Ribuan Orang Desak Pemerintah Tinggalkan Energi Kotor Batubara

Jakarta, Villagerspost.com – Ribuan orang ambil bagian dalam pawai dan karnaval kreatif yang dihelat oleh Koalisi Break Free yaitu WALHI, Greenpeace, dan JATAM, hari ini, Rabu (11/5). Sejak pagi, ribuan warga sudah berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan pawai kreatif menuju Istana Negara.

Sekitar tiga ribu massa yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan itu mendesak pemerintah untuk menghentikan kecanduan energi fosil terutama batubara sebagai sumber energi. Mereka meminta pemerintah melakukan aksi sejalan dengan komitmen penurunan emisi Indonesia dalam kesepakatan iklim Paris tahun lalu, dengan beralih pada sumber-sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati mengatakan, saat ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk berhenti meracuni anak bangsa dengan pencemaran dari PLTU  batu bara dan dan menanam benih penyakit yang akan berdampak juga bagi generasi yang akan datang. “Hanya dibutuhkan niat politik yang kuat dari Presiden RI untuk melakukan lompatan revolusioner menuju pemanfaatan energi bersih dan terbarukan yang melimpah, yang tidak hanya menjawab kebutuhan bagi rakyat kecil di pelosok nusantara, namun juga perbaikan kondisi sosial ekologis bagi bangsa, dan memastikan perlindungan keselamatan warga negara,” tegasnya.

(Baca juga, Break Free: Pemerintah Harus Lepaskan Diri dari Batubara)

Koalisi Break Free mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan penghentian penggunaan energi fosil paling berbahaya yakni batu bara. Pihak koalisi juga mendesak peralihan ke energi terbarukan yang bersih dan aman dengan target yang lebih ambisius lagi.

Break Free sendiri gerakan adalah mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari organisasi lokal dan internasional serta kelompok-kelompok akar rumput dan koalisi regional untuk menghentikan proyek bahan bakar fosil di enam benua. Ini menunjukkan tekad global untuk transisi dari bahan bakar fosil dan membangun jenis baru ekonomi yang kita tahu adalah mungkin-transisi ke energi terbarukan 100% sekarang.

Koordinator Jatam Hendrik Siregar, menyatakan energi fosil terutama batubara, bukanlah pondasi yang kokoh sebagai upaya menjamin kedaulatan dan ketahanan energi. “Tak tergantikan, terbatas dan sangat berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, bahkan ketersedian pasokannya akan mengganggu kestabilan ekonomi di kemudian hari. Energi terbarukanlah, masa depan kedaulatan dan ketahanan energi sejatinya,” tegasnya.

Tahun lalu pemimpin-pemimpin dunia berjanji untuk mengambil tindakan menanggapi krisis iklim, tetapi janji mereka membutuhkan perubahan segera dan besar-besaran dari pembakaran bahan bakar fosil, dan ada kesenjangan besar antara kata-kata politisi dan rencana mereka untuk bertindak. Masyarakat akan menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka bahwa inilah saatnya untuk menjaga bahan bakar fosil tetap di dalam tanah dan membangun yang lebih baik, lebih sehat dan lebih adil.

Terkait hal ini, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengatakan, kesepakatan iklim Paris tidak bisa hanya dalam kata-kata. Komitmen untuk menjaga suhu global meningkat dibawah 20C harus diikuti oleh aksi politik, dan ambisi yang lebih kuat atas janji yang sudah dibuat.

“Pemerintah perlu mengakhiri strategi energi berbasis batu bara dan beralih untuk membersihkan, energi terbarukan yang menjanjikan pembangunan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Energi terbarukan menjadi kekuatan ekonomi revolusioner untuk transisi dari bahan bakar fosil sekaligus memberdayakan masyarakat di garis depan perubahan iklim dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menanggapi krisis. Energi terbarukan adalah cara yang terbaik, lebih sehat dan lebih adil bagi dunia. “Peralihan dalam sistem energi global harus terjadi sekarang, dan kekuatan rakyat akan terus mendorong untuk itu,” ujar Longgena.

Melanie Subono, seorang seniman yang peduli lingkungan berpendapat, undang-undang menjamin setiap warga negara memiliki hak hidup yang layak dan sehat. Jadi, kata dia, ini adalah momen bagi pemerintah untuk membuktikan kepada warganya apa dan siapa yang sebenarnya menjadi prioritas keputusan negara saat ini.

“Apakah  negara akan prioritaskan kepentingan warga negaranya untuk mendapat kehidupan yang layak dan sehat, atau malah membiarkan anak cucu melihat kehancuran alam Indonesia. Sampai hari ini saya masih percaya Indonesia adalah negara besar dan kuat di dunia. Andai saja pemerintahnya selalu mengedepankan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait pltu batubara >> di sini <<