RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan: Pro Kontra Sanksi Petani Menelantarkan Lahan | Villagerspost.com

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan: Pro Kontra Sanksi Petani Menelantarkan Lahan

Lahan sawah yang mengalami puso alias gagal panen di Losarang Indramayu akibat krisis air (dok. villagerspost.com/zaenal mutaqien)

Jakarta, Villagerspost.com – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang cukup alot di DPR, ternyata juga mengundang pro-kontra di kalangan publik, khususnya petani dan para peminat isu pertanian. Isu terpanas adalah menyangkut isu larangan penelantaran lahan pertanian.

Dalam draf RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, tercantum jika ada petani atau pelaku usaha yang menelantarkan lahannya dikenakan sanksi. Masalah sanksi bagi petani yang menelantarkan lahannya ini pun ramai dibahas petani dan peminat isu pertanian di forum-forum media sosial. Ada yang setuju, namun banyak juga yang menentangnya.

Di grup facebook Kementerian Pertanian, misalnya, isu yang dilontarkan Villagerspost.com ini langsung mengundang perdebatan publik di kalangan petani dan para peminat isu pertanian. Bagi pihak yang setuju, umumnya ingin agar pemberian sanksi juga diiringi dengan solusi, perlindungan, serta penjaminan terhadap petani oleh pemerintah.

Pemilik akun Raffi Alfariz misalnya, mengaku setuju saja dengan aturan pemberian sanksi itu. “Asalkan nasib para petani di perhatikan dan dijamin oleh pemerintah,” kata lulusan Institut Pertanian Bogor itu, seperti dikutip dari laman facebook grup kementerian pertanian, Rabu (25/7).

Sementara itu, pemilik akun bernama Arma Frendi, mengaku setuju asalkan ada bank atau lembaga keuangan yang mau memberi modal pertanian untuk penggarapan lahan. “Nggak pake bunga cukup bagi hasil. Untung-rugi risiko sama sama. Gimana bank atau lembaga keuangan berani nggak? Pemerintah nawar petani, kalau petani nawar pemerintah gimana?” ujarnya.

Bagi pihak yang tidak setuju, umumnya mengemukakan selama ini pemerintah lebih banyak membebani petani, sehingga pemberian sanksi bagi petani yang menelantarkan lahan akan semakin membebani petani dan membuat usaha pertanian semakin tidak menarik.

Alih-alih memberikan sanksi, pemilik akun Eny Kurnia Nita malah mengusulkan agar pemerintah memberikan reward bagi petani yang mau mengolah lahannya. “Harusnya tidak diberi hukuman, tetapi petani yang mau mengelola lahannya untuk pertanian dijamin kesehatannya, pendidikan anaknya, kesejahteraannya dengan cara menjual hasil pertaniannya kepada pemerintah. Jadi pemerintah harus membeli hasil panenan dengan harga yang menguntungkan kedua pihak,” ujar penyuluh lapangan asal Brebes itu.

Pemilik akun Akang Ewok, mengatakan usulan sanksi itu salah kaprah. “Tanah milik mau di kenakan sanksi apa? Salah kaprah!” tegasnya.

Sementara akun Toto Sugiarto menilai, yang perlu ditertibkan adalah pemilik lahan. “Umumnya, yang menelantarkan bukan petani tapi pemilik lahan yang tinggalnya di kota-kota besar. Andai pun petani, lebih baik petani itu diberikan modal untuk menggarap lahannya, pinjaman tanpa bunga, toh tidak banyak petani yang demikian, daripada diberi sanksi yang dapat mengakibatkan masalah baru. Bukankan petani itu punya keluarga?” ujar petani asal Buntok itu.

Sementara akun Kohyana Ayonk menanggapi sinis rencana saksi bagi petani yang menelantarkan lahan. “Sanksi apa,? Tanah sendiri, bayar pajak sendiri, apa yang salah? Pemerintah kurang kerjaan. Kalau memberikan aturan, berikan kemudahan dan kesejahteraan kepada petani, dengan minimal memberikan harga komoditas pertanian yang stabil, mengurangi impor produk pertanian, perkebunan dan peternakan. Digaji rakyat tapi tidak peduli nasib rakyat, air irigasi susah, harga obat, bibit, pupuk semua mahal,” tegasnya.

H. Masroni, petani, sekaligus kepala desa (kuwu) di Desa Kanlensasi, Indramayu, Jawa Barat juga keberatan dengan aturan ini. “Sawah, sawah reang, modal, modal reang, sira melu-melu apa, kapiasem, wit asem, godong asem tekang sayur asem kedik (sawah-sawah saya, modal-modal saya, kamu ikut-ikutan saja),” ujarnya.

Terlepas dari kontroversi ini, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyayangkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang terkesan tertutup. Alhasil, kata pria yang akrab disapa Ayip itu, masyarakat tidak tahu apa yang sedang dibicarakan pemerintah dan DPR terkait masalah lahan pertanian ini.

“Pembahasan tertutup, kabarnya sudah pembahasan daftar inventaris masalah, tetapi kami dari kelompok masyarakat sipil sama sekali tidak tahu apa yang dibahas, bahkan draf pun sampai saat ini kami tidak pernah diberikan,” ujarnya kepada Villagerspost.com.

Dia pun mendesak agar pembahasan RUU ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik, khususnya para petani dan pegiat isu pertanian dan lahan. “Karena ini menyangkut nasib bukan hanya petani, tetapi juga nantinya masyarakat adat pemilik hak ulayat karena dari informasi yang saya baca, masalah penggunaan hak ulayat juga menjadi pembahasan serius,” tegasnya.

Untuk diketahui, terkait hak ulayat, poin yang masih harus dibahas lebih lanjut adalah terkait penggunaan lahan hak ulayat yang ada dalam Pasal 22 RUU tersebut. Dalam rancangan pasal tersebut diatur, petani dan pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat dari masyarakat adat, harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat sesuai hukum adat.

“Kita cek apakah statusnya hanya persetujuan saja, atau ada hal-hal lainnya, seperti ketentuan tidak merusak lingkungan dann hutan. Dua, terkait sharing keuntungan, serta ketiga waktu penggunaannya berapa tahun. Semua ini kan harus dibahas dan diteliti lebih dalam,” kata Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Viva Yoga Mauladi

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *