Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres penghentian reklamasi Teluk Jakarta,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Abdul Halim mengatakan, pihak koalisi juga menantang Luhut untuk berpihak kepada keberlangsungan dan perlindungan lingkungan teluk jakarta, kehidupan nelayan teluk jakarta dan tidak berpihak kepada pengusaha dan pengembang reklamasi.

“Ini sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi agar reklamasi tidak merusak lingkungan, melindungi nelayan dan tidak diatur oleh pengembang,” tegasnya.

Selain itu, pihak koalisi juga menantang Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendukung penuh pemberantasan kasus “grand corruption” reklamasi yang diduga melibatkan pihak legislatif, eksekutif hingga pihak pengembang reklamasi. “Kami yakin Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaditan akan bersikap ksatria yang berpihak kepada rakyat dan berjiwa nasionalis dalam penyelesaian permasalahan reklamasi teluk Jakarta,” tegas EDo Rakhman dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Dia menegaskan, pihak koalisi mengingatkan kepada Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja Jilid II, terkhusus menteri terkait bahwa pelaksanaan atau praktik reklamasi teluk Jakarta dan reklamasi lainnya masih menyisakan begitu banyak persoalan. Karena itu pihak koalisi meminta Presiden Jokowidodo untuk melakukan beberapa hal.

Pertama, melakukan harmonisasi segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. “Reklamasi harus sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan kelestarian lingkungan, melindungi kehidupan nelayan tradisional dan ditujukan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Pihak koalisi juga mendesak pemerintah membuat perencanaan lingkungan hidup sebagai basis penetapkan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Teluk Jakarta yang terbaru. Daya dukung dan daya tampung merupakan dasar disusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dimandatkan Pasal 16 UU 32 Tahun 2009. “Perencanaan dan kajian tersebut wajib dilakukan untuk mengetahui apakah suatu pembangunan tidak melebihi kapasitas alam dalam mendukung suatu pembangunan,” kata Edo.

Pihak koalisi juga mendesak agar dilakukan peninjauan dan kajian ulang terhadap reklamasi dan pulau-pulau yang ada yang harus dilakukan secara terbuka, dan melibatkan seluruh masyarakat yang berkepentingan terhadap Teluk Jakarta. Selain itu pemerintah juga harus mempublikasikan setiap tahap proses pelaksanaan peninjauan ulang dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Yang juga tak kalah penting, menurut Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, pemerintah harus melakukan penegakan hukum administrasi dengan memberikan sanksi berupa pencabutan izin-izin reklamasi dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran yang dilakukan pengembang. Pemerintah juga diminta melakukan penegakan hukum pidana hingga keakar-akarnya, yaitu pelaksanaan reklamasi telah nyata mengandung tindak pidana lingkungan hidup maupun aturan pesisir.

“Hal ini penting dilakukan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan atau oknum yang melanggar ataupun yang terlibatĀ  dan memulihkan kerugian bagi publik tidak terulang lagi. Kabinet Kerja Jilid II dapat dinyatakan telah berhasil dan sukses setelah menyelesaikan persoalan utama di atas,” pungkas Tigor. (*)

Ikuti informasi terkait reshuffle kabinet >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *