Sanksi Petani Telantarkan Lahan, Jadi Perdebatan di Pembahasan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Petani memeriksa lahannya yang terserang hama wereng di Desa Punggut, Kecamatan Pedas, Ngawi, Jawa Timur (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – DPR masih terus menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang salah satu fokusnya adalah mengatur masalah tata guna lahan pertanian. Ada beberapa isu besar yang dibahas, di antaranya terkait larangan penelantaran lahan pertanian, batas minimum lahan pertanian di sebuah provinsi, kabupaten atau kota, hingga penggunaan lahan hak ulayat.

Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Viva Yoga Mauladi menjelaskan, terkait isu larangan penelantaran lahan misalnya, masih jadi perdebatan. Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tersebut akan memasukkan aturan mengenai larangan penelantaran lahan pertanian oleh petani atau pelaku usaha.

Menurutnya, mengenai larangan penelantaran lahan pertanian akan dikaji lagi. Karena Dalam draf RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, lanjut Viva, tercantum jika ada petani atau pelaku usaha yang menelantarkan lahannya dikenakan sanksi.

“Soal larangan penelantaran lahan pertanian yang masuk dalam DIM RUU ini masih harus dikaji lebih dalam lagi. Pasalnya, jika ada larangan, berarti ada sanksi hukumnya. Apakah itu juga termasuk petani yang menelantarkan lahan karena satu kasus? Apakah petani itu juga akan dikenakan sanksi juga,” ujarnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Yang menjadi soal apakah petani yang menelantarkan lahannya karena alasan tidak memiliki modal, atau lahan tersebut masih dalam status sengketa dengan keluarganya, sehingga terpaksa ditelantarkan, juga kena sanksi?

“Intinya, masih ada poin-poin yang harus dijelaskan dan dikaji lebih dalam lagi. Sehingga Undang-undang Sistem Budidaya Pertaniain Berkelanjutan ini nantinya bisa menjawab tantangan untuk membangun kedaulatan pangan sebagaimana yang dicita-citakan bersama,” ujarnya.

Terkait isu batas minimum lahan pertanian di sebuah provinsi, kabupaten atau kota, kata politikus PAN itu, juga menjadi perdebatan. Dalam Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) diusulkan batas minimum Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggunakan lahan pertanian sekurang-kurangnya 20 persen.

“Ini masih akan diperdalam lagi. Pasalnya, bagaimana halnya dengan kota yang tidak memiliki lahan seluas itu. Dan bagaimana dengan kabupaten yang memiliki lahan pertanian lebih dari 20 sampai 30 persen. Hal itu kan pasti berbeda,” jelasnya.

Selain itu juga, isu penting dalam masalah ini adalah bagaimana penataan lahannya, hubungan dan koordinasinya dengan dinas-dinas, dan soal lembaga yang berhubungan dengan pangan. “Ini masih membutuhkan kajian yang lebih dalam lagi. Khususnya, untuk Provinsi DKI Jakarta yang notabene wilayah pertaniannya kurang dari 20 persen. Termasuk dengan pertanian-pertanian yang tidak membutuhkan lahan dalam suatu hamparan, sebagaimana sistem tanaman hidroponik. Semua itu perlu kajian lebih dalam dan jauh lagi ke depan,” ungkapnya.

Sementara, soal penggunaan lahan hak ulayat, DPR juga masih membahas beberapa pasal yang dinilai masih bermasalah. Poin yang masih harus dibahas lebih lanjut adalah terkait penggunaan lahan hak ulayat yang ada dalam Pasal 22 RUU tersebut.

Ddalam rancangan pasal tersebut diatur, petani dan pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat dari masyarakat adat, harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat sesuai hukum adat. “Kita cek apakah statusnya hanya persetujuan saja, atau ada hal-hal lainnya, seperti ketentuan tidak merusak lingkungan dann hutan. Dua, terkait sharing keuntungan, serta ketiga waktu penggunaannya berapa tahun. Semua ini kan harus dibahas dan diteliti lebih dalam,” paparnya.

Viva berharap jangan sampai masyarakat adat dikalahkan oleh hal-hal peraturan yang contradictio in terminis, yakni adanya hukum baru yang justru menjadi sesuatu yang tumpang tindih. “Kami akan perdalam hal itu, sekaligus mendiskusikannya dengan mengundang beberapa pakar pertanian untuk menjelaskan bagaimana status, kedudukan hukum adat, hukum ulayat dan masyarakat adat dengan pertanian,” ujarnya.

“Termasuk kami akan undang juga ahli bahasa untuk memberi masukan dan menjelaskan kata-kata agar tidak menimbulkan persepsi ganda,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *