Revitalisasi Menuju Model Transmigrasi “Zaman Now”

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya masih terus berupaya merevitalisasi model transmigrasi agar sesuai dengan model transmigrasi “zaman now” alias masa kini. Hal itu ditegaskan Eko usai usai penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dari Jawa Tengah di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP 1 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, di Kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, Senin (6/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat eselon I di lingkungan Kemendes PDTT. Dalam kesempatan itu, Eko mengatakan, revitalisasi model transmigrasi juga sangat penting untuk menjawab besarnya minat dari daerah asal dan daerah penerima.

Salah satu upaya revitalisasi yang dilakukan adalah dengan memasukkan konsep Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pengembangan komoditas unggulan di kawasan transmigrasi akan dihubungkan langsung dengan dunia usaha. “Dengan keterbatasan anggaran kita akan gabungkan program transmigrasi dengan program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Jadi kita bikin program semacam transmigrasi swakarsa dan bekerjasama dengan swasta juga. Bisa dibilang transmigrasi zaman now lah,” ujar Eko.

Eko menambahkan, daerah asal akan menentukan komoditas yang cocok untuk dikembangkan. Kemudian pemerintah pusat akan membantu menghubungkan keunggulan komoditas daerah tersebut dengan sektor swasta/ pasar.

“Jadi program transmigrasi sudah lebih modern. Kita tidak hanya menyediakan tanahnya saja melainkan pasarnya kita jamin. Perlu ada jaminan usaha saat mereka datang. Lahan yang ada perlu ditata kembali fokus komoditasnya,” ujarnya.

Eko juga menegaskan, pemerintah daerah kian mempunyai peran penting dalam kesuksesan penyelenggaraan program transmigrasi. Kerjasama antardaerah baik pengirim maupun penerima akan menjadi kunci upaya peningkatan kesejahteraan para transmigran.

“Kami berharap peran serta dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program transmigrasi meningkat dari waktu ke waktu. Dan kami sejauh ini melihat ada peningkatan perhatian dari pemerintah daerah baik dalam penataan regulasi maupun keberpihakkan anggaran untuk program transmigrasi,” ujarnya.

Menteri Eko menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, menjadikan kedudukan pemerintah daerah (pemda) semakin strategis dalam penyelenggaraan transmigrasi. Pemda mempunyai peran penting dalam proses penyediaan lahan, menata wilayah, mengalokasikan anggaran dari APBD, hingga mengawal pelaksanaan program transmigrasi di lapangan.

“Melihat betapa strategisnya peran dari Pemda dalam program ini, kami berharap agar komunikasi segitiga antar Kemendes PDTT, daerah pengirim, dan daerah penerima transmigran bisa berjalan lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Eko mengungkapkan penandatanganan naskah kesepakatan bersama yang baru saja dilakukan melibatkan dua pemerintah provinsi yakni Jawa Tengah dan Sumatera Barat, serta lima kabupaten/kota daerah asal dan tiga kabupaten daerah tujuan. Dengan kesepakatan antardaerah tersebut diharapkan ada tukar menukar informasi baik mengenai ketersediaan lahan, status lahan, fasilitas rumah dan pekarangan serta kebutuhan lain yang menjadi hak-hak transmigran dari daerah tujuan pun juga profil transmigran dari daerah pengirim.

“Bupati daerah asal harus menyediakan calon transmigran yang berkualitas mulai dari skill, status kependudukan, status perkawinan dan kesiapan mental calon transmigran, sehingga mental mereka saat di daerah tujuan tidak patah ketika menghadapi tantangan yang ada di lapangan,” kata Eko.

Eko mengungkapkan saat ini dukungan dari Pemda terhadap program transmigrasi terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya alokasi anggaran untuk transmigrasi dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun. “Saat ini, sharing APBD yang terlaporkan mencapai 15% hingga 20% dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian,” katanya.

Eko juga mengapresiasi peran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang telah melaksanakan program transmigrasi melalui sharing dana APBD dengan membangun rumah dan sarana air bersih untuk tahun 2018. Menteri Eko berharap hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan dapat diikuti oleh Pemda/Gubernur lain agar cita-cita untuk membangun daerah, mensejahterakan rakyat dan memperkokoh NKRI dapat terwujud.

“Penyelenggaraan transmigrasi merupakan upaya percepatan pembangunan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi kepentingan bersama,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dirinya juga menilai perlu ada penataan fokus kembali dalam menentukan komoditas unggulan. Ia pun mengapresiasi model yang ditawarkan pada program transmigrasi saat ini.

“Model dan ide Pak Menteri ini luar biasa. Jadinya sebelum berangkat, para transmigran akan memiliki imajinasi dan ini akan makin seksi bagi orang untuk ikut transmigrasi,” ujarnya.

Sementara Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menegaskan, pihaknya memiliki lahan dan butuh pengembangan. Dengan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang banyak, pemberangkatan para transmigran ke Kabupaten Sijunjung adalah langkah yang tepat. Kesuksesan para transmigran di Sumatera Barat akan memotivasi pertumbuhan ekonomi yang baik di kawasan yang baru.

“Tidak ada konflik dan masalah. Tolerasi tinggi dan membaur. Anak-anaknya sudah bisa S1 dan punya kendaraan. Tahun depan kalau bisa tambah lagi dari 1.700, kami siap menerima 2.700 di Kabupaten Sijunjung,” ungkapnya.

Irwan menambahkan, sudah ada pihak ketiga yang siap membeli komoditas dari lahan para transmigran. Permintaan pasar yang tinggi tidak dibarengi dengan kesediaan sumber daya manusia yang mencukupi. Program transmigrasi pun dinilainya menjadi solusi.

“Jadi yang datang tahu kerjanya apa. Dia langsung untung dan mendapat penghasilan. Pihak ketiga juga butuh (komoditas). Transmigrasi tidak hanya mendatangkan pekerja dari Jawa untuk bekerja, melainkan juga memboyong warga dan tinggal,” pungkasnya. (*)