RUU Perlindungan Nelayan Jadi RUU Inisiatif DPR

Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)
Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, menjadi usul inisiatif DPR. Seluruh fraksi partai politik menyetujui RUU ini untuk dilanjutkan tingkat pembahasan selanjutnya, dibahas bersama Pemerintah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus, menyampaikan bahwa RUU ini harus mendorong peran Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengelola sarana dan prasarana kepentingan nelayan, pembudidaya ikan serta penambak garam. Hal ini sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Fraksi Partai Golkar DPR mendorong perlunya meningkatkan kapasitas usaha serta daya saing nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia, serta kemudahan akses untuk memperoleh permodalan dari pihak perbankan ataupun perusahaan kredit lainnya, melalui penjaminan dari perusahaan penjamin,” Ichsan Firdaus, seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (21/10).

Menurutnya, DPR juga mendorong untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan perairan yang menjadi sumber mata pencaharian pera nelayan dan pembudidaya ikan serta petambak garam. “Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan perairan, serta memberikan sanksi yang tegas secara ekonomis maupun ekologis kepada para pelaku pencemaran,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, mengingat luas lautan yang mencapai 3,25 juta Km persegi atau 63% dari wilayah Indonesia.

Sementara itu, anggota dari Fraksi Partai Kebangitan Bangsa Arzeti Bilbina, berpandangan sudah saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi kedaulatan pangan. Visi poros maritim maupun target kedaulatan pangan yang berbasis pada sumber daya kelautan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan pelakunya yaitu nelayan.

Kendati peningkatan produksi terus digulirkan pemerintah, namun demikian target produksi dan konsumsi ikan, dinilai belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. RUU ini diharapkan akan menjadi langkah transformasi yang penting bagi peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu pilar dan prasyarat mutlak untuk mewujudkan mimpi tentang poros maritim dunia.

Pemberdayan dan perlindungan nelayan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. “Negara harus hadir untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” tegas Arzeti. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *