Riau Terbakar Lagi, Greenpeace Gugat KLHK

Helikopter BNPB melakukan water bombing di areal lahan gambut yang terjadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis (16/6). (dok. greenpeace/rony muharrman)
Helikopter BNPB melakukan water bombing di areal lahan gambut yang terjadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis (16/6). (dok. greenpeace/rony muharrman)

Jakarta, Villagerspost.com – Gugatan Greenpeace Indonesia terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait keterbukaan informasi geospasial/peta mulai disidangkan di Komisi Informasi Publik, Jakarta, Rabu (22/6) kemarin. Bagi Greenpeace, gugatan itu sendiri menjadi penting demi menciptakan keterbukaan atas informasi peta dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan sumber daya alam serta menjamin hak dan partisipasi publik pengawasan tata kelola hutan.

Beberapa waktu lalu, Greenpeace mengirim tim investigasi ke Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau untuk mengumpulkan informasi mengenai kebakaran yang terjadi. Greenpeace mengungkapkan, kebakaran di kawasan itu terjadi dan disebabkan oleh praktik pengeringan gambut di perkebunan kelapa sawit.

Greenpeace berhasil mengumpulkan bukti, adanya praktik pembuatan kanal meski pemerintah telah menetapkan peraturan untuk menutup kanal-kanal di perkebunan. Praktik pengeringan lahan gambut yang berbahaya ini masih terus dilakukan.

(Baca juga: Revisi PP Perlindungan Gambut Belum Selaras Komitmen Jokowi)

Praktik tersebut jelas mengancam kehidupan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat hanya dimungkinkan jika pemerintah bersedia membuka akses informasi kepada publik.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya mengatakan, kebakaran hutan dan lahan gambut seperti ini tidak terjadi  tanpa sebab. Api ini dipicu oleh pengelolaan lahan yang buruk, perambahan hutan dan pengeringan lahan gambut.

Lahan gambut yang terbakar di sebuah area konsesi gambut di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)
Lahan gambut yang terbakar di sebuah area konsesi gambut di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)

“Perlindungan gambut sangat penting untuk mencegah kebakaran, sama pentingnya dengan mencegah perambahan hutan. Namun saat ini, akses informasi peta yang menunjukkan kawasan konsesi, tutupan hutan dan kedalaman lahan gambut masih tertutup untuk publik,” katanya.

Teguh menegaskan, publik memiliki hak atas informasi yang dapat membantu pencegahan kebakaran hutan dengan cara memantau secara langsung atau tidak langsung atas deforestasi dan pemberian izin konsesi. “Perlindungan gambut sangat penting untuk pencegahan kebakaran. Akses informasi peta yang terbuka memungkinkan lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk memantau kawasan yang rentan terbakar, dan melakukan aksi pencegahan termasuk mendorong penegakan hukum yang lebih terbuka,” urainya.

Karen itulah, Greenpeace meminta pemerintah untuk membuka data penting terkait hutan Indonesia kepada publik. Dalam materi gugatannya, salah satunya, Greenpeace meminta agar data disediakan dalam bentuk peta berformat shapefile. Format tersebut memungkinkan untuk setiap anggota masyarakat lainnya dapat menggabungkan peta resmi yang dikeluarkan pemerintah dengan gambar satelit terkini atau informasi digital lainnya untuk membuat analisis.

Greenpeace menemukan adanya kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut di area konsesi kelapa sawit di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)
Greenpeace menemukan adanya kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut di area konsesi kelapa sawit di Pangkalan Terap, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau (dok. greenpeace/rony muharrman)

Hasil analisis nantinya dapat menunjukkan letak lokasi kebakaran atau letak lokasi hutan yang sedang dibuka, dan kemudian mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab di lokasi tersebut. “Oleh karena itu, untuk menjawab hal tersebut akses data-data kehutanan penting untuk dibuka agar pelaku pengrusakan bisa diketahui dan dimintai pertanggungjawabannya,” tegas Teguh.

Sementara itu, kuasa hukum Greenpeace, Iskandar Sonhadji mengatakan, aturan yang ada dengan tegas mengatur informasi yang dihasilkan oleh badan-badan publik adalah milik publik. Tetapi kenyataannya, saat ini data penting tersebut ditutup dan malah menimbulkan pertanyaan serta misteri yang belum tersingkap tentang siapa pemilik lahan-lahan konsesi.

Ketika kebakaran hutan besar terjadi tahun lalu, masyarakat, petugas pemadam kebakaran bahkan polisi baru menyadari mereka tidak memiliki akses ke data-data penting yang dibutuhkan untuk memadamkan api serta untuk mencegah kebakaran terjadi lagi. “Perjuangan ini bukan hanya demi keterbukaan informasi, tapi yang lebih penting lagi perjuangan ini untuk masa depan hutan yang bebas dari api,” tegas Sonhaji. (*)

Ikuti informasi terkait lahan gambut >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *