Satu Warga Penyang Korban Kriminalisasi Meninggal Dunia, Persidangan Diminta Dihentikan

Ilustrasi aksi petani menuntut pemerintah tuntaskan masalah konflik agraria (dok. spi.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kasus kriminalisasi warga Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memakan korban. Salah satu warga korban kriminalisasi, Hermanus alias Tompel telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murjani Sampit, pada pukul 00.30 WIB. Aryo Nugroho dari LBH Palangkaraya mengatakan, almarhum Hermanus adalah bagian dari tiga orang pejuang agraria dan lingkungan yang dikriminalisasi oleh kepolisian atas laporan yang tidak mendasar oleh pihak perusahaan.

Mereka ditangkap atas tuduhan pencurian buah sawit padahal tanah tersebut sedang dalam proses sengketa dan berada di luar HGU PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). “Proses kriminalisasi sangat jelas dalam kasus ini sejak awal dan sengaja ingin membungkam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat desa penyang melalui Kelompok Tani Sahai Hapakat untuk memperjuangkan tanah mereka,” kata Aryo, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (28/4).

Aryo mengatakan, sejak awal penangkapan mereka tidak diberikan hak-haknya dan penangkapan tidak dilakukan secara prosedural sehingga proses penangkapan diuji di praperadilan. Didik dan Hermanus tidak didampingi pengacara saat pemeriksaan dan segera dilimpahkan ke kejaksaan (P-21) meskipun proses Pra Peradilan sedang berjalan.

“Hal ini jelas sangat tergesa-gesa dan dipaksakan oleh Kepolisian dan Pihak Kejaksaan untuk segera disidangkan bahkan di masa Pandemi Covid-19,” jelas Aryo.

Dia menjelaskan, sejak awal, Hermanus memang memiliki penyakit dan sejak persidangan pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sampit sudah mengalami sakit dan harus menggunakan kursi roda saat mengikuti persidangan bersama dengan mulai terjadinya wabah Covid-19 di Kalimantan Tengah. Untuk memenuhi rasa keadilan, Koalisi Keadilan untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang melalui Penasehat Hukum ketiga pejuang lingkungan telah minta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus almarhum Hermanus di Rumah Sakit Dr. Murjani, Sampit dan hanya direkomendasikan berobat jalan dan tetap ditahan di Polres Kotawaringin Timur.

Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kondisi kesehatan pihak penasehat hukum telah melakukan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Dengan alasan Wabah Covid-19, kondisi kesehatan dan ruang tahanan Polres Kotawaringin Timur yang sudah di luar Kapasitas yang akan mempengaruhi kesehatan.

Terakhir pada sidang ketiga, tim Penasehat Hukum juga menyampaikan permohonan secara langsung saat persidangan kepada Majelis Hakim untuk penangguhan penahanan dikabulkan dengan alasan salah satu terdakwa atas nama Hermanus alias Tompel yang mengalami sakit dan harus melakukan pengobatan di kampung. “Namun Majelis Hakim menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam pertimbangan, lambatnya prosedural ini mendorong tidak tertanganinya kesehatan almarhum sehingga meninggal di rumah sakit,” ujar Aryo.

Bahkan rasa kemanusiaan menjadi hilang ketika kondisi Hermanus yang tidak sehat masih dipaksakan untuk mengikuti pengadilan yang akan dijadwalkan Senin (27/4). “Padahal penyakitnya sudah semakin memburuk dan ditandai dengan batuk dan pilek yang semakin parah namun tanpa penanganan kesehatan yang lebih maksimal dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang menahan almarhum,” kata Aryo.

Demi rasa keadilan dan kemanusian, Koalisi Keadilan Untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang yang selama ini berjuang bersama masyarakat Desa Penyang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas PT Hamparan Mas Bangun Persada (HMPBP) dan kriminalisasi oleh Kepolisian pun mengeluarkan pernyataan sikap berikut:

  1. Menuntut pertanggungjawaban semua pihak yang lalai dan abai dalam penanganan kesehatan almarhum Hermanus selama menjadi tahanan yang mengakibatkan almarhum meninggal.
  2. Meminta kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan memberikan keterangan yang transparan dan terbuka terkait dengan kronologis termasuk penyebab pasti kematian almarhum Hermanus dengan bukti medis yang bisa di percaya.
  3. Segera hentikan proses pengadilan yang sejak awal telah terindikasi kuat sebagai skenario untuk membungkam perjuangan masyarakat Penyang Kelompok Tani Sahai Hapakat Untuk memperoleh hak-hak atas tanah mereka yang dirampas oleh Perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan didukung oleh aparat Kepolisian.
  4. Membebaskan/menangguhkan tahanan yang saat ini ditahan di penjara kepolisian karena tidak menjamin kesehatan para tahanan di situasi pandemi Covid-19 yang bisa saja terjadi pada kelompok rentan termasuk kedua Pejuang Agraria lainnya yaitu James Watt dan Didik yang masih ditahan di Penjara Polres Kotim.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *