RI Ambisi Kembangkan Mobil Listrik, Greenpeace Ingatkan Ancaman Kerusakan Lingkungan

Aktivis Greenpeace melakukan aksi protes pembangunan pembangkit listrik batubara (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Greenpeace mengingatkan pemerintah, euforia pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik bisa mengakibatkan ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah. Jurukampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia Satrio Swandiko Prilianto mengatakan, peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik adalah salah satu solusi dalam menghadapi krisis iklim dan meninggalkan ketergantungan kita pada minyak bumi.

“Namun kami memberikan catatan kritis terhadap rencana pemerintah, yang tidak secara serius mengatasi persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (5/2).

Berdasar data inventarisasi emisi untuk DKI Jakarta, sektor transportasi yang selama ini 100% dipenuhi oleh kendaraan berbahan bakar fosil menyumbang 32-41 % pada musim penghujan, serta 42-57 % pada musim kemarau, dengan jenis polutan PM 2.5. Tercatat pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 11,8 juta dengan sepeda motor mencapai 8,1 juta unit dan mobil 2,8 juta unit. Rata-rata 3,5 juta kendaraan berada di jalanan Jakarta setiap harinya.

Namun, menurut Greenpeace pengembangan mobil listrik bukan solusi sesungguhnya jika menekankan hanya pada kendaraan pribadi. Satrio mengatakan, tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi membutuhkan sumber daya alam. Sama seperti panel surya, pembuatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) menggunakan logam dan sumber daya alam lainnya. Logam utama untuk baterai lithium-ion adalah kobalt, lithium, nikel, dan mangan, ditambah KLBB yang menggunakan rare-earth mineral di motor listrik, terutama neodymium dan disprosium.

Pertanyaan kuncinya, menurut Satrio, bukan lagi apakah akan ada cukup mineral untuk era kendaraan listrik yang saat ini sedang menjadi tren dunia, tetapi bagaimana menangani pelanggaran hak asasi manusia dan meminimalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekstraksi dan pemrosesannya.

Greenpeace menyoroti masalah pelanggaran hak asasi manusia, hak buruh, dan kerusakan lingkungan serius yang terkait dengan industri baterai dan pertambangan. “Contoh dampak lingkungan yang besar dapat dilihat dari salah satu tambang lithium terbesar di Salar de Acatama, Chile. Sekitar 65 persen sumber air di sana digunakan sebagai campuran brine (air garam) yang menyebabkan petani di daerah tersebut harus mendapatkan air dari daerah lain,” jelasnya.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sebesar 25% dari total cadangan nikel yang ada. Dengan potensi tersebut, pemerintah berambisi untuk menguasai pasar global dengan mengekstraksi sumber daya nikel secara besar-besaran. Sedangkan, pertumbuhan kebutuhan energy storage untuk menuju target kenaikan suhu global sebesar 2 derajat Celcius diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan nikel mencapai lebih dari 1000% di tahun 2050.

Di sisi lain, merajalelanya industri ekstraktif di Indonesia yang mengeruk kekayaan alam dan pertambangan serta penggundulan hutan berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan yang eksploitatif. Satrio mengingatkan, ancaman penggundulan hutan seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara tahun 2020 lalu, di mana terdapat perusahaan tambang yang tertangkap basah melakukan penambangan nikel di area hutan lindung, merupakan satu contoh dari banyak kasus serupa di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan bencana banjir di wilayah tersebut.

Begitu pula di Sulawesi Tengah, salah satunya di Morowali, di mana banyak terdapat tambang nikel yang meninggalkan banyak lubang tambang yang tidak direklamasi. “Aktivitas tambang nikel pun telah mencemari Danau Tiu di Morowali Utara serta merusak sumber air bersih masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dalam hierarki manajemen limbah di mana menghindari konsumsi merupakan langkah utama dan awal, Greenpeace menyerukan perubahan radikal untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan yang menjadi sumber utama kemacetan. “Kami juga mendesak peningkatan penggunaan kembali serta daur ulang baterai, dan mendorong lebih banyak penelitian dan investasi dalam teknologi baterai,” tegas Satrio.

Seperti yang dicatat oleh sejumlah laporan, tingkat daur ulang logam dari baterai kendaraan listrik saat ini umumnya rendah, dan hampir seluruhnya berfokus pada daur ulang kobalt, nikel dan tembaga, sementara tingkat daur ulang lithium hampir 0%.

Greenpeace mencatat, solusi energi di sektor transportasi penting untuk berjalan seiring dengan perubahan sistem energi yang lebih luas. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN contohnya, harus dihubungkan pada sebuah grid system yang seharusnya berasal dari energi terbarukan, agar seluruh rantai pasokan pengoperasian kendaraan listrik bisa menjadi lebih bersih dan rendah emisi.

Permasalahan yang dihadapi saat ini, dominasi PLTU batubara dalam sektor kelistrikan Indonesia membuat pengembangan energi terbarukan menjadi terhambat dan berjalan sangat lambat. Alih-alih menjadi solusi pengurangan emisi, program KLBB justru dilihat sebagai sebuah upaya Pemerintah untuk menyerap over supply listrik yang mencapai 40% di sistem grid Jawa-Bali, dan akan bertambah lagi mengingat banyaknya PLTU Batubara baru yang akan beroperasi dalam waktu dekat. Sementara Pemerintah berdalih bahwa KLBB didorong untuk mengurangi impor migas.

“Masa depan mobilitas yang berkelanjutan tidak berarti menggantikan satu per satu kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, atau mempertahankan pertumbuhan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi pada tingkat saat ini, dan mengkonversinya menjadi sebuah potensi pasar kendaraan listrik,” papar Satrio.

Masa depan sebuah kota, ujar dia, harus mencakup berbagai pilihan mobilitas, ketersediaan infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda yang lebih baik, dan transportasi umum bertenaga energi terbarukan yang lebih efisien, sehingga dapat mengurangi permintaan penggunaan kendaraan pribadi dan pada akhirnya akan membuat kota lebih layak huni. “Hal ini berarti jumlah penjualan kendaraan pribadi baru (mobil ataupun motor) harus dikurangi secara drastis, bukan justru diberikan kemudahan seperti pemberian pajak 0% yang sempat diusulkan oleh pihak Gaikindo,” ujarnya.

Solusi mobilitas yang lebih hijau dan lebih sehat, kata Satrio, adalah prioritas terhadap pengembangan transportasi umum massal yang didukung oleh 100% energi terbarukan, memikirkan kembali perencanaan dan tata ruang kota, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki dan pesepeda serta penyandang disabilitas. “Perubahan ini akan sejalan dengan pergeseran norma sosial seputar supremasi mobil dan kepemilikan mobil pribadi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan, telah menjadikan KLBB (Kendaraan Listrik Berbasis Baterai) sebagai sebuah program prioritas yang dicanangkan akan mendatangkan investasi bernilai jutaan dolar, khususnya untuk pembangunan pabrik baterai bagi kendaraan listrik. Tercatat perusahaan asal China, CATL, LG Energy Solution sampai Tesla pun tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, bahkan beberapa di antaranya telah menandatangani kesepakatan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *